Kajari Baru Diharap Tuntaskan Kasus Korupsi Mandek, Kejar Pemulihan Kerugian Negara RSUD Mukomuko

Reporter: Firmansyah/West Jer Tourindo |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Minggu , 02 Nov 2025 - 22:51

DERETAN : Terpidana korupsi pengadaan obat RSUD Mukomuko saat menjalani persidangan di PN Tipikor Bengkulu. WEST JER TOURINDO/RB--

KORANRB.ID – Harapan besar disematkan kepada Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Mukomuko yang baru, Yustina Engelin Kalangit, SH, M.Hum, usai menggantikan pejabat lama, Yusmanelly, SH, MH.

Pergantian pucuk pimpinan ini diharapkan menjadi momentum mempercepat penuntasan sejumlah perkara dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) yang masih mandek di meja penyidik.

Ketua Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Mukomuko, Saprin Efendi, S.Pd, menilai pergantian Kajari harus menjadi semangat baru bagi institusi penegak hukum di daerah tersebut.

Ia berharap, kepemimpinan baru bisa menuntaskan kasus-kasus yang selama ini belum rampung.

“Kita berharap pergantian Kajari ini memberi energi dan semangat baru untuk segera menuntaskan perkara yang sudah lama ditangani. Sepanjang 2024, Kejari Mukomuko baru menyelesaikan satu kasus korupsi terkait dana Bumdes. Padahal, masih banyak perkara lain yang sudah naik ke tahap penyidikan,” ungkap Saprin.

Ia menyebut, hingga kini masih ada sejumlah perkara besar yang belum tuntas, di antaranya dugaan korupsi dua pos anggaran kebencanaan BPBD Mukomuko tahun 2022 senilai Rp976 juta dari APBD 2022, yang sudah naik ke tahap penyidikan.

Selain itu, proyek pembangunan Gedung Pengadilan Agama Mukomuko senilai Rp20 miliar yang mangkrak juga tengah diselidiki.

Tak kalah penting, dugaan korupsi kelebihan bayar perjalanan dinas di Sekretariat DPRD Mukomuko tahun 2023 juga telah memasuki tahap penyidikan.

Menurut Saprin, masyarakat menanti keseriusan Kejari dalam mengungkap seluruh perkara tersebut.

“Jangan sampai kasus-kasus besar ini berhenti di tengah jalan. Kami berharap semua perkara yang sudah masuk tahap penyelidikan dan penyidikan bisa segera dibuka ke publik agar tidak menimbulkan pandangan negatif,” ujarnya.

kajari baru diharap tuntaskan kasus korupsi mandek, kejar pemulihan kerugian negara rsud mukomuko                             koranrb.id – harapan besar disematkan kepada kepala kejaksaan negeri (kajari) mukomuko yang baru, yustina engelin kalangit, sh, m.hum, usai menggantikan pejabat lama, yusmanelly, sh, mh.
pergantian pucuk pimpinan ini diharapkan menjadi momentum mempercepat penuntasan sejumlah perkara dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) yang masih mandek di meja penyidik.
ketua pemuda muhammadiyah kabupaten mukomuko, saprin efendi, s.pd, menilai pergantian kajari harus menjadi semangat baru bagi institusi penegak hukum di daerah tersebut. 
ia berharap, kepemimpinan baru bisa menuntaskan kasus-kasus yang selama ini belum rampung.
baca juga:4 warga seluma jadi korban gigitan anjing diduga rabies
baca juga:pertek sudah diteken, 2.716 pppk paruh waktu tunggu pelantikan
“kita berharap pergantian kajari ini memberi energi dan semangat baru untuk segera menuntaskan perkara yang sudah lama ditangani. sepanjang 2024, kejari mukomuko baru menyelesaikan satu kasus korupsi terkait dana bumdes. padahal, masih banyak perkara lain yang sudah naik ke tahap penyidikan,” ungkap saprin.
ia menyebut, hingga kini masih ada sejumlah perkara besar yang belum tuntas, di antaranya dugaan korupsi dua pos anggaran kebencanaan bpbd mukomuko tahun 2022 senilai rp976 juta dari apbd 2022, yang sudah naik ke tahap penyidikan. 
selain itu, proyek pembangunan gedung pengadilan agama mukomuko senilai rp20 miliar yang mangkrak juga tengah diselidiki.
tak kalah penting, dugaan korupsi kelebihan bayar perjalanan dinas di sekretariat dprd mukomuko tahun 2023 juga telah memasuki tahap penyidikan.
baca juga:perbaikan jembatan sekunyit kecil bengkulu selatan dimulai, pesan bupati rifai 
baca juga:pemprov bengkulu minta pengerukan pulau baai dipercepat
menurut saprin, masyarakat menanti keseriusan kejari dalam mengungkap seluruh perkara tersebut. 
“jangan sampai kasus-kasus besar ini berhenti di tengah jalan. kami berharap semua perkara yang sudah masuk tahap penyelidikan dan penyidikan bisa segera dibuka ke publik agar tidak menimbulkan pandangan negatif,” ujarnya.
sementara itu, praktisi hukum asal mukomuko, muslim caniago, sh, mh, menyambut positif pergantian pimpinan kejari. ia berharap adanya langkah konkret dalam pemberantasan korupsi di mukomuko.
“korupsi adalah penyakit yang mematikan kemajuan daerah. selama pelakunya masih bebas dan tidak diproses hukum, pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan infrastruktur tidak akan berjalan baik. karena itu, kami mendukung penuh kejari mukomuko untuk mengupas tuntas seluruh perkara yang merugikan daerah,” tegas muslim.
ia menambahkan, maraknya korupsi disebabkan lemahnya efek jera dan minimnya keterbukaan informasi hukum kepada publik.
baca juga:seleksi sekda seluma sepi peminat, baru satu orang daftar
baca juga:tari andun dan kayik nari warisan tak benda, bengkulu selatan tuan rumah revitalisasi musik tradisional
“pelaku korupsi tidak takut kepada tuhan, tapi takut jika perbuatannya diketahui publik dan disentuh aparat penegak hukum. karena itu, media dan aparat harus bekerja sama. keterbukaan informasi adalah kunci untuk mendorong transparansi dan memberantas korupsi di mukomuko,” pungkasnya.
sementara itu, kejari mukomuko kembali memfokuskan langkah pada pemulihan kerugian negara dalam perkara korupsi pengadaan obat di rumah sakit umum daerah (rsud) mukomuko. 
kasus ini sebelumnya menyeret tujuh orang pejabat dan pegawai rumah sakit yang telah divonis bersalah di semua tingkat peradilan.
menurut kasi pidsus kejari mukomuko, gugi dolansyah, sh saat diwawancarai rb minggu 2 november 2025, fokus utama saat ini adalah memastikan para terpidana memenuhi kewajiban membayar uang pengganti sesuai putusan pengadilan. “ya, kita sedang mengejar pemulihan kerugian negara,” ujarnya.
dari hasil audit dan perhitungan jaksa, kerugian negara dalam perkara tersebut mencapai rp4,84 miliar. jumlah itu timbul akibat pengadaan obat yang tidak sesuai ketentuan pada periode 2016–2021.
berikut rincian hukuman tujuh terpidana berdasarkan putusan berkekuatan hukum tetap: tugur anjastiko (mantan direktur rsud 2016–2020): penjara 2 tahun 6 bulan, denda rp100 juta, dan uang pengganti rp916 juta.
andi fitriadi (mantan bendahara pengeluaran blud 2016–2019): penjara 2 tahun, denda rp50 juta, uang pengganti rp876 juta.
afridinata (mantan kabid keuangan): penjara 2 tahun, denda rp50 juta, uang pengganti rp584 juta.
harnovi (mantan kabid pelayanan medis): penjara 2 tahun, denda rp50 juta, uang pengganti rp764 juta.
khalik nofrianto (mantan verifikator): penjara 2 tahun, denda rp50 juta, uang pengganti rp988 juta.
herman faizal (mantan kabid pengeluaran): penjara 2 tahun, denda rp50 juta, uang pengganti rp579 juta.
joni mesra (mantan bendahara pengeluaran blud 2020–2021): penjara 1 tahun, denda rp50 juta, uang pengganti rp50 juta.
seluruh terpidana telah menjalani masa hukumannya sesuai putusan hingga tingkat kasasi. kini kejari menegaskan komitmen untuk memastikan seluruh kewajiban pembayaran uang pengganti tuntas, demi menutup kerugian keuangan negara dalam perkara korupsi pengadaan obat tersebut.
data kasus yang belum tuntas di kejari mukomuko:
• bpbd mukomuko (apbd 2022): dugaan korupsi anggaran kebencanaan rp976 juta, tahap penyidikan.
• proyek gedung pengadilan agama mukomuko: nilai proyek rp20 miliar, mangkrak, dalam penyidikan.
• sekretariat dprd mukomuko (2023): dugaan kelebihan bayar perjalanan dinas, tahap penyidikan.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Senin 3 November 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan