Pasalnya, dari 3 desa yang akan melaksanakan Pilkades PAW, 2 desa masyarakatnya sudah mendesak mengirim surat kepada BPD dan Dinas PMD agar Pilkades ini dapat segera dilaksanakan.
BACA JUGA:Penetapan Zamhari Sebagai Ketua DPRD Mukomuko Tanpa Dihadiri 4 Anggota Dewan dari Golkar
BACA JUGA:DLH Minta 11 Pabrik Kelapa Sawit di Mukomuko Perhatikan Kolam Limbah
Beda halnya dengan masyarakat Desa Tanah Rekah, mereka tidak menginginkan pilkades PAW ada di desanya.
“Ya, wajar saja ada pro dan kontra, karena ini berkaitan dengan jabatan, tentunya jika ada Pilkades PAW banyak masyarakat yang berkesempatan memimpin dan menjadi pengampuh pengguna DD yang rutin disalurkan pemerintah pusat setiap tahunnya. Begitu juga sebaliknya, jabatan akan tetap apabila Pilkades Paw tidak ada. Yang pastinya kami sudah bersurat kita tunggu saja,” pungkasnya.