Kawal Pengusutan 5 Perusahaan Sawit Rambah Hutan Tanpa PPKH

Reporter: RENO DWI PRANOTO |

Editor: Riky Dwiputra |

Selasa , 04 Nov 2025 - 22:18

Hutan dirambah dan dijadikan perkebunan kelapa sawit.--reno/rb

“Tapi sampai hari ini belum ada yang menyerahkan,” jelasnya.

Ia menambahkan, pelanggaran tersebut dapat dijerat dengan pidana hingga 15 tahun penjara dan denda maksimal Rp15 miliar.

Sementara Pakar Hukum Lingkungan Unib, Dr. Edra Satmaidi, SH, MH, menyebut pelanggaran tersebut sebagai bentuk ketidakpatuhan serius terhadap hukum.

“Hutan itu polikultur. Kalau ditanami sawit, berarti sudah mengubah fungsi ekologis. Itu jelas pelanggaran,” ujarnya.

Edra juga menegaskan bahwa penertiban kawasan hutan adalah kewenangan Satgas PKH yang kini berada di bawah instruksi langsung Presiden Prabowo Subianto.

“Kalau pemerintah berani, seharusnya hukum ditegakkan tanpa pandang bulu,” tambahnya.

Salah satu contoh nyata adalah PT Jatropha Solutions di Kabupaten Bengkulu Selatan. Perusahaan ini diketahui tidak memiliki HGU, namun tetap mengelola 1.040 hektare lahan sawit di Kecamatan Pino Raya.

Bahkan, mereka menanam sawit di tepi daerah aliran sungai DAS Air Pino yang jelas dilarang undang-undang. DPRD Bengkulu Selatan membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk mengusut kasus ini.

“Perusahaan ini bermasalah sejak lama. Kami temukan pelanggaran di lapangan,” kata Ketua Pansus, Iin Setiawan.

8 Perusahaan Sudah Ajukan Pengampunan

Berbeda dengan lima perusahaan bermasalah tadi, ada delapan perusahaan lain di Bengkulu yang telah mengajukan pemutihan izin sesuai UU Cipta Kerja Pasal 110A, di antaranya:

PT Agro Nusa Rafflesia, PT Sandabi Indah Lestari, PT Agri Andalas Bengkulu, PT Alno Agro Utama, PT Mitra Puding Mas, PT Mukomuko Agro Sejahtera, PT Surya Andalan Primatama, dan PT Aqgra Persada. Bagi yang memenuhi syarat Pasal 110A, sanksinya hanya administratif atau denda Rp5 miliar.

Namun bagi yang tergolong Pasal 110B tanpa izin sama sekali ancamannya bisa lima kali lipat lebih besar, bahkan hingga proses pidana.

Dorongan dari berbagai pihak terus menguat. Wahana Muda Indonesia (WMI) Bengkulu meminta agar penegakan hukum terhadap lima perusahaan sawit ilegal dilakukan seberani pengusutan kasus korupsi tambang.

“Habis tambang, usut juga sawit ilegal. Kalau melanggar, hukum pidana harus ditegakkan,” kata Adi Mutra, Ketua PW WMI Bengkulu.

kawal pengusutan 5 perusahaan sawit rambah hutan tanpa ppkh                             koranrb.id – direktur ganesis bengkulu, egi ade saputra mendesak aparat penegak hukum (aph) segera melakukan pengusutan terhadap 5 perusahaan yang merambah hutan tanpa mengantongi persetujuan penggunaan kawasan hutan (ppkh).
lima perusahaan sawit di bengkulu yang teridentifikasi melakukan kegiatan di kawasan hutan tanpa mengantongi ppkh itu, pt daria dharma pratama, pt pd pati, pt persada sawit mas, pt laras prima sakti, dan pt jatropha solutions.
“seharusnya mereka sudah berbenah sesuai dengan waktu yang telah ditentukan pada saat uu cipta kerja di sahkan,” paparnya.
ia menyebutkan berdasarkan uu cipta kerja pelaku usaha yang kegiatannya terlanjur masuk dalam kawasan hutan tanpa perizinan kehutanan yang sah sebelum uu cipta kerja berlaku atau pada 2020 harus mengajukan permohonan penyelesaian paling lambat november 2023 lalu.
baca juga:16 pns didemosi, 34 dipromosi dan 10 dirotasi
baca juga:rafflesia arnoldi mekar sempurna di liku 9 kepahiang
“sekarang sudah berapa tahun, baru meminta klarifikasi, seharunya ini dilakukan sejak ketentuan itu berlaku,” paparnya.
ia menyebutkan untuk penyelesaian keterlanjuran itu terbagi menjadi dua mekanisme berdasarkan pasal 110a yakni, untuk kegiatan yang memiliki izin non-kehutanan alias izin usaha perkebunan tetapi berada di kawasan hutan. pelaku usaha harus memenuhi komitmen, seperti pembayaran dana reboisasi dan provisi sumber daya hutan, untuk mendapatkan pelepasan kawasan hutan.
kemudian berdasarkan pasar 110b untuk kegiatan yang tidak memiliki izin sama sekali di bidang kehutanan. pelaku usaha dikenai sanksi administratif berupa denda, penghentian sementara, atau paksaan pemerintah. 
“perlu dicatat bahwa setelah batas waktu pengajuan terlampaui, tidak ada lagi mekanisme pemutihan atau pengampunan, dan perusahaan yang tidak mengurusnya akan dikenai sanksi administratif atau penegakan hukum,” paparnya.
baca juga:pemprov bengkulu tetapkan 10 desa wisata jawara, siap terima penghargaan
baca juga:polres dan pemkab kepahiang gelar apel siaga hadapi bencana hidrometeorologi
berdasarkan uu cipta kerja tersebut, tetunya 5 perusahaan yang merambah hutan di provinsi bengkulu itu dibayangi sanksi dan denda administrasi yang jelas, untuk itu pengusutan yang harus di lakukan aph perlu digalakan untuk menertibkan perusahaan-perusahaan yang lalai akan ketentuan yang berlaku.
sementara itu, saat ini pt laras prima sakti, tercatat sebagai anggota gapki bengkulu. tengah meminta klarifikasi kepada kementerian kehutanan, sebab lahan perkebunannya dirasa tidak masuk kedalam kawasan hutan. hanya saja berdekatan sehingga diperlukan kejelasan yang benar-benar jelas.
hal itu disampaikan salah satu pengurus gapki provinsi bengkulu fahmi, yang menyebutkan bahwa pt laras prima sakti tengah mengajukan klarifikasi ke kementerian kehutanan. 
“dari satelit terlihat berdekatan dengan kawasan hutan, padahal jaraknya sekitar 300 meter. kami masih menunggu kejelasan dari kementerian,” ujarnya.
baca juga:siswa smkn 2 seluma dikeroyok, orang tua lapor polisi
baca juga:wabup bengkulu tengah sidak asn, pastikan disiplin dan kinerja pelayanan
ia menyebutkan hingga kini, kemenhut belum memberikan tindak lanjut apa pun. sedangkan untuk sejumlah perusahaan lainnya, fahmi menyebutkan tidak bisa berbicara banyak lantaran bukan bagian dari gapki bengkulu.
“untuk yang lain itukan belum anggota kita, ya kita tahu seperti apa, apakah sudah ditindaklanjuti atau tidak,” pungkasnya.
berlarutnya proses pemutihan itu, tentunya memantik reaksi keras dari berbagai kalangan. seperti himpunan mahasiswa islam (hmi) cabang bengkulu yang mengecam keras kelalaian sejumlah perusahaan tersebut. menurutnya kesemapatan proses keterlanjuran melalui uu cipta kerja sudah diberikan pemerintah. namun tidak dilakukan. 
“kami menilai ini bentuk arogansi korporasi,” tegas m. yusuf putra puralam, kabid ham dan lingkungan hidup hmi bengkulu.
senada, direktur walhi bengkulu, dodi faisal, menilai aparat penegak hukum dan satgas penertiban kawasan hutan (pkh) terkesan pasif.
“seharusnya tanpa tekanan dari publik pun mereka sudah bertindak. ini pelanggaran terang benderang,” kata dodi.
genesis bengkulu juga menyoroti lemahnya sinergi antara pemda, satgas pkh, dan aparat hukum.
“tidak mungkin mereka tidak tahu. ada dugaan pembiaran,” ujar direktur genesis bengkulu, egi ade saputra, sembari menyebut pelanggaran terhadap uu no.41/1999, uu no.18/2013, hingga uu cipta kerja.
meski berbagai aturan jelas melarang aktivitas di kawasan hutan, kelima perusahaan itu masih bebas beroperasi.
sementara dlhk provinsi bengkulu mengaku telah mengirim tiga kali surat peringatan resmi sejak 2022 hingga 2025, namun tidak satu pun perusahaan menanggapi secara tertulis.
kabid perencanaan dan ksdae dlhk bengkulu, samsul hidayat, menegaskan pihaknya sudah meminta perusahaan menyerahkan data izin lokasi dan shp (shapefile).
“tapi sampai hari ini belum ada yang menyerahkan,” jelasnya.
ia menambahkan, pelanggaran tersebut dapat dijerat dengan pidana hingga 15 tahun penjara dan denda maksimal rp15 miliar.
sementara pakar hukum lingkungan unib, dr. edra satmaidi, sh, mh, menyebut pelanggaran tersebut sebagai bentuk ketidakpatuhan serius terhadap hukum.
“hutan itu polikultur. kalau ditanami sawit, berarti sudah mengubah fungsi ekologis. itu jelas pelanggaran,” ujarnya.
edra juga menegaskan bahwa penertiban kawasan hutan adalah kewenangan satgas pkh yang kini berada di bawah instruksi langsung presiden prabowo subianto.
“kalau pemerintah berani, seharusnya hukum ditegakkan tanpa pandang bulu,” tambahnya.
salah satu contoh nyata adalah pt jatropha solutions di kabupaten bengkulu selatan. perusahaan ini diketahui tidak memiliki hgu, namun tetap mengelola 1.040 hektare lahan sawit di kecamatan pino raya.
bahkan, mereka menanam sawit di tepi daerah aliran sungai das air pino yang jelas dilarang undang-undang. dprd bengkulu selatan membentuk panitia khusus (pansus) untuk mengusut kasus ini.
“perusahaan ini bermasalah sejak lama. kami temukan pelanggaran di lapangan,” kata ketua pansus, iin setiawan.
8 perusahaan sudah ajukan pengampunan
berbeda dengan lima perusahaan bermasalah tadi, ada delapan perusahaan lain di bengkulu yang telah mengajukan pemutihan izin sesuai uu cipta kerja pasal 110a, di antaranya:
pt agro nusa rafflesia, pt sandabi indah lestari, pt agri andalas bengkulu, pt alno agro utama, pt mitra puding mas, pt mukomuko agro sejahtera, pt surya andalan primatama, dan pt aqgra persada. bagi yang memenuhi syarat pasal 110a, sanksinya hanya administratif atau denda rp5 miliar.
namun bagi yang tergolong pasal 110b tanpa izin sama sekali ancamannya bisa lima kali lipat lebih besar, bahkan hingga proses pidana.
dorongan dari berbagai pihak terus menguat. wahana muda indonesia (wmi) bengkulu meminta agar penegakan hukum terhadap lima perusahaan sawit ilegal dilakukan seberani pengusutan kasus korupsi tambang.
“habis tambang, usut juga sawit ilegal. kalau melanggar, hukum pidana harus ditegakkan,” kata adi mutra, ketua pw wmi bengkulu.
kini publik menanti, apakah aparat penegak hukum berani menegakkan aturan terhadap korporasi besar atau justru membiarkan hutan bengkulu perlahan habis oleh sawit tanpa izin.
bengkulu memang bukan satu-satunya daerah yang bergulat dengan keterlanjuran sawit, namun kemandekan permasalahan oni menjadi ujian besar bagi integritas hukum dan komitmen lingkungan.
sebab, di balik batang-batang sawit yang hijau itu, tersimpan soal hukum dan hutan yang kian kehilangan maknanya. 
bayang-bayang bencana ekologis kini semakin nyata di kabupaten mukomuko. ratusan hektare hutan yang dulunya menjadi rumah bagi harimau sumatera, gajah, dan beruang madu, kini perlahan berubah menjadi hamparan perkebunan kelapa sawit ilegal. satu per satu pepohonan tua tumbang, digantikan oleh batang sawit yang tumbuh rapi namun menyimpan ancaman panjang bagi keseimbangan alam.
kepala kesatuan pengelolaan hutan produksi (kphp) mukomuko, aprin sihaloho, s.hut, mengungkapkan bahwa kawasan hutan produksi di wilayah kerjanya mencapai 80,22 ribu hektare. secara ekologis, hutan-hutan tersebut memiliki fungsi vital sebagai penyangga kehidupan, sumber air bersih, dan habitat bagi satwa langka. kawasan ini juga menjadi hulu dari 4 daerah aliran sungai (das) utama di mukomuko  das teramang, das retak, das ipuh, dan das air rami yang menghidupi ribuan warga di hilir.
“hutan mukomuko ini tidak hanya tempat pepohonan tumbuh, tapi juga penopang kehidupan. di dalamnya hidup satwa kharismatik seperti harimau sumatera, gajah, beruang, dan menjadi habitat bunga rafflesia, ikon bengkulu. tapi kenyataannya sekarang sebagian besar hutan sudah dibuka untuk perkebunan sawit milik perorangan,” ujar aprin.
aprin menegaskan, kondisi ini menjadi pemicu utama meningkatnya potensi bencana alam serta konflik satwa dengan manusia. hutan yang gundul membuat satwa kehilangan habitat, air sulit diserap tanah, dan risiko longsor serta banjir meningkat.
“karena keterbatasan anggaran kami belum punya data detail berapa hektare di tiap blok hutan yang sudah dirambah. tapi bisa dipastikan, lebih dari setengah kawasan hutan di mukomuko sudah berubah fungsi,” bebernya.
kondisi ini turut disoroti iswadi, ketua lembaga konservasi harimau sumatera lingkar inisiatif, yang menilai pembiaran terhadap maraknya kebun sawit ilegal di kawasan hutan merupakan bentuk kelalaian serius. ia mencatat, sepanjang tahun 2024 terjadi 10 kasus konflik antara harimau dan manusia, sedangkan hingga oktober 2025 sudah muncul 7 kasus baru.
“rusaknya habitat harimau disebabkan oleh pembukaan kebun sawit ilegal. banyak lahan hutan disulap jadi kebun oleh pemodal besar yang punya jaringan kuat dan sulit disentuh hukum,” tegas iswadi.
menurutnya, dampak dari kerusakan hutan tidak hanya sebatas konflik satwa. saat hutan gundul, daya serap air hilang, udara kehilangan keseimbangan, dan risiko bencana meningkat. 
“kalau nanti banjir besar datang, jangan salahkan alam. itu akibat keserakahan manusia yang tak pernah puas merambah hutan,” ucapnya tajam.
ia juga menegaskan bahwa selama praktik alih fungsi lahan dibiarkan, maka krisis lingkungan di mukomuko hanya tinggal menunggu waktu.
“konflik satwa hanyalah awal. jika hutan terus digunduli, banjir bandang, kekeringan, dan longsor akan jadi ancaman berikutnya,” lanjutnya.
sementara itu, dr. h gunggung senoaji, s.hut., m.p, akademisi kehutanan dari universitas bengkulu, menilai lemahnya penegakan hukum menjadi akar persoalan kerusakan hutan di provinsi bengkulu, termasuk mukomuko. ia menyoroti bahwa sebenarnya regulasi terkait perlindungan kawasan hutan sudah sangat jelas, mulai dari uu nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan hingga uu nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.
“dalam uu no. 41 pasal 50 itu sudah diatur tegas larangan berkegiatan di dalam kawasan hutan. membakar, menebang, mengerahkan alat berat, semua ada sanksinya  bisa dipenjara di atas 5 tahun dan denda miliaran rupiah. tapi faktanya, alat berat pernah terpantau bebas beroperasi membuka kawasan hutan di mukomuko,” ungkapnya.
ia menyebut, pelanggaran hukum yang dibiarkan membuat regulasi kehilangan kesaktiannya.
“kalau aturan hukum tidak ditegakkan, maka seolah semua peraturan yang dibuat pemerintah runtuh berkeping-keping,” ujarnya.
lebih jauh, dr h. gunggung menjelaskan bahwa pemerintah sebenarnya telah membagi fungsi kawasan hutan menjadi 3 kelompok besar, hutan produksi, hutan konservasi, dan hutan lindung. hutan produksi sendiri terbagi lagi menjadi hutan produksi terbatas (hpt) dan hutan produksi yang dapat dikonversi (hpk). sedangkan hutan konservasi memiliki sejumlah turunan seperti cagar alam (ca), suaka margasatwa (sm), taman wisata alam (twa), dan taman nasional (tn).
“untuk mukomuko dan bengkulu utara, ada tiga fungsi besar kawasan hutan: taman nasional kerinci seblat (tnks) di bagian atas, lalu hutan produksi air teramang, dan hpt di lebong kandis, air rami, ipuh i dan ipuh ii. di pinggirnya ada kawasan apl (areal penggunaan lain) serta twa dan ca. tapi kondisi di lapangan, sebagian besar sudah dibuka jadi kebun sawit,” jelasnya.
ia menambahkan, kondisi serupa juga terjadi hampir di seluruh kabupaten di bengkulu.
“silakan lihat langsung. di lebong, rejang lebong, kepahiang, seluma, bengkulu selatan, dan kaur, kebun kopi banyak yang berdiri di dalam kawasan hutan. sementara di bengkulu utara hingga mukomuko, yang mendominasi adalah kebun sawit. dan itu bukan fenomena baru sudah lebih dari 10 tahun,” paparnya.
dr. h gunggung menilai, salah satu alasan lemahnya penegakan hukum adalah adanya dilema antara menjaga hutan dan mempertahankan sumber penghidupan masyarakat. banyak warga yang tinggal di sekitar kawasan hutan menggantungkan hidup pada lahan yang sebenarnya masuk wilayah hutan negara.
“kalau kawasan hutan benar-benar disterilkan dari aktivitas manusia, mungkin hutannya selamat, tapi masyarakat bisa kehilangan mata pencaharian. jadi masalah ini tidak bisa diselesaikan dengan pendekatan hukum saja. harus ada solusi sosial, ekonomi, dan kebijakan lintas sektor,” ujarnya.
ia menegaskan, penanganan persoalan kehutanan tidak bisa sepihak. pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga konservasi, akademisi, dan masyarakat harus terlibat secara bersama.
“kalau ini dikerjakan sendiri-sendiri, hasilnya akan nol. tapi kalau melibatkan semua pihak dari hulu ke hilir, keseimbangan bisa tercapai. masyarakat tetap sejahtera, hutan tetap terjaga,” tegasnya.
dr. gunggung juga menyoroti adanya penumpang gelap dalam praktik pembukaan hutan yang kerap berlindung di balik nama masyarakat kecil.
“sering kali dalihnya untuk masyarakat, padahal yang bermain pemodal besar. kalau prosesnya dilakukan terbuka dan melibatkan masyarakat sejati, penumpang gelap seperti itu akan terlihat,” ujarnya.
kini, mukomuko dihadapkan pada pilihan sulit melanjutkan pembiaran yang membawa kehancuran ekologis, atau menegakkan hukum dan mencari jalan tengah agar alam dan manusia dapat hidup berdampingan. 
“kalau hutan habis, bukan hanya harimau yang kehilangan rumah, tapi kita semua yang kehilangan masa depan.”tutupnya.
perlu diketahui, kabupaten mukomuko memiliki sejumlah kawasan hutan yang terbagi atas hutan produksi (hp), hutan produksi terbatas (hpt), dan hutan produksi konversi (hpk). untuk kawasan hp, tercatat ada tiga lokasi, yakni hp air rami dengan total luasan 5.068 hektare, hp air teramang seluas 4.780 hektare, dan hp air dikit dengan luasan 2.260 hektare. sementara untuk hpt, ada tiga wilayah besar, yakni hpt air ipuh i dengan luasan 22.260 hektare, hpt air ipuh ii seluas 16.748 hektare, dan hpt air manjunto mencapai 25.970 hektare. terakhir, terdapat kawasan hpk air manjunto dengan luas 2.891 hektare.
ironisnya, di antara kawasan tersebut justru muncul nama-nama pejabat dan mantan pejabat yang mukomuko yang diduga memiliki kebun sawit di dalam area hutan dengan luasan fantastis, bahkan mencapai puluhan hektare. di kawasan hpt air ipuh i, disebut ada bs dan wh yang memiliki kebun sawit di dalam kawasan hutan. di hpt air ipuh ii tercatat nama zhr dan rsd, sedangkan di hp air teramang ada wr, dan nm. sementara di kawasan hpt air manjunto, disebut nama amh yang juga diduga menguasai lahan sawit di wilayah hutan. terkait dugaan ini, tipidter polda bengkulu telah turun kelapangan hingga beberapa kali. tidak hanya itu, beberapa orang telah di mintai keterangan termasuk dari pihak kphp, ketua dprd mukomuko aktif, serta seorang pengusaha di kecamatan penarik 
 
grafis polemik 5 perusahaan sawit di bengkulu rambah hutan tanpa ppkh
• lima perusahaan sawit di bengkulu teridentifikasi beroperasi di kawasan hutan tanpa izin persetujuan penggunaan kawasan hutan (ppkh).
1. pt daria dharma pratama
2. pt pd pati
3. pt persada sawit mas
4. pt laras prima sakti
5. pt jatropha solutions

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Rabu 5 November 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan