Jaminan Tenaga Kerja hingga Upah Jadi Sorotan DPRD Bengkulu Utara

Reporter: Tri Shandy Ramadani |

Editor: Riky Dwiputra |

Senin , 02 Mar 2026 - 21:49

Ketua Komisi III DPRD Bengkulu Utara yang juga politisi Partai Amanat Nasional Edi Putra--Shandy/RB

KORANRB.ID – DPRD Bengkulu Utara sudah menyetujui rancangan peraturan daerah tentang Ketenagakerjaan menjadi peraturan daerah.

Peraturan daerah tersebut sangat penting dan menjadi target pembahasan DPRD Bengkulu Utara karena terkait langsung dengan masyarakat.

Ketua Komisi III DPRD Bengkulu Utara yang juga politisi Partai Amanat Nasional Edi Putra menyampaikan jika Peraturan Daerah tentang Ketenagakerjaan tersebut sangat penting.

Hal ini lantaran dengan meningkatnya kondisi ekonomi saat membuat peluang usaha juga terjadi peningkatan.

Termasuk peluang investasi yang juga terus bermunculan di Bengkulu Utara seiring dengan peningkatan ekonomi tersebut.

Hal ini juga menunjukan jika ada kepercayaan dari pengusaha atau investor untuk menanamkan modalnya atau berusaha di Bengkulu Utara.

“Sehingga kita harus memiliki payung hukum yang mejamin tenaga kerja, karena tenaga kerja sangat terkait dengan meningkatnya angka investasi di Bengkulu Utara yang saat ini sudah terjadi,” terangnya.

Peraturan Daerah tersebut sangat penting sehingga bisa menjamin bagi masyarakat Bengkulu Utara untuk mendapatkan peluang kerja baru.

Munculnya iunvestasi-investasi di bengkulu Utara diharapkan mampu mennjadi peluang kerja baru bagi masyarakat.

Sehingga investor harus benar-benar dapat dipastikan menggunakan semaksimal mungkin tenaga kerja lokal.

jaminan tenaga kerja hingga upah jadi sorotan dprd bengkulu utara                             koranrb.id – dprd bengkulu utara sudah menyetujui rancangan peraturan daerah tentang ketenagakerjaan menjadi peraturan daerah. 
peraturan daerah tersebut sangat penting dan menjadi target pembahasan dprd bengkulu utara karena terkait langsung dengan masyarakat. 
ketua komisi iii dprd bengkulu utara yang juga politisi partai amanat nasional edi putra menyampaikan jika peraturan daerah tentang ketenagakerjaan tersebut sangat penting. 
hal ini lantaran dengan meningkatnya kondisi ekonomi saat membuat peluang usaha juga terjadi peningkatan. 
baca juga:dprd bengkulu utara dorong peningkatan gaji pppk paruh waktu 
baca juga:honda beat 150 masih rumor! ahm tegaskan model 2026 tetap 110cc
termasuk peluang investasi yang juga terus bermunculan di bengkulu utara seiring dengan peningkatan ekonomi tersebut. 
hal ini juga menunjukan jika ada kepercayaan dari pengusaha atau investor untuk menanamkan modalnya atau berusaha di bengkulu utara. 
“sehingga kita harus memiliki payung hukum yang mejamin tenaga kerja, karena tenaga kerja sangat terkait dengan meningkatnya angka investasi di bengkulu utara yang saat ini sudah terjadi,” terangnya. 
peraturan daerah tersebut sangat penting sehingga bisa menjamin bagi masyarakat bengkulu utara untuk mendapatkan peluang kerja baru.
baca juga:dprd dan pemda bengkulu utara pastikan harga dan ketersediaan pangan stabil
baca juga:dprd bengkulu utara dorong dukungan usaha bagi penyandang disabilitas 
munculnya iunvestasi-investasi di bengkulu utara diharapkan mampu mennjadi peluang kerja baru bagi masyarakat. 
sehingga investor harus benar-benar dapat dipastikan menggunakan semaksimal mungkin tenaga kerja lokal.
“tenaga kerja lokal tersebut mulai dari tenaga kerja yang tinggi atau berasal dari masyarakat yang berada di sekitar perusahaan hingga masyarakat lokal bengkulu utara,” terangnya. 
selain menjamin adanya peluang kerja yang baru bagi masyarakat lokal bengkulu utara, peraturan daerah tersebut juga untuk memastikan hak-hak karyawan yang sudah bekerja atau berstatus tenaga kerja di perusahaan-perusahaan. 
baca juga:dprd bengkulu utara dorong dukungan usaha bagi penyandang disabilitas 
baca juga:honda vario 125 2026 resmi meluncur! harga mulai rp 24,45 juta dengan warna sporty black dan matte red
sehingga bukan hanya masuk sebagai tenaga kerja, namun perda tersebut juga bisa menjaga hak-hak karyawan setelah bekerja. 
“maka sangat penting peraturan daerah ini disahkan karena memang berkaitan langsung dan berdampak langsung pada pertumbuhan di bengkulu utara,” terangnya. 
ia meminta sektor swasta atau perusahaan harus mematuhi aturan-aturan yang sudah disahkan daerah dan yang menjadi hak-hak karyawan.
diantaranya adalah terkait dengan pemberian besaran upah yang harus berpatokan dengan upah minimum kabupaten (umk). 
apalagi tahun ini bengkulu utara sudah memiliki upah minium kabupaten yang menunjukan ekonomi kita terus meningkat. 
“ketetapan upah minimum tersebut tentunya sudah memeprhitungkan banyak hal, baik itu yang terkait dengan pertumbuhan ekonomi, temasuk juga kebutuhan hidup layak masyarakat di bengkulu utara,” terangnya. 
selain persoalan upah, namun ada hak-hak karyawan yang juga harus dipastikan diterima oleh masyarakat bengkulu utara yang sudah berstatus karyawan. 
mulai dari jangka waktu penetapan karyawan atau keluar dari tenaga kontrak, hingga pemebrian faislitas yang menjadi hak karyawan seperti hak jaminan kesehatan, jaminan ketenagakerjaan, hak cuti hingga tunjangan bagi karyawan. 
“hak-hak tersebut jangan sampai diabaikan oleh karyawan, karena hak-hak tersebut sudah diatur dalam undang-undang hingga peraturan daerah sehingga perusahaan harus mematuhi apa yang menjadi kewajibannya,” terangnya. 
ia meminta pemda bengkulu utara segera mensosialisasikan peraturan daerah tersebut terutama pada perusahaan-perusahaan swasta yang berada di bengkulu utara. 
maklum, bengkulu utara memang menjadi kabupaten dengan angka investasi swasta tertinggi di provinsi bengkulu. selain itu, pengawasan juga dinilainya harus terus dilakukan secara ketat. selain itu, juga harus ada cara yang mudah bagi tenaga kerja untuk melapor jika memang mereka tidak mendapatkan hak-hak mereka sebagai karyawan atau tenaga kerja.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Selasa 3 Maret 2026

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan