Gubernur Helmi Hasan Pastikan Kepulangan 4 Warga Bengkulu dari Kamboja

KORANRB.ID - Sikap cepat, tegas, dan penuh empati kembali ditunjukkan Gubernur Bengkulu Helmi Hasan dalam menangani persoalan kemanusiaan.

Menyusul hasil koordinasi antara legislatif dan eksekutif serta telekonferensi bersama empat warga kota Bengkulu yang terdampar di Kamboja akibat TPPO, Gubernur memastikan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu hadir sepenuhnya untuk memfasilitasi kepulangan mereka.

Di bawah kepemimpinan Helmi Hasan, Pemprov Bengkulu menunjukkan komitmen kuat bahwa perlindungan terhadap warganya, di mana pun berada, adalah prioritas utama. Tanpa memperdebatkan proses keberangkatan para korban TPPO tersebut, Gubernur menegaskan bahwa persoalan ini harus dilihat dari sisi kemanusiaan.

“Ini bukan soal bagaimana mereka berangkat. Ini soal kemanusiaan. Mereka adalah warga Bengkulu, dan negara melalui pemerintah daerah wajib hadir untuk melindungi dan membantu rakyatnya,” tegas Helmi Hasan kepada RB, Rabu, 4 Februari 2026.

BACA JUGA:Bengkulu Sambut Ramadan dengan Ikhtiar Spiritual dan Pelayanan Nyata

BACA JUGA:Stok Kondom di DP3APPKB Kosong, Segera Usul Pengadaan

Langkah konkret pun langsung diambil. Melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans), Pemprov Bengkulu terus berkoordinasi intensif dengan Kementerian Ketenagakerjaan serta Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) guna mempercepat dan mematangkan proses pemulangan keempat korban TPPO tersebut.

Kepedulian Gubernur tidak berhenti pada aspek koordinasi semata. Helmi Hasan juga memastikan seluruh biaya kepulangan akan ditanggung oleh Pemprov Bengkulu. Bahkan, Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) telah diinstruksikan untuk mendukung pembiayaan tersebut, sebagai bentuk nyata keberpihakan pemerintah terhadap rakyatnya.

“Untuk biaya, pemerintah provinsi siap membantu sepenuhnya. Tinggal menunggu proses lanjutan kapan mereka bisa dipulangkan, dan kita pastikan mereka kembali ke Bengkulu dengan aman,” ujarnya.

Sebelumnya, Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bengkulu, Herwan Antoni, mengatakan bahwa Pemprov telah menggerakkan perangkat terkait, khususnya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk berkoordinasi langsung dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kamboja.

BACA JUGA:SADESAHE Berlanjut, Pemprov Bengkulu Targetkan Surplus Pangan 2026

BACA JUGA:Rp10 Juta Perkecamatan untuk Safari Ramadan

“Kita nanti melalui Disnakertrans yang akan segera berkoordinasi dengan KBRI agar mereka ini bisa segera dipulangkan,” kata Herwan Antoni.

Ia mengungkapkan, kendala utama yang selama ini menghambat pemulangan para korban adalah persoalan biaya transportasi, khususnya tiket kepulangan dari Kamboja ke Indonesia. Namun, persoalan tersebut kini mulai menemukan titik terang.