Benang Kusut PT ABS dan PT Jatropha, Beroperasi Tanpa HGU

Reporter: Rio Agustian |

Editor: Riky Dwiputra |

Minggu , 14 Sep 2025 - 22:11

Tim Pansus DPRD Bengkulu Selatan turun ke lokasi PT Jatropha Solutions --RIO/RB

“PT ini terbengkalai, tidak memiliki izin lengkap dan tentunya ini melanggar aturan pemerintah,” kata Rusli.

Adapun luas lahan PT ABS terbengkalai tersebut mencapai 2.506 hektare dan hanya ditumbuhi semak. Dan sebagian digarap oleh masyarakat. Sedangkan lahan yang digarap PT ABS sebanyak 444 hektare, berlokaasi di desa Karang Cayo, Kembang Seri, Tanjug Aur, Pagar Gading dan Bandar Agung.

Lahan 444 hektare tersebut kembali digarap oleh PT ABS sejak tahun 2023. Sebelum itu lahan tersebut digarap oleh masyarakat. Namun setelah masyarakat membersihkan lahan, pihak PT kembali merebut lahan tersebut.

“Sekarang sudah digarap oleh PT lagi yang 444 hektare,” terang Rusli.

Sementara itu di lahan terbengkalai milik PT ABS lebih kurang 150 hektare nya dikuasai oleh masyarakat. “Lahan PT ABS terbengkalai ini harusnya dikembalikan ke pemerintah daerah,” imbuh Rusli.

Ditempat terpisah Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Bengkulu ikut memantau perkembangan polemik perusahaan-perusahaan di Kabupaten Bengkulu Selatan. Salah satunya perusahaan perkebunan PT Jatropha Solutions.

Perusahaan dengan luas 1.040 hektare ini tersebar luas di Kecamatan Pino Raya. Salah satu yang disoroti Walhi Bengkulu terhadap PT Jatropha Solutions adalah soal Daerah Aliran Sungai (DAS).

"Menurut kami sebelum DPRD BS menyatakan PT JS (Jatropha Solutions) bermasalah mereka (DPRD) harus membedah RTRW Bengkulu Selatan untuk mengetahui apakah posisi perkebunan PT JS benar di kawasan budidaya bukan di kawasan lindung," kata Direktur Walhi Bengkulu Dodi Faisal.

Menurut Dodi Daerah Aliran Sungai merupakan salah satu kawasan perlindungan. Berdasarkan hasil riset yang dilakukan Yayasan Genesis yang merupakan lembaga anggota Walhi Bengkulu sambung Dodi ternyata PT JS berada di kawan hutan HPT Bukit Rambang seluas 4,57 hektare.

benang kusut pt abs dan pt jatropha, beroperasi tanpa hgu                              koranrb.id - benang kusut polemik pt agro bengkulu selatan (abs) dan pt jatropha solutions (js) di kabupaten bengkulu selatan tak kanjung selesai. perusahaan-perusahaan ini tidak patuh terhadap izin hak guna usaha (hgu) yang ditetapkan oleh pemerintah. berikut laporan khusus minggu ini. 
perusahaan pt abs dan pt js bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit yang beroperasi di kecamatan pino raya dan ulu manna. namun keberadaan perusahaan-perusahaan ini sering menimbulkan persoalan di tengah masyarakat. paling menarik perkebunan ini tidak lagi memiliki izin hgu tapi tetap beroperasi. mereka tancap gas memanen sawit. 
bengkulu selatan menjadi rumah bagi perusahaan-perusahaan besar yang meraup keuntungan pribadi namun tidak memberikan feedback bagi masyarakat dan daerah. contohnya pt abs dan pt js. keduanya tidak memberikan pemasukan bagi daerah, tapi hasil bumi dikeruk. 
forum masyarakat pino raya (fmpr) menjadi salah satu organisasi yang aktif menuntut pemerintah daerah dan dprd agar menindak perusahaan tidak patuh aturan di bengkulu selatan. fmpr sangat gencar menuntut pt abs untuk patuh terhadap aturan pemerintah.
baca juga:tren thrifting di kalangan mahasiswa, pasar panorama jadi tujuan favoritbaca juga:tren thrifting di kalangan mahasiswa, pasar panorama jadi tujuan favorit
baca juga:pemkot rancang pasar murah setiap bulan, untuk jaga laju inflasi
sebab perusahaan ini tidak memiliki hgu sejak tahun 2016. selama ini pt abs kerap meicu polemik dengan masyarakat terkait lahan. namun belakangan pt abs 
pt abs berdiri sejak tahun 2012 dengan luas  2.950 hektare. berlokasi di tujuh desa dari dua kecamatan. yakni kecamatan pino raya desa cinto mandi, kembang seri, karang cayo, pagar gading, tanjung aur ii dan suka bandung. serta di kecamatan ulu manna desa bandar agung.
atas polemik pt abs saat ini fmpr membawa kasus ini ke dprd bengkulu selatan. fmpr meminta  pt tersebut ditutup diantaranya izin prinsip perusahaan sudah kedaluwarsa. ditambah lagi sejak beroperasi, pt abs belum memiliki izin hgu. namun belakangan tahun 2025 ini pt abs sudah dapat menunjukan hgu. 
selain itu saat ini sebagian besar lahan pt abs sudah terbengkalai dan tidak diurus lagi oleh perusahaan. bahkan ada sebagian lahan kelapa sawit yang sudah tidak dipanen lagi. untuk itu warga pino raya berharap agar dprd bengkulu selatan mendesak bupati agar menutup operasional pt abs dan mengembalikan lahan pt abs ke masyarakat.
baca juga: lomba siskamling resmi dimulai, pemkot siapkan hadiah ratusan juta rupiah
baca juga:pemprov bengkulu pastikan transparansi lelang jabatan
ketua fmpr rusli mengatakan, pemerintah daerah segera mencabut izin usaha perkebunan (iup) pt abs. selama ini perusahaan tersebut banyak memunculkan konflik ditengah masyarakat.
fmpr telah melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait permasalahan pt abs. mulai dari dprd kabupaten bengkulu selatan, pemkab bengkulu selatan, dprd provinsi, pemprov bengkulu hingga aparat penegak hukum. hanya saja langkah tersebut saat ini belum mendapatkan hasil yang memuaskan dari masyarakat.
“pt ini terbengkalai, tidak memiliki izin lengkap dan tentunya ini melanggar aturan pemerintah,” kata rusli.
adapun luas lahan pt abs terbengkalai tersebut mencapai 2.506 hektare dan hanya ditumbuhi semak. dan sebagian digarap oleh masyarakat. sedangkan lahan yang digarap pt abs sebanyak 444 hektare, berlokaasi di desa karang cayo, kembang  seri, tanjug aur, pagar gading dan bandar agung.
baca juga:hari ini, pelajar sd dan smp ikuti utk serentak, walikota ingin kota bengkulu jadi bandul inovasi pendidikan
baca juga:bengkulu miliki pusat komando penanggulangan bencana, perkuat kapasitas daerah hadapi bencana
lahan 444 hektare tersebut kembali digarap oleh pt abs sejak tahun 2023. sebelum itu lahan tersebut digarap oleh masyarakat. namun setelah masyarakat membersihkan lahan, pihak pt kembali merebut lahan tersebut.
“sekarang sudah digarap oleh pt lagi yang 444 hektare,” terang rusli.
sementara itu di lahan terbengkalai milik pt abs lebih kurang 150 hektare nya dikuasai oleh masyarakat. “lahan pt abs terbengkalai ini harusnya dikembalikan ke pemerintah daerah,” imbuh rusli.
baca juga:pemprov bengkulu godok optimalisasi dan penyesuaian tarif air minum
baca juga:4.423 tenaga non asn diminta lengkapi berkas pppk paruh waktu 
ditempat terpisah wahana lingkungan hidup (walhi) bengkulu ikut memantau perkembangan polemik perusahaan-perusahaan di kabupaten bengkulu selatan. salah satunya perusahaan perkebunan pt jatropha solutions.
perusahaan dengan luas 1.040 hektare ini tersebar luas di kecamatan pino raya. salah satu yang disoroti walhi bengkulu terhadap pt jatropha solutions adalah soal daerah aliran sungai (das).
"menurut kami sebelum dprd bs menyatakan pt js (jatropha solutions) bermasalah mereka (dprd) harus membedah rtrw bengkulu selatan untuk mengetahui apakah posisi perkebunan pt js benar di kawasan budidaya bukan di kawasan lindung," kata direktur walhi bengkulu dodi faisal.
menurut dodi daerah aliran sungai merupakan salah satu kawasan perlindungan. berdasarkan hasil riset yang dilakukan yayasan genesis yang merupakan lembaga anggota walhi bengkulu sambung dodi ternyata pt js  berada di kawan hutan hpt bukit rambang seluas 4,57 hektare.
baca juga:temukan barang bukti baru, tersangka rsud rejang lebong potensi bertambah 
baca juga:puluhan perusahaan di kabupaten kaur ogah setor csr
dprd bengkulu selatan harus berpedoman pada beberapa regulasi yang mengatur penegakan hukum terhadap pelanggaran kawasan hutan diantaranya uu no. 41 tahun 1999, uu no. 32 tahun 2009, uu no. 18 tahun 2013, kuhp, doktrin pertanggungjawaban pidana korporasi, pp no. 24 tahun 2021, pp no. 22 tahun 2021, dan permen lhk no. 8 tahun 2021.
"untuk itu kami mendesak agar dprd bs juga berkoordinasi dengan satgas penanganan kawasan hutan (pkh) untuk melakukan tindakan hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan pt," tambahnya.
sementara itu ketua tim pansus dprd bengkulu selatan yang menangani soal pt abs yaumil hajil akbar menegaskan tahapan kinerja pansus saat sampai pendalaman data perusahaan. salah satunya soal hgu yang diduga telah terbit. namun sampai saat ini hgu tersebut belum ditunjukkan oleh pihak terkait kantor atr bpn manna.
"kita masih menggali data, melakukan pendalaman kerja tim karena informasinya hgu telah terbit tapi kami belum melihat itu dari pihak terkait benar atau tidak," ujar yaumil.
sedangkan ketua tim pansus soal pt jatropha solutions iin setiawan mengungkapkan tim sedang fokus terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan pt jatropha solutions. tim melibatkan pihak terkait salah satunya dinas lhk. temuan di lapangan pt jatropha solutions melanggar daerah aliran sungai (das).
"kita berkomitmen persoalan perusahaan ini selesai dan apa yang menjadi temuan tim akan disampaikan secara transparan," ujarnya.
menyikapi polemik perusahaan-perusahaan di kabupaten bengkulu selatan bupati bengkulu selatan h.rifai tajuddin buka suara dan mengatakan agar segala sesuatu yang berpotensi menimbulkan konflik di masyarakat harus cepat diselesaikan secara damai.
soal pt jatropha solutions dan pt abs yang saat ini ditengahi oleh tim pansus dprd bengkulu selatan, harus segera dituntaskan.
pemkab bengkulu selatan harus bergerak dan membantu persoalan tersebut selesai. salah satu langkah pemerintah daerah melibatkan semua opd terkait dinas pupr, dpmptsp, dlhk, hingga dinas pertanian.
"saya kira pembahasan ini dapat diselesaikan oleh dprd bengkulu selatan, kini kan sedang dibahas ditengahi oleh dewan, jadi harus selesai," kata bupati.
terkait kepatuhan perusahaan yang berdiri di kabupaten bengkulu selatan, bupati mengatakan aturan harus tegas dan tidak boleh dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang mencari keuntungan pribadi.
setiap perusahaan di bengkulu selatan wajib memenuhi syarat yang diberikan pemerintah daerah, dan paling penting memberikan manfaat untuk masyarakat bengkulu selatan.
"kalau bicara tegas setiap perusahaan di bengkulu selatan wajib berkontribusi bagi daerah dan masyarakat, kalau tidak out," tegasnya.
terkahir bupati berpesan agar penyelesaian konflik ataupun persoalan di bengkulu selatan harus mengutamakan musyawarah. tidak ada persoalan yang diselesaikan dengan kekerasan ataupun adu argumen.
"mudah-mudahan tidak ada persoalan yang tidak dapat diselesaikan, semua ada jalan," pungkasnya.
 tim pansus dprd bengkulu selatan turun ke lokasi pt jatropha solutions 
grafis pt polemik pt jatropha solutions dan pt abs
1.luas pt abs 2.950 hektare berdiri di kecamatan pino raya dan ulu manna
2.luas pt jatropha solutions 1.040 hektare berdiri di kecamatan pino raya
3.sama-sama bermasalah soal hgu hingga das
4.sering terjadi konflik dengan masyarakat soal lahan
5.dprd bengkulu selatan tangani pt abs dan js dengan tim pansus sejak 2019 hingga 2025.
grafis konflik perkebunan di bengkulu selatan
1. total perusahaan perkebunan di bengkulu selatan empat perusahaan
2. perusahaan yang bermasalah pt abs dan jatropha solutions
3. persoalan yang menyebabkan polemik soal perizinan
4. lokasi perusahaan bermasalah di kecamatan pino raya dan ulu manna
5. dprd bengkulu selatan telah membuat tim pansus
6. dprd bengkulu selatan menargetkan tahun 2025 persoalan perkebunan selesai

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Senin 15 September 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan