Bongkar Sampai Akar! Satgas PKH juga Diminta Usut 5 Perusahaan Tanpa PPKH

bongkar sampai akar! satgas pkh juga diminta usut 5 perusahaan tanpa ppkh koranrb.id – satgas penertiban kawasan hutan (pkh) bukan hanya diminta untuk melakukan penertiban kebun sawit ilegal di kawasan hutan negara kabupaten mukomuko memasuki babak baru. lebih spesifik satgas pkh juga diminta usut 5 perusahaan tanpa persetujuan penggunaan kawasan hutan (ppkh)  lima perusahaan sawit pt daria dharma pratama, pt pd pati, pt persada sawit mas, pt laras prima sakti, dan pt jatropha solutions disebut merambah kawasan hutan tanpa ppkh. berdasarkan data yang dihimpun rb menunjukkan, sedikitnya lima perusahaan menguasai ribuan hektare kawasan hutan tanpa izin resmi atau ppkh yakni, pt daria dharma pratama, merambah kawasan twa seblat, hpt air ipuh i dan ii di bengkulu utara dan mukomuko, seluas 1.427,5 hektare. kemudian pt perkebunan dan dagang atjeh timur (pd pati) di kawasan hpt air ipuh ii dan hp air teramang, total 520,32 hektare. pt persada sawit mas, di hpt air ketahun bengkulu utara. baca juga:gubernur helmi bantu mahasiswa perantau terdampak bencana baca juga:satgas pkh sisir hutan mukomuko: kebun sawit ilegal dibongkar, aktor besar harus diburu lalu pt laras prima sakti, di tb semidang bukit kabu seluma, seluas 3,58 hektare, pt jatropha solution, di hpt bukit rambang seluma, seluas 4,5 hektare.kajaksaan tinggi (kejati) bengkulu diminta bertindak tegas menertibkan 5 perusahaan yang tidak memiliki izin penggunaan kawasan hutan. koordinator bem seluruh indonesia wilayah bengkulu, kelvin malindo menegaskan akan melakukan aksi di kejati bengkulu mendesak sejumlah ketegasan dan keterangan atas banyaknya konflik yang terjadi di atas penggunaan kawasan hutan. “kami akan mendesak kejati untuk mengusut tuntas pt abs, dan kami juga akan mendesak tindaklanjut sejumlah perusahaan yang todak memiliki izin yang jelas diatas kawasan hutan,” terangnya kelvin menilai ribuan hektare kawasan hutan tidak mungkin dirambah tanpa sepengetahuan aparat dan pemerintah. ia menuding adanya indikasi “state corporate crime”, di mana korporasi diduga mendapat ruang berlebihan sehingga mampu menguasai wilayah hutan dalam skala besar. baca juga:penyidik limpahkan berkas eks bupati seluma murman effendi ke jpu baca juga:ancaman bencana, bengkulu perketat mitigasi berlapis “jika hanya mengusut pekerja lapangan, penegakan hukum kehilangan makna. akar masalahnya ada di struktur kendali korporasi dan jejaring perizinan,” tegasnya. atas hal itu, kelvin menuntut kejati bengkulu melakukan penyelidikan menyeluruh, termasuk mengusut aliran izin dan dokumen, kemudian menelusuri aktor pemodal serta oknum pejabat yang diduga terlibat, menindak tegas perusahaan yang beroperasi tanpa hgu atau ppkh termasuk langkah pidana dan pemulihan kerugian negara. “kejahatan ini bukan sekadar pelanggaran administrasi, ini penguasaan sumber daya alam yang teroganisir. penegakan hukum harus naik kelas, bongkar struktur, bukan hanya memeriksa pekerja lapangan,” tegas kelvin. ia menegaskan bahwa bem si juga menegaskan akan terus mengawal proses hukum hingga terang-benderang dan transparan. jika kejati tidak bergerak, menurutnya, publik akan menilai ada pembiaran sistemik terhadap perusakan hutan bengkulu. dugaan penguasaan ribuan hektare kawasan hutan oleh lima perusahaan sawit di bengkulu memicu gelombang kritik dari berbagai pihak.  setelah sebelumnya dirjen penegakan hukum kehutanan (gakkumhut) kemenhut ri memastikan melakukan pendalaman pola perambahan di bentang alam seblat (bas), mahasiswa, lsm lingkungan, akademisi, hingga organisasi kepemudaan menilai masalah ini merupakan bukti kegagalan tata kelola hutan dan lemahnya penegakan hukum. kepala dinas lingkungan hidup dan kehutanan (dlhk) provinsi bengkulu, safnizar, s.hut, mp, menegaskan bahwa penanganan pelanggaran sejumlah perusahaan itu, kini sepenuhnya berada di ranah kejaksaan. selain itu, ia mengungkapkan pihaknya telah menyerahkan seluruh data yang diminta kejaksaan, termasuk peta shp kawasan. namun ia menegaskan bahwa data terkait aktivitas perusahaan, terutama yang sudah terlanjur berada dalam kawasan hutan bukan berada pada dlhk.  “ppkh itu sudah domain kejaksaan. kami diminta peta, diminta data-data itu. tapi data keterlanjuran itu harusnya mereka yang melapor, karena kita tidak pernah mengukur,” ujarnya. safnizar juga menyebutkan keterbatasan data lain seperti rincian hpl dan hgu yang umumnya berada di bawah kewenangan bpn.  “kadang kami minta juga tidak diberikan karena bukan kewenangannya,” tambahnya. dirjen gakkumhut kemenhut ri, dwi januanto nugroho, menegaskan bahwa perambahan di bas habitat penting gajah sumatera merupakan kejahatan terorganisir.  “kita sudah mengantongi sejumlah nama. fokus kita bukan hanya menertibkan, tetapi juga memulihkan ekosistem,” tegasnya.  operasi merah putih dipastikan berlanjut hingga akhir 2025 karena luasnya kawasan dan pola perambahan yang terstruktur. di sisi lain, kepala dlhk bengkulu safnizar mengakui pengawasan hutan hampir lumpuh. personel polisi hutan hanya 38 orang, mayoritas berusia lanjut, bahkan sim senpi tak diperpanjang selama dua tahun karena minim anggaran.  “latihan menembak sudah berhenti. senjata dititipkan,” ungkapnya.  padahal bengkulu memiliki 924.631 hektare kawasan hutan sesuai sk menhut 784/2012—setara satu polhut mengawasi lebih dari 12 ribu hektare.   direktur genesis bengkulu, egi ade saputra, menegaskan tidak ada lagi mekanisme pemutihan izin setelah november 2023.  “seharusnya sudah ada sanksi administratif bahkan pidana,” tegasnya. (rno)  

Tag

• # usut 5 perusahaan
• # 5 perusahaan tanpa ppkh
• # satgas pkh
• # bengkulu

Share

• 
• 
• 
• 
•