Sawit Ilegal di Koridor Gajah Mukomuko Ditebang, Dugaan Keterlibatan Pejabat Menguat

Reporter: Firmansyah |

Editor: Riky Dwiputra |

Jumat , 07 Nov 2025 - 00:06

Wamen saat meninjau kawasan hutan yang menjadi koridor Gajah --firmansyah/rb

KORANRB.ID – Upaya pemerintah menindak tegas perambahan hutan di Kabupaten Mukomuko mulai menunjukkan hasil nyata.

Setelah dilakukan inspeksi mendadak oleh Wakil Menteri Kehutanan, Rohmat Marzuki, beberapa waktu lalu.

Kini penindakan terhadap perkebunan sawit ilegal di kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Air Ipuh II terus berjalan.

Kawasan ini merupakan bagian dari bentang alam Seblat yang berfungsi vital sebagai koridor migrasi alami Gajah Sumatera. Penumbangan paksa pohon sawit ilegal dilakukan secara manual sejak awal November kegiatan ini masih berlangsung di lapangan.

“Tindakan ini perintah langsung dari Pak Wamen Kehutanan, dan kami jalankan secara bertahap. Memang masih manual, tapi ini langkah positif untuk memberi efek jera bagi pelaku,” ujar Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Mukomuko, Aprin Sihaloho, S.Hut.

Aprin menjelaskan, operasi gabungan tersebut melibatkan sejumlah instansi, mulai dari Balai Penegakan Hukum Kehutanan (Gakkumhut) Sumatera, Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS), Dinas LHK Provinsi Bengkulu, KPH Bengkulu Utara, KPHP Mukomuko, hingga Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA). Tim gabungan ini diberi mandat khusus untuk menjaga dan memulihkan fungsi koridor gajah yang selama beberapa tahun terakhir rusak akibat ekspansi perkebunan sawit ilegal.

“Target operasi ini 20 hari sejak sidak dilakukan. Semua sawit yang berada dalam kawasan hutan baik yang baru ditanam maupun yang sudah berproduksi harus ditebang. Tujuannya agar koridor gajah kembali pulih dan bisa difungsikan sebagaimana mestinya,” jelasnya.

Ia mengungkapkan, berdasarkan temuan sementara di lapangan, luas area yang telah berubah menjadi perkebunan sawit ilegal diperkirakan mencapai 1.500 hektare. Lahan tersebut terbentang dari wilayah Mukomuko hingga Bengkulu Utara.

Dari keterangan warga yang ditemui, pemilik kebun-kebun itu bukan hanya masyarakat biasa, tetapi juga pengusaha besar dan bahkan pejabat aktif. Namun dugaan itu masih memerlukan pembuktian lebih lanjut.

“Ini sebenarnya bukan hal baru. Sudah lama beredar kabar ada oknum berduit, termasuk pejabat aktif, yang memiliki kebun sawit di kawasan hutan negara. Tapi kami tetap fokus pada penegakan aturan, karena lahan itu harus dikembalikan ke fungsinya,” tegas Aprin.

sawit ilegal di koridor gajah mukomuko ditebang, dugaan keterlibatan pejabat menguat                            koranrb.id – upaya pemerintah menindak tegas perambahan hutan di kabupaten mukomuko mulai menunjukkan hasil nyata.
setelah dilakukan inspeksi mendadak oleh wakil menteri kehutanan, rohmat marzuki, beberapa waktu lalu.
kini penindakan terhadap perkebunan sawit ilegal di kawasan hutan produksi terbatas (hpt) air ipuh ii terus berjalan.
kawasan ini merupakan bagian dari bentang alam seblat yang berfungsi vital sebagai koridor migrasi alami gajah sumatera. penumbangan paksa pohon sawit ilegal dilakukan secara manual sejak awal november kegiatan ini masih berlangsung di lapangan.
“tindakan ini perintah langsung dari pak wamen kehutanan, dan kami jalankan secara bertahap. memang masih manual, tapi ini langkah positif untuk memberi efek jera bagi pelaku,” ujar kepala kesatuan pengelolaan hutan produksi (kphp) mukomuko, aprin sihaloho, s.hut.
baca juga:breaking news: jaksa tahan ketua kpu bengkulu selatan, tersangka korupsi dana hibah 
baca juga:progres pembangunan puskesmas sambirejo dapat rapor merah kpk
aprin menjelaskan, operasi gabungan tersebut melibatkan sejumlah instansi, mulai dari balai penegakan hukum kehutanan (gakkumhut) sumatera, balai besar taman nasional kerinci seblat (tnks), dinas lhk provinsi bengkulu, kph bengkulu utara, kphp mukomuko, hingga balai konservasi sumber daya alam (bksda). tim gabungan ini diberi mandat khusus untuk menjaga dan memulihkan fungsi koridor gajah yang selama beberapa tahun terakhir rusak akibat ekspansi perkebunan sawit ilegal.
“target operasi ini 20 hari sejak sidak dilakukan. semua sawit yang berada dalam kawasan hutan baik yang baru ditanam maupun yang sudah berproduksi harus ditebang. tujuannya agar koridor gajah kembali pulih dan bisa difungsikan sebagaimana mestinya,” jelasnya.
ia mengungkapkan, berdasarkan temuan sementara di lapangan, luas area yang telah berubah menjadi perkebunan sawit ilegal diperkirakan mencapai 1.500 hektare. lahan tersebut terbentang dari wilayah mukomuko hingga bengkulu utara.
dari keterangan warga yang ditemui, pemilik kebun-kebun itu bukan hanya masyarakat biasa, tetapi juga pengusaha besar dan bahkan pejabat aktif. namun dugaan itu masih memerlukan pembuktian lebih lanjut.
baca juga:program mbg bengkulu sentuh 199 ribu anak sekolah 
baca juga:tawarkan bunga deposito hingga 5 persen 
“ini sebenarnya bukan hal baru. sudah lama beredar kabar ada oknum berduit, termasuk pejabat aktif, yang memiliki kebun sawit di kawasan hutan negara. tapi kami tetap fokus pada penegakan aturan, karena lahan itu harus dikembalikan ke fungsinya,” tegas aprin.
lebih lanjut ia menyebutkan, wilayah kerja kphp mukomuko mencapai 80,22 ribu hektare yang tersebar di beberapa kecamatan. secara ekologis, kawasan hutan produksi tersebut memegang peran penting sebagai penyangga kehidupan, sumber air bersih, sekaligus habitat bagi berbagai satwa langka. di dalamnya juga terdapat empat daerah aliran sungai (das) utama das teramang, das retak, das ipuh, dan das air rami  yang menjadi sumber kehidupan bagi ribuan warga di hilir.
“wilayah kami luas sekali, tapi anggaran operasional hanya sekitar rp 5 juta per tahun. itu pun untuk kegiatan patroli dan pengawasan. kami sudah sampaikan langsung ke pak wamen agar ada kebijakan konkret supaya pengawasan bisa lebih intensif,” ungkapnya.
di sisi lain, langkah penertiban sawit ilegal ini turut mendapat sorotan dari kalangan hukum. praktisi hukum bengkulu, muslim chaniago, sh, mh, menilai penebangan sawit ilegal hanyalah langkah awal. menurutnya, aparat penegak hukum harus menelusuri lebih dalam terkait siapa saja aktor di balik pembukaan lahan di kawasan hutan negara tersebut.
“dugaan penyalahgunaan kewenangan sangat mungkin terjadi. pembukaan lahan ilegal yang berlangsung terang-terangan tentu tidak bisa lepas dari keterlibatan pihak berwenang. maka aparat hukum perlu menyelidiki apakah ada gratifikasi, suap, atau bentuk korupsi lainnya dalam kasus ini,” tegas muslim.
ia menambahkan, dasar hukum untuk menindak pelaku perusakan hutan sudah sangat kuat. undang-undang nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan dan undang-undang nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan telah mengatur larangan keras terhadap segala bentuk aktivitas yang merusak kawasan hutan. termasuk kegiatan menebang, membakar, atau mengubah fungsi kawasan tanpa izin pemerintah.
“regulasinya sudah sangat jelas dan tegas. jika pembukaan hutan negara bisa berlangsung lama tanpa hambatan, tentu ada sesuatu yang tidak beres. maka penyelidikan harus dilakukan menyeluruh, agar aktor-aktor besar di balik perambahan hutan ini bisa diungkap,” tandasnya. 
perlu diketahui, kabupaten mukomuko memiliki sejumlah kawasan hutan yang terbagi atas hutan produksi (hp), hutan produksi terbatas (hpt), dan hutan produksi konversi (hpk). untuk kawasan hp, tercatat ada tiga lokasi, yakni hp air rami dengan total luasan 5.068 hektare, hp air teramang seluas 4.780 hektare, dan hp air dikit dengan luasan 2.260 hektare. sementara untuk hpt, ada tiga wilayah besar, yakni hpt air ipuh i dengan luasan 22.260 hektare, hpt air ipuh ii seluas 16.748 hektare, dan hpt air manjunto mencapai 25.970 hektare. terakhir, terdapat kawasan hpk air manjunto dengan luas 2.891 hektare.
ironisnya, di antara kawasan tersebut justru muncul nama-nama pejabat dan mantan pejabat yang mukomuko yang diduga memiliki kebun sawit di dalam area hutan dengan luasan fantastis, bahkan mencapai puluhan hektare. di kawasan hpt air ipuh i, disebut ada bs dan wh yang memiliki kebun sawit di dalam kawasan hutan. di hpt air ipuh ii tercatat nama zhr dan rsd, sedangkan di hp air teramang ada wr, dan nm. sementara di kawasan hpt air manjunto, disebut nama amh yang juga diduga menguasai lahan sawit di wilayah hutan. terkait dugaan ini, tipidter polda bengkulu telah turun kelapangan hingga beberapa kali. tidak hanya itu, beberapa orang telah di mintai keterangan termasuk dari pihak kphp, ketua dprd mukomuko aktif, serta seorang pengusaha di kecamatan penarik . (pir)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Sabtu 8 November 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan