Gubernur Helmi Hasan Dorong Pinjaman Produktif untuk Dongkrak Ekonomi Bengkulu

KORANRB.ID - Di tengah pengetatan fiskal akibat kebijakan efisiensi anggaran, Pemerintah Provinsi Bengkulu justru menunjukkan sikap adaptif dan visioner. Wacana pinjaman daerah yang digulirkan Gubernur Bengkulu Helmi Hasan dinilai sebagai langkah rasional untuk memastikan pembangunan tidak tersendat, khususnya pada sektor-sektor strategis yang menyentuh langsung hajat hidup masyarakat.

Efisiensi anggaran yang mencapai sekitar Rp400 miliar memang mempersempit ruang fiskal APBD. Namun kondisi tersebut tidak serta-merta menjadi alasan untuk menekan rem pembangunan. Sebaliknya, Pemprov Bengkulu memilih membaca situasi secara realistis dengan membuka opsi pinjaman daerah sebagai instrumen percepatan pembangunan.

Helmi Hasan menegaskan, pinjaman daerah bukanlah kebijakan yang tabu dalam tata kelola keuangan modern. Justru, kata dia, banyak daerah dengan kapasitas fiskal besar menjadikan pinjaman sebagai strategi untuk mengakselerasi pembangunan jangka panjang.

“Pinjaman daerah itu bukan sesuatu yang perlu ditakuti. Banyak daerah besar melakukannya. Yang penting, perencanaannya matang dan dipastikan untuk sektor produktif,” ujar Helmi Hasan, Senin, 2 Maret 2026.

BACA JUGA:Transfer Ilegal Ngalir ke Kepala Sucofindo: Manipulasi Kadar Batu Bara, Pajak

BACA JUGA:Festival Kampung Ramadan, Bupati Arie: Ekonomi Tumbuh, Bentuk Pribadi Islami

Ia mencontohkan Provinsi Jawa Barat yang memiliki APBD jauh lebih besar, namun tetap memanfaatkan skema pinjaman sebagai bagian dari manajemen fiskal. Menurutnya, hal tersebut menunjukkan bahwa pinjaman bukan indikator kelemahan keuangan, melainkan instrumen kebijakan yang lazim dan terukur.

“Kalau daerah dengan APBD besar saja masih menggunakan pinjaman untuk mempercepat pembangunan, Bengkulu tentu perlu berani melakukan terobosan. Apalagi saat ini kita mengalami efisiensi sekitar Rp400 miliar. Tanpa langkah strategis, pembangunan bisa melambat, dan itu yang tidak kita kehendaki,” tegasnya.

Helmi menekankan, jika pinjaman daerah direalisasikan, termasuk wacana pinjaman hingga Rp2 triliun ke Bank Jawa Barat (BJB), fokus utama adalah pembangunan infrastruktur produktif yang berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi rakyat, khususnya sektor pertanian.

Pembangunan jalan produksi, jaringan irigasi, hingga peningkatan konektivitas antarwilayah dinilai krusial untuk menekan biaya distribusi dan meningkatkan daya saing hasil pertanian Bengkulu.

BACA JUGA:Ketua DPRD Parmin Dukung Penuntasan Masalah Rumah Tidak Layak Huni

BACA JUGA:Jaminan Tenaga Kerja hingga Upah Jadi Sorotan DPRD Bengkulu Utara

“Kita ingin manfaatnya benar-benar dirasakan rakyat, terutama petani. Jalan produksi bagus, distribusi lancar, hasil panen cepat sampai ke pasar dengan biaya lebih murah. Itu akan meningkatkan pendapatan mereka. Jadi pinjaman ini untuk kesejahteraan rakyat, bukan untuk belanja konsumtif,” jelasnya.

Lebih jauh, Helmi memastikan setiap kebijakan pinjaman akan ditempuh secara hati-hati, transparan, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Pemerintah Provinsi, kata dia, juga akan memastikan kemampuan bayar tetap dalam kondisi aman agar tidak menjadi beban keuangan daerah di masa depan.