Tetap Pada Tuntutan, Jaksa Persilakan Ungkap ‘Nama Baru’ Korupsi Setwan Seluma Tahun Anggaran 2021

Reporter: Wesjer Tourindo |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Selasa , 02 Jul 2024 - 00:03

SIDANG: Tiga terdakwa perkara korupsi dana operasional Sekretariat DPRD Seluma tahun anggaran 2021 sedang mengikuti jalannya persidangan kemarin, 1 Juli 2024. WEST JER TOURINDO/RB--

KORANRB.ID – Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Seluma menyatakan tetap pada tuntutannya terhadap tiga terdakwa mantan Bendahara Pengeluaran Setwan DPRD Seluma tahun 2021, Rahmat Efendi Tanjung, mantan Kepala Bagian Keuangan dan Plt Sekwan DPRD Seluma 2021 M. Husni serta mantan Analisis Tata Usaha Setwan DPRD Seluma 2021, Salamun.

Hal terserbut diketahui, pasca dibacakan replik JPU pada sidang Senin, 1 Juli 2024 di Pengadilan Negeri (PN) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bengkulu.

Selanjutnya, Kejari Seluma mempersilakan jika Penasihat Hukum (PH) tiga terdakwa ingin membeberkan ‘nama baru’ yang diduga ikut terlibat dalam perkara korupsi dana operasional Sekretariat DPRD Seluma tahun anggaran 2021.

Hal ini disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Seluma, Dr. Eka Nugraha, SH, MH melalui Kasi Pidsus, Ahmad Ghufroni, SH, MH.

"Saya dan tim mempersilakan jika ingin mengungkap ‘nama baru’. Yang jelas menurut fakta persidangan ketiga terdakwa sudah menyatakan mereka bersalah dan sadar akan perbuatannya," terang Ghufroni saat diwawancarai RB, Senin, 1 Juli 2024.

Ghufroni menerangkan, terkait replik yang disampaikan JPU kemarin, intinya tetap pada tuntutan sebelumnya.

"Dalam pembacaan replik kita masih pada apa yang menjadi dalih kami yang kami tuangkan pada tuntutan," tegas Ghufron.

Terkait permintaan bebas pada pleidoi terdakwa, Ghufroni mengatakan PH mestinya melihat fakta persidangan.

"PH meminta bebas dari tuntutan yang ada, hal itu kan tidak berdasar, artinya PH tindak melihat Fakta persidangan yang ada," jelas Gufroni.

Sidang selanjutkan akan digelar pada 10 Juli 2024 mendatang, dengan agenda putusan dari Majelis Hakim, maka dari itu JPU sudah bersiap dan untuk hasil diserahkan pada Hakim yang memimpin persidangan.

tetap pada tuntutan, jaksa persilakan ungkap ‘nama baru’ korupsi setwan seluma tahun anggaran 2021                            koranrb.id – jaksa penuntut umum (jpu) kejaksaan negeri (kejari) seluma menyatakan tetap pada tuntutannya terhadap tiga terdakwa mantan bendahara pengeluaran setwan dprd seluma tahun 2021, rahmat efendi tanjung, mantan kepala bagian keuangan dan plt sekwan dprd seluma 2021 m. husni serta mantan analisis tata usaha setwan dprd seluma 2021, salamun.
hal terserbut diketahui, pasca dibacakan replik jpu pada sidang senin, 1 juli 2024 di pengadilan negeri (pn) tindak pidana korupsi (tipikor) bengkulu.
selanjutnya, kejari seluma mempersilakan jika penasihat hukum (ph) tiga terdakwa ingin membeberkan ‘nama baru’ yang diduga ikut terlibat dalam perkara korupsi dana operasional sekretariat dprd seluma tahun anggaran 2021.
hal ini disampaikan kepala kejaksaan negeri (kejari) seluma, dr. eka nugraha, sh, mh melalui kasi pidsus, ahmad ghufroni, sh, mh.
baca juga:terungkap! ini penyebab perkelahian pengunjung warem seluma hingga korban meregang nyawa ditikam
baca juga:korban penyerangan otk di padang jati kota bengkulu sebut jumlah pelaku 10 orang
"saya dan tim mempersilakan jika ingin mengungkap ‘nama baru’. yang jelas menurut fakta persidangan ketiga terdakwa sudah menyatakan mereka bersalah dan sadar akan perbuatannya," terang ghufroni saat diwawancarai rb, senin, 1 juli 2024.
ghufroni menerangkan, terkait replik yang disampaikan jpu kemarin, intinya tetap pada tuntutan sebelumnya.
"dalam pembacaan replik kita masih pada apa yang menjadi dalih kami yang kami tuangkan pada tuntutan," tegas ghufron.
terkait permintaan bebas pada pleidoi terdakwa, ghufroni mengatakan ph mestinya melihat fakta persidangan.
baca juga:berkas tersangka tambahan korupsi retribusi tka bengkulu tengah lengkap, pekan depan tahap 2
baca juga:jpu sampaikan replik hari ini, adu fakta perkara korupsi setwan seluma
"ph meminta bebas dari tuntutan yang ada, hal itu kan tidak berdasar, artinya ph tindak melihat fakta persidangan yang ada," jelas gufroni.
sidang selanjutkan akan digelar pada 10 juli 2024 mendatang, dengan agenda putusan dari majelis hakim, maka dari itu jpu sudah bersiap dan untuk hasil diserahkan pada hakim yang memimpin persidangan.
"selanjutnya putusan kita serahkan pada hakim yang jelas kami siap," pungkas ghufron.
sementara, ketua tim ph tiga terdakwa, widya timur, sh menyampaikan sudah mendengar isi dari tanggapan jpu dalam persidangan.
baca juga:sasar pintu masuk peredaran narkoba di bengkulu, polda bengkulu target operasi lokasi ini
baca juga:pekan depan, jpu hadirkan 12 saksi perkara korupsi pnpm
"tadi kami sudah mendengar replik dari jpu dan kami hargai sebab itu keputusan mereka," ungkap widya.
`seperti yang diberitakan sebelumnya, widya menyebutkan kliennya hanya menjalankan tugas.
"menurut keterang klien saya mereka hanya menjalankan tugas dan menerima perintah," ungkap widya.
dengan demikian, bermodal fakta dalam sidang pembuktian, tim ph akan menyeret beberapa nama yang diduga ikut terlibat dalam perkara ini.
sebab menurut widya, ada yang janggal dalam perkara ini, bahwa jabatan terdakwa adalah bawahan bukan pimpinan.
"fakta persidangan dan analisis perkara nyatakan bahwa klien kami adalah bawahan dan juga tidak mungkin bawahan berani bertindak sendiri pasti ada yang memberikan perintah," tegas widya.
bahkan widya menyoroti adanya proses hukum yang tebang pilih pada perkara ini.
"ada tebang pilih pada kasus ini kenapa peluncur yang dijadikan lakon kenapa tidak dalang utama," terang widya.
ia melanjutkan, dalam perkara korupsi, perbuatan melawan hukum dilakukan secara bersama-sama serta memperkaya diri.
"bahkan kami bingung tindakan dengan bersama-sama memperkaya itu di mana, kan yang ditangkap dan jadi terdakwa cuman mereka," jelas widya.
berdasarkan hal tersebutlah widya sampaikan bahwa akan menjadi pertimbangan hukum untuk putusan nantinya, siapa yang menjadi dalangnya pada kasus korupsi ini.
"sekarang sedang kami pelajari kasus ini, yang jelas nama yang menjadi dalang akan kami beberkan di sidang nanti, silakan bersiap wahai para pemain di balik layar. sejengkal pun kami tidak akan mundur keadilan harus tetap tegak lurus " pungkas widya.
sekadar mengulas, jpu menuntut masing-masing terdakwa dengan penjara yang sama, yakni 20 bulan dan denda rp100 juta, namun masing-masing terdakwa dibebankan ganti kerugian negara dengan total rp271 juta.
terdakwa rahmat efendi tanjung dituntut dengan 20 bulan kurungan penjara dan denda rp100 juta serta dibebankan mengganti sisa kerugian negara sebesar rp80 juta subsidair kurungan penjara 1 tahun.
kemudian terdakwa m. husni  dituntut dengan penjara 20 bulan dengan denda rp100 juta subsidair 3 bulan penjara serta di bebankan mengganti sisa kerugian negara yang belum dibayar sebesar rp146 juta subsidair kurungan penjara selama 1 tahun.
selanjutnya, terdakwa salamun dituntut dengan kurungan penjara 20 bulan dengan denda rp100 juta serta dibebankan mengganti kerugian negara yang belum dikembalikan sebesar rp45 juta subsidair kurungan penjara 1 tahun.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Selasa 2 Juli 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan