74 Desa di Benteng Batal Terima Dana Desa 2025

74 desa di benteng batal terima dana desa 2025 koranrb.id – sebanyak 74 desa di kabupaten bengkulu tengah batal menerima dana desa tahap ii tahun anggaran 2025.  pembatalan ini terjadi setelah terbitnya pmk nomor 81 tahun 2025 yang mengatur persyaratan penyaluran dana desa, termasuk batas waktu kelengkapan berkas. plt kepala dinas pmd bengkulu tengah melalui kabid pemberdayaan masyarakat desa, hekatman, mengatakan pmk yang ditandatangani menteri keuangan pada 19 november 2025 tersebut mengatur penundaan dana desa bagi desa yang belum melengkapi syarat hingga 17 september 2025.  kebijakan ini menjadi dasar penghentian penyaluran dd non-earmark di benteng. baca juga:untuk kemajuan sektor pertanian, anggota dprd kaur jemput bola bantuan alsintan ke kementan baca juga:ikm seluma galang dana untuk korban banjir bandang “penundaan ini mencakup dua kategori dana desa, yaitu dana desa yang ditentukan penggunaannya (earmark), dan dana desa yang tidak ditentukan penggunaannya (non earmark),” jelasnya. dana desa kategori earmark meliputi blt desa, program stunting, dan ketahanan pangan. sedangkan dd non-earmark biasanya dialokasikan untuk pembangunan fisik dan pemberdayaan masyarakat dengan penggunaan lebih fleksibel. menurut hekatman, dana desa earmark masih dapat dicairkan kembali apabila desa segera melengkapi semua berkas sebelum batas waktu penyaluran.  baca juga:seluma pangkas tpp asn 30 persen untuk tekan defisit apbd baca juga:apbd kaur 2026 rp831,6 miliar disahkan, dewan sampaikan beberapa catatan penting namun untuk dd non-earmark, desa tidak lagi memiliki kesempatan meskipun berkas disusulkan setelah batas tanggal. “dana desa non-earmark dipastikan tidak akan disalurkan kembali, meskipun desa melengkapi berkasnya setelah tanggal tersebut. dengan kata lain, dana tersebut hangus bagi desa,” bebernya. dari total 142 desa di bengkulu tengah, sebanyak 68 desa telah mencairkan dana desa tahap ii, sementara 74 desa lainnya tidak dapat menerima dd non-earmark sesuai ketentuan baru pmk nomor 81/2025. hekatman menegaskan, penyaluran dana desa earmark masih diberi tenggat hingga pertengahan desember 2025. jika batas waktu berakhir tanpa pencairan, dana tersebut juga dinyatakan batal. baca juga:sudah dipasang rambu baru, truk masih masuk kota, penjagaan perlu lebih diperketat baca juga:apbd kaur 2026 rp831,6 miliar disahkan, dewan sampaikan beberapa catatan penting “jadi untuk dd earmark, paling lambat tanggal 15 desember. apabila hingga batas waktu yang diberikan tak disalurkan, maka dapat dipastikan batal disalurkan,” pungkasnya. sebagai informasi tambahan, dinas pemberdayaan masyarakat dan desa (pmd) kabupaten bengkulu tengah memastikan, sebanyak 30 persen dari total pagu dana desa (dd) tahun 2026 wajib dialokasikan untuk koperasi desa merah putih (kdmp).  kebijakan ini merupakan program prioritas nasional yang harus diterapkan oleh seluruh desa di wilayah tersebut. pelaksana tugas (plt) kepala dinas pmd bengkulu tengah, marhalim, se, mm melalui kabid pemberdayaan masyarakat desa, hekatman n, s.si mengatakan, anggaran maksimal 30 persen dari dana desa 2026 ditujukan sebagai dana cadangan bagi kdmp di setiap desa. “salah satu program prioritas yang harus disiapkan desa adalah mengalokasikan anggaran maksimal 30 persen untuk dana cadangan kdmp,” ujar hekatman. selain untuk kdmp, desa juga diwajibkan menyiapkan anggaran sebesar 20 persen untuk ketahanan pangan.  sisanya digunakan untuk pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, serta penyaluran bantuan langsung tunai (blt) bagi warga kurang mampu. hekatman menambahkan, pagu dana desa 2026 secara nasional dipastikan mengalami penurunan.  kondisi ini tidak hanya berdampak pada bengkulu tengah, tetapi juga terjadi di seluruh indonesia akibat kebijakan penghematan dari pemerintah pusat. “sudah dapat dipastikan pagu dana desa tahun 2026 mengalami penurunan. namun, penurunan ini bersifat nasional dengan total pengurangan anggaran mencapai rp11 triliun,” jelasnya. hingga kini, dinas pmd bengkulu tengah masih menunggu informasi resmi dari kementerian desa mengenai besaran pagu dana desa yang akan diterima.  petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) penggunaan dana desa 2026 diperkirakan terbit pada november atau desember 2025. “setelah juklak dan juknis turun, barulah kita bisa memastikan arah penggunaan anggaran secara lebih rinci,” tutup hekatman.

Tag

• # dana desa 2025
• # batal terima
• # 74 desa
• # dana desa

Share

• 
• 
• 
• 
•