Program Renovasi Sekolah dan Rumah Tidak Layak Huni di Bengkulu Utara Masuk Prioritas Nasional
Ketua DPRD Begnkulu Utara Parmin. --Shandy/RB
KORANRB.ID – Saat ini pemerintah daerah Bengkulu Utara sangat berharap banyak dari bantuan program dan anggaran yang bersumber dari APBN maupun APBD Provinsi BEngkulu. Hal ini terkait dengan pengetatan anggaran yang dilakukan pemerintah pusat untuk seluruh daerah.
Bahkan terjadi pemangkasan dana transfer ke daerah tahun ini yang besarannya mencapai Rp 120 Miliar lebih. Hal ini sangat berpengaruh pada kemampuan keuangan daerah Bengkulu Utara.
Apalagi ditengah terjadinya pembangunan skala besar di Bengkulu Utara dengan target pembangunan infrastruktur fisik jalan dan jembatan yang dikenal memiliki biaya besar. Ketua DPRD Bengkulu Utara Parmin, S.IP menyampaikan jika pemerintah daerah harus bekerja ekstra keras.
Ia juga meminta masing-masing kepala organisasi perangkat daerah harus bisa mengikuti ritme kerja kepala dan wakil kepala daerah yang saat ini bekerja ekstra keras mencari program-program yang bersumber dari APBN.
BACA JUGA:Usai OTT KPK, PAN Copot Bupati Rejang Lebong Fikri Thobari dari Jabatan Partai
BACA JUGA:Safari Ramadan, Bupati Teddy Serahkan Bantuan Rp7,5 Juta Kepada Pengurus Masjid At-Taqwa
“Maka kepala organisasi perangkat daerah juga harus memiliki ritme kerja yang sama dengan Bupati dan Wakil Bupati dan kepala OPD harus bisa bekerja ekstra keras,” terangnya.
Ia menyampaikan jika program-program yang disiapkan oleh masing-masing organisasi eprangkat daerah harus benar-benar sejalan dengan program nasional.
Program yang disiapkan pemerintah daerah harus saling berkaitan dan bersinergi dengan program prioritas nasional. “Sehingga dalam pengusulan nanti juga menjadi prioritas dan peluang terlaksananya program di Bengkulu Utara melalui dana APBN bisa lebih besar,” terangnya.
Saat ini diantara program yang masuk dalam program nasional adalah program terkait dengan ketahanan dan kemandirian pangan, peningkatan kualitas infrastruktur pendidikan dan pengentasan masalah rumah tidak layak huni.
BACA JUGA:DPRD Ingatkan Sosialisasi dan Realisasi Peraturan Daerah yang Sudah Disahkan
BACA JUGA:Pengadaan Sapi di Desa Nanti Agung Diprotes BPD, Kades: Persoalan Sudah Selesai
Ia menyampaikan jika program pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur pendidikan terutama skeolah dan rumah tidak layak huni juga masih menjadi masalah di Bengkulu Utara.
Bahkan hal tersebut juga menjadi salah satu program prioritas Bupati dan Wakil Bupati untuk menciptakan peningkatan sumberdaya manusia dan kualitas hidup masyarakat.