APH Mesti Awasi Penerimaan Anggota Adhoc, Kabar Suap dan Nepotisme

Reporter: Firmansyah |

Editor: Patris Muwardi |

Rabu , 24 Apr 2024 - 22:57

PEMILU: Kegiatan pemungutan suara di salah satu TPS di Kabupaten Mukomuko yang digawangi PPK beberapa waktu lalu. Foto: Firmansyah/RB--

MUKOMUKO, KORANRB.ID – Berkaitan penerimaan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pilkada Tahun 2024 yang dilaksanakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mukomuko, Aparat Penegak Hukum atau APH diminta ikut mengawasi.

Hal ini tak lepas dari isu yang beredar, adanya potensi praktik suap atau nepotisme dalam penerimaan anggota Adhoc (PPK).

Bila ini sampai terjadi (praktik suap), maka akan didapati petugas penyelenggara pemungutan suara Pilkada 2024 yang diragukan integritas, profesionalitas dan netralitasnya.

Sebagaimana dikemukakan Ketua DPC Partai Gelora Mukomuko, Burhandari yang juga mantan anggota DPRD Kabupaten Mukomuko dan DPRD Provinsi Bengkulu.

Dia meminta panitia seleksi penerimaan anggota Adhoc khususnya PPK Pilkada 2024, benar-benar selektif dan profesional.

Dimana hal ini belajar dari anggota Adhoc yang sebelumnya pernah bertugas namun tidak mengerti apa yang menjadi tugasnya.

Akibatnya, terjadi beberapa kesalahan fatal pada pemilihan umum (Pemilu) di Mukomuko sehingga dilakukan pemungutan suara ulang.

“Sebagai putra daerah dan politisi, saya minta KPU Mukomuko benar-benar serius dalam memilih garda terdepan (PPK) dalam menyukseskan Pilkada. Jangan sampai membuat masyarakat berfikir penerimaan anggota Adhoc ini hanya formalitas saja,” tegasnya.

Burhandari menjelaskan, apa yang pernah terjadi pada saat Pemilu di bulan Februari harus menjadi catatan dan pengalaman berharga KPU Mukomuko dalam proses prekrutan anggota Adhoc, baik itu PPK maupun PPS.

Dimana KPU harus benar-benar memilih orang yang mumpuni dalam bekerja.

Sebab, kata Burhandari, ini Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang kewaspadaan penyeleggara untuk menciptakan Pilkada bersih dan kondusif.

“Pilkada ini sudah pasti akan jauh lebih butuh pengawasan dan ketelitian lagi. Sebab ini penentuan siapa yang akan menjadi kepala daerah 5 tahun kedepan. Sangat sensitif apabila terjadi kesalahan,” ujarnya.

aph mesti awasi penerimaan anggota adhoc, kabar suap dan nepotisme                            mukomuko, koranrb.id – berkaitan penerimaan anggota panitia pemilihan kecamatan (ppk) pilkada tahun 2024 yang dilaksanakan komisi pemilihan umum (kpu) kabupaten mukomuko, aparat penegak hukum atau aph diminta ikut mengawasi.
hal ini tak lepas dari isu yang beredar, adanya potensi praktik suap atau nepotisme dalam penerimaan anggota adhoc (ppk). 
bila ini sampai terjadi (praktik suap), maka akan didapati petugas penyelenggara pemungutan suara pilkada 2024 yang diragukan integritas, profesionalitas dan netralitasnya.
baca juga:konflik warga dan pekerja tambang kian meruncing, perizinan dipertanyakan
sebagaimana dikemukakan ketua dpc partai gelora mukomuko, burhandari yang juga mantan anggota dprd kabupaten mukomuko dan dprd provinsi bengkulu.
dia meminta panitia seleksi penerimaan anggota adhoc khususnya ppk pilkada 2024, benar-benar selektif dan profesional. 
dimana hal ini belajar dari anggota adhoc yang sebelumnya pernah bertugas namun tidak mengerti apa yang menjadi tugasnya.
akibatnya, terjadi beberapa kesalahan fatal pada pemilihan umum (pemilu) di mukomuko sehingga dilakukan pemungutan suara ulang.
baca juga:sefty yuslina semakin mantap maju pilwakot bengkulu
“sebagai putra daerah dan politisi, saya minta kpu mukomuko benar-benar serius dalam memilih garda terdepan (ppk) dalam menyukseskan pilkada. jangan sampai membuat masyarakat berfikir penerimaan anggota adhoc ini hanya formalitas saja,” tegasnya.
burhandari menjelaskan, apa yang pernah terjadi pada saat pemilu di bulan februari harus menjadi catatan dan pengalaman berharga kpu mukomuko dalam proses prekrutan anggota adhoc, baik itu ppk maupun pps. 
dimana kpu harus benar-benar memilih orang yang mumpuni dalam bekerja. 
sebab, kata burhandari, ini pemilihan kepala daerah (pilkada) yang kewaspadaan penyeleggara untuk menciptakan pilkada bersih dan kondusif.
“pilkada ini sudah pasti akan jauh lebih butuh pengawasan dan ketelitian lagi. sebab ini penentuan siapa yang akan menjadi kepala daerah 5 tahun kedepan. sangat sensitif apabila terjadi kesalahan,” ujarnya.
kemudian juga jangan sampai muncul isu yang beredar di masyarakat bahwasa sudah ada orang yang akan menjadi anggota adhoc yang masuk lewat jalur khusus.
kpu mukomuko harus bisa melaksanakan penerimaan secara transparan dan sesuai aturan yang berlaku. 
dimana hal tersebut akan berpengaruh nantinya dengan anggota adhoc yang terpilih.
baca juga:modal 3 kursi, hanura buka pendaftaran penjaringan cakada bengkulu 
“kita berharap tidak ada isu yang beredar bawasannya untuk menjadi anggota adhoc ada nominalnya (suap). maka dari itu baik aparat penegak hukum (aph), masyarakat dan media massa dapat mengawasi proses penerimaan anggota adhoc yang di lakukan kpu,” sampai burhandari lagi.
senada disampaikan direktur pusat kajian anti korupsi (puskaki) provinsi bengkulu, melyan sori.
dia sangat mendukung bila seluruh masyarakat dan aph mengawasi proses seleksi anggota adhoc yang dilaksanakan seluruh kpu di provinsi bengkulu. termasuk di kabupaten mukomuko. 
sebab kemungkinan-kemungkinan kecurangan bisa saja terjadi pada proses seleksi yang dilakukan.
“kami sangat mendukung aph mengawasi jalannya proses seleksi anggota adhoc yang dilakukan panitia. dengan harapan tidak adanya praktek nepotisme dan suap yang dilakukan oknum yang memanfaatkan keadaan tersebut,” tegasnya.
melyan menjelaskan, tentunya ada kriteria-kriteria yang sesuai dengan aturan dalam peneriman anggota adhoc yang terkadang menjadi celah membuat pendaftar bisa diterima atau tidak. 
baca juga:segera siapkan persyaratannya, seleksi casn digelar pertengahan tahun ini
“kalau menangkap maling ada pelapor, ada barang bukti sudah bisa kelihatan unsur pidananya. namun kalau praktek nepotisme, korupsi memang harus kita awasi dengan cermat. masyarakat harus berani melaporkan jika ada terjadi praktek tersebut,” jelasnya.
perlu diketahui, sebelumnya pada pemilu 14 februari 2024 lalu kpu mukomuko mendapatkan surat rekomendasi dari pengawas tps dari jajaran bawaslu mukomuko, pada sabtu17 februari 2024. 
dimana terdapat temuan dari pengawas di tps sekitar 58 surat suara yang sudah dicoblos pemilih tidak ditandatangani kpps. 
tempat pemungutan suara (tps) tersebut berada di desa penarik kecamatan penarik, tepatnya tps 9.
padahal tps tersebut menjadi tempat anggota komisioner kpu mukomuko, misbahul amri memberikan hak suaranya pada pemilu 14 februari 2024.
maka dari itu atas temuan kesalahan tersebut atas koordinasi dan petunjuk lebih lanjut dari kpu provinsi dilakukan pelaksanaan pemungutan suara ulang (psu) pada 24 februari 2024 lalu.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Kamis 25 April 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan