DPRD Ingatkan Sosialisasi dan Realisasi Peraturan Daerah yang Sudah Disahkan

Reporter: Tri Shandy Ramadani |

Editor: Riky Dwiputra |

Selasa , 10 Mar 2026 - 22:03

DPRD Bengkulu Utara saat membahas peraturan daerah awal tahun ini --Shandy/RB

KORANRB.ID – Setiap tahun setidaknya ada 10 sampai 15 peraturan daerah yang disahkan oleh DPRD Bengkulu Utara.

Baik itu rancangan peraturan daerah yang wajib dibahas dan disahkan seperti APBD, APBD Perubahan dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban APBD.

DPRD Bengkulu Utara juga mengesahkan beberapa peraturan daerah yang digagas oleh masing-masing organisasi perangkat daerah dalam rangka kebtuuhan pelaksanaan program pemerintah.

Ketua Badan Musyawarah DPRD Bengkulu Utara Tommy Sitompul, SH menyampaikan peraturan daerah yang sudah disahkan DPRD dan resmi menjadi peraturan daerah ahrus sesegera mungkin dilaksanakan.

Namun pemerintah daerah juga memiliki kewajiban sosilisasi peraturan daerah yang sudah disahkan tersebut.

“Sehingga masyarakat terutama mereka yang masukl dalam objek dalam peraturan daerah tersebut mengetahui terkait sudah disahkannya peraturan daerah tersebut,” terangnya.

Hal ini lantaran masih ada beberapa peraturan daerah yang sudah disahkan dan sah menjadi peraturan daerah namun tidak maksimal pelaksanaannya di lapangan.

Ia menegaskan hal tersebut harus menjadi perhatian, ini mengingat dalam setiap pembahasan rancangan peraturan daerah selalu disertai pembahasan panjang yang menggunakan anggaran daerah.

“Selain itu setiap peraturan daerah yang dibahas tersebut juga kita nilai sangat penting untuk dilaksanakan, sehingga sangat disayangkan jika perda yang sudah dibahas dan disahkan namun pelaksanaannya di lapangan jadi tidak efektif,” terangnya.

Ia juga meminta pemerintah daerah melakukan penelaahan kembali terkait Peratruan daerah yang sudah disahkan.

Tertuama peraturan daerah yang terkait dengan pelayanan langsung pada masyarakat dan yang terkait dengan peningkatan pendapatan daerah.

dprd ingatkan sosialisasi dan realisasi peraturan daerah yang sudah disahkan                             koranrb.id – setiap tahun setidaknya ada 10 sampai 15 peraturan daerah yang disahkan oleh dprd bengkulu utara.
baik itu rancangan peraturan daerah yang wajib dibahas dan disahkan seperti apbd, apbd perubahan dan laporan keterangan pertanggungjawaban apbd.
dprd bengkulu utara juga mengesahkan beberapa peraturan daerah yang digagas oleh masing-masing organisasi perangkat daerah dalam rangka kebtuuhan pelaksanaan program pemerintah. 
ketua badan musyawarah dprd bengkulu utara tommy sitompul, sh menyampaikan peraturan daerah yang sudah disahkan dprd dan resmi menjadi peraturan daerah ahrus sesegera mungkin dilaksanakan.
baca juga:pengadaan sapi di desa nanti agung diprotes bpd, kades: persoalan sudah selesai
baca juga:jembatan gantung di bengkulu utara penting, perlu perbaikan berkala 
namun pemerintah daerah juga memiliki kewajiban sosilisasi peraturan daerah yang sudah disahkan tersebut.
“sehingga masyarakat terutama mereka yang masukl dalam objek dalam peraturan daerah tersebut mengetahui terkait sudah disahkannya peraturan daerah tersebut,” terangnya.
hal ini lantaran masih ada beberapa peraturan daerah yang sudah disahkan dan sah menjadi peraturan daerah namun tidak maksimal pelaksanaannya di lapangan. 
ia menegaskan hal tersebut harus menjadi perhatian, ini mengingat dalam setiap pembahasan rancangan peraturan daerah selalu disertai pembahasan panjang yang menggunakan anggaran daerah. 
baca juga:tabrakan dengan truk, pengendara mio meninggal dunia 
baca juga:di bawah komando teddy–gustianto, tata kelola keuangan pemkab seluma membaik 
“selain itu setiap peraturan daerah yang dibahas tersebut juga kita nilai sangat penting untuk dilaksanakan, sehingga sangat disayangkan jika perda yang sudah dibahas dan disahkan namun pelaksanaannya di lapangan jadi tidak efektif,” terangnya. 
ia juga meminta pemerintah daerah melakukan penelaahan kembali terkait peratruan daerah yang sudah disahkan. 
tertuama peraturan daerah yang terkait dengan pelayanan langsung pada masyarakat dan yang terkait dengan peningkatan pendapatan daerah. 
“apalagi perda-perda yang terkait dengan pendapatan daerah, tentunya dalam pembahasannya pasti kita nilai sangat mendesak,” terangnya. 
peraturan daerah yang terkait dengan pendapatan daerah ini diharapkannya bisa dimaksimalkan lagi. 
bukan hanya yang belum terlaksana namun juga yang efektif dilaksanakan selama ini. 
“sehingga peraturan daerah yang dibuat benar-benar bisa berdampak positif bagi keuangan daerah,” terangnya.
termasuk juga peraturan daerah yang terkait dengan perlindungan masyarakat peraturan daerah dalam rangka menjamin hak masyarakat. 
yang terbaru, dprd bengkulu utara mengesahkan dua rancangan perda menjadi peraturan daerah. 
keduanya adalah perda tentang penghormatan bagi penyandang disabilitas dan peraturan daerah tentang ketenagakerjaan. 
peraturan daerah ini dinilainya sangat penting karena terkait dengan menjamin hak masyarakat.  
sehingga ia juga mengingatkan satpol pp sebagai penegak perda juga ahrus lebih aktif lagi berkoordinasi dengan organisasi perangkat daerah terkait. 
sehingga jika memang masih ada pihak-pihak yang terkait dengan peraturan daerah tersebut namun tidak melaksanakan peraturan daerah, bisa ditindak dengan lebih tegas sesuai dengan aturan. 
“tugas utama satpol pp tentunya sebagai penegak peraturan daerah dan memastikan peraturan daerah yang ada dilaksanakan dan terimplementasi di masyarakat,” pungkas tommy.  
sekadar mengetahui, tahun ini sendiri setidaknya ada 15 rancangan peraturan daerah yang direncanakan akan dibahas antara pemerintah daerah dan dprd bengkulu utara, baik itu perda wajib maupun peraturan daerah yang diinisiasi masing-masing organisasi perangkat daerah.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Rabu 11 Maret 2026

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan