6 Daerah Kategori Digital, 4 Daerah Maju, Sekda: 2024 Gunakan E-Money Perorangan
BELA/RB DIGITALISASI: Sekda Provinsi Bengkulu, Isnan Fajri menyampaikan tentang digitalisasi Pemerintah daerah di seluruh Provinsi Bengkulu. --
BENGKULU, KORANRB.ID - Percepatan dan perluasan digitalisasi di Provinsi Bengkulu terus dilakukan. Berdasarkan survei Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) Semester I 2023, saat ini ada 6 daerah di Provinsi Bengkulu masuk kategori digital. 4 lainnya masuk kategori maju.
Adapun 6 daerah digital , Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu, Kota Bengkulu, Kaur, Kepahiang, Seluma, dan Lebong. Sedangkan daerah kategori maju yakni Bengkulu Selatan, Bengkulu Tengah, Mukomuko, Rejang Lebong.
BACA JUGA: Pelunasan Haji Bengkulu Awal Januari
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bengkulu, Isnan Fajri, S.Sos, M.Kes, mengungkapkan beberapa OPD sudah menerapkan pembayaran dengan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD). Sehingga pembayaran sudah melalui nontunai (Kartu Kredit), seperti halnya menggunakan M. Banking dan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS).
"Ini baru dilakukan pada OPD-OPD tertantu, di tahun 2024 kita akan terapkan diseluruh OPD,’’ ujar Isnan. Mendatang, di tahun 2024 sistem pembayaran elektronik tersebut tidak hanya diterapkan kepada masing-masing OPD. Namun juga pembayaran orang ke orang.
Pemprov Bengkulu akan menganjurkan untuk membuat kartu e-money maupun kartu kredit yang akan dipgang perorangan yang bisa dibelanjakan ke mana saja. "Masing-masing individu sudah menerapkan itu. Jadi tidak ada sentuhan dari uang," ungkapnya.
BACA JUGA: Marak Kasus Keuangan, BI Bangun Kesadaran Konsumen
Terkait dengan retribusi, penerapan sistem elektronik ini, dikatakan Isnan baru diterapkan di Rumah Pengasingan Bung Karno yang sudah menggunakan sistem QRIS, yang tentunya untuk mencegah kebocoran PAD.
Perluasan sistem elektronik akan dilakukan lagi ke tempat-tempat rekreasi lainnya. "Karena benar dengan tidak nyentuh langsung orang ke uang itu, efisiensinya luar biasa," tutupnya.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Bengkulu, Darjanya mengatakan dari 10 kabupaten/kota dan satu Provinsi di Bengkulu, terdapat lima daerah lagi yang masih di bawah digital. Dengan skor sekitar 70 puluh mendekati 80. Di harapkan, Semester II ini kembali dilakukan survei indeks ETPD.
"Di tahun depan, mudah-mudahan jumlah wilayah yang masuk digital dengan nilai yang masuk indeks di atas delapan ini lebih banyak lagi," harapnya.
Sementara penggunaan Kartu kredit pemerintah daerah (KKPD) saat ini di wilayah Provinsi Bengkulu memang sudah berjalan dan Bengkulu menjadi satu dari dua provinsi di Sumatera yang sudah menerapkan sistem tersebut.
"Kita cukup berprestasi di Sumatera karena hanya Bengkulu dan Sumatera Utara yang sudah menyelenggarakannya KKPD ini," tutupnya.(bil)
Program Pengembangan TP2DD Bengkulu Semester I 2023