Eks Kasubag Setwan Kaur Ajukan Banding Soal Uang Pengganti Rp1,2 Miliar

Reporter: Wesjer Tourindo |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Rabu , 04 Feb 2026 - 22:38

BERSIAP: Para terdakwa (kemeja putih) dalam pusaran korupsi perjalanan dinas Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kaur bersiap meninggalkan ruangan usai agenda sidang. WEST JER TOURINDO/RB--

KORANRB.ID - Langkah hukum Halim Zaend resmi memisahkan nasibnya dari tiga rekan sejawat dalam pusaran korupsi perjalanan dinas Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kaur.

Saat mantan Sekretaris DPRD (Sekwan) dan dua mantan Kepala Bagian (Kabag) lainnya memilih menerima vonis hakim, mantan Kepala Sub Bagian (Kasubag) ini justru memilih "pasang badan" dengan melayangkan banding ke Pengadilan Tinggi Bengkulu, Senin, 3 Februari 2026.

Halim Zaend tidak terima dibebankan Uang Pengganti (UP) Kerugian Negara (KN) sebesar Rp1,2 miliar.

Baginya, angka tersebut tidak sebanding dengan porsi perbuatannya dalam perkara yang menjerat para pejabat di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kaur tersebut.

Kepastian banding ini disampaikan langsung Penasihat Hukum terdakwa, Widia Timur, SH, MH, kepada Harian Rakyat Bengkulu pada Rabu, 4 Februari 2026.

Menurut Widia, pemberitahuan banding telah didaftarkan melalui Pengadilan Negeri Bengkulu sebagai syarat awal langkah hukum lanjutan.

"Kita melakukan pemberitahuan banding untuk perkara Tipikor Setwan DPRD Kaur, dan kita soroti dalam banding mengenai kerugian negara yang dianggap tidak sesuai," tegas Widia.

Fokus keberatan dalam memori banding nanti akan membedah kembali proporsionalitas hukuman.

Widia menilai, beban uang pengganti yang besar secara otomatis menyeret lamanya masa pidana jika tidak mampu dibayar.

"UP ini menjadi salah satu dasar lamanya vonis yang diberikan, maka satu kesatuan itu juga kami soroti, namun lebih fokus pada uang pengganti," tambah Widia.

eks kasubag setwan kaur ajukan banding soal uang pengganti rp1,2 miliar                            koranrb.id - langkah hukum halim zaend resmi memisahkan nasibnya dari tiga rekan sejawat dalam pusaran korupsi perjalanan dinas sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah (dprd) kabupaten kaur. 
saat mantan sekretaris dprd (sekwan) dan dua mantan kepala bagian (kabag) lainnya memilih menerima vonis hakim, mantan kepala sub bagian (kasubag) ini justru memilih "pasang badan" dengan melayangkan banding ke pengadilan tinggi bengkulu, senin, 3 februari 2026.
halim zaend tidak terima dibebankan uang pengganti (up) kerugian negara (kn) sebesar rp1,2 miliar.
baginya, angka tersebut tidak sebanding dengan porsi perbuatannya dalam perkara yang menjerat para pejabat di sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah (dprd) kabupaten kaur tersebut.
baca juga:disdikbud kota bengkulu pangkas jam belajar sd smp selama ramadan
baca juga:distan bengkulu tengah usulkan pembangunan jsp ke pemprov
kepastian banding ini disampaikan langsung penasihat hukum terdakwa, widia timur, sh, mh, kepada harian rakyat bengkulu pada rabu, 4 februari 2026. 
menurut widia, pemberitahuan banding telah didaftarkan melalui pengadilan negeri bengkulu sebagai syarat awal langkah hukum lanjutan.
"kita melakukan pemberitahuan banding untuk perkara tipikor setwan dprd kaur, dan kita soroti dalam banding mengenai kerugian negara yang dianggap tidak sesuai," tegas widia.
fokus keberatan dalam memori banding nanti akan membedah kembali proporsionalitas hukuman. 
widia menilai, beban uang pengganti yang besar secara otomatis menyeret lamanya masa pidana jika tidak mampu dibayar.
baca juga:saksi perbankan beberkan peran surat ahmad kanedi, cairkan kredit mega mall bengkulu 
baca juga:kasus ispa turun, risiko masih ada
"up ini menjadi salah satu dasar lamanya vonis yang diberikan, maka satu kesatuan itu juga kami soroti, namun lebih fokus pada uang pengganti," tambah widia.
sikap halim ini tergolong berani. sebab, tiga terdakwa lainnya yakni mantan sekwan dprd kaur arsal adelin, mantan kabag humas roni oksuntri, dan mantan kabag umum aprianto menyatakan menerima putusan majelis hakim. 
ketiganya pasrah dijatuhi hukuman 5 tahun 6 bulan penjara dan denda rp500 juta subsidair 2 bulan kurungan.
sebelumnya, dalam sidang putusan, majelis hakim menilai para terdakwa melanggar pasal 2 juncto pasal 18 undang-undang (uu) pemberantasan tindak pidana korupsi (tipikor). 
baca juga:irigasi talang ilo rusak, panen petani kota bengkulu turun hingga setengah
baca juga:pantai panjang ditata serius, 120 gazebo gratis siap sambut wisatawan
meski vonis ini lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum (jpu) yang meminta hukuman 7 hingga 8 tahun, namun beban rp1,2 miliar tetap dianggap halim sebagai beban yang "salah alamat".
kini, nasib halim zaend berada di tangan hakim tinggi. sembari menunggu proses administrasi, tim hukum terdakwa mulai menyusun draf memori banding guna membuktikan bahwa pembagian beban kerugian negara tersebut tidaklah adil bagi seorang mantan kasubag.
sekadar mengulas, vonis 5 tahun 6 bulan penjara terhadap empat mantan pejabat sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah (dprd) kabupaten kaur belum mengakhiri polemik. 
tim penasihat hukum kini menagih keberanian jaksa untuk menyeret sejumlah pejabat elit kaur yang disebut-sebut ikut menikmati aliran dana haram senilai miliaran rupiah dalam persidangan sebelumnya.
desakan ini mencuat setelah putusan dibacakan majelis hakim pengadilan tindak pidana korupsi (tipikor) bengkulu, rabu, 15 januari 2026. 
meski sebagian terdakwa menerima vonis, namun beban kerugian negara yang masih tersisa sekitar rp4,8 miliar memicu tuntutan agar keadilan tidak hanya tajam ke bawah.
penasihat hukum para terdakwa, sopian siregar, sh, m.kn, menegaskan bahwa fakta persidangan sudah sangat benderang. ia meminta jaksa penuntut umum (jpu) kejaksaan negeri kaur tidak tebang pilih dalam menetapkan tersangka baru.
“kami memang menerima putusan ini, namun kami minta jaksa jangan tebang pilih terhadap siapa yang bertanggung jawab, berdasarkan fakta persidangan dan dikuatkan juga dalam amar putusan maka pihak yang menerima uang dari terdakwa harus jadi tersangka,” tegas sopian siregar.
pernyataan sopian ini merujuk pada pengakuan arsal adelin dalam sidang pemeriksaan terdakwa pada kamis, 4 desember 2025. 
di bawah sumpah, arsal membeberkan daftar setoran rutin kepada atasan dan pimpinan dewan dari anggaran perjalanan dinas tersebut.
“di mana saat itu menurut pengakuan klien kami di hadapan majelis hakim di bawah sumpah, ia diminta menyetor uang kepada pejabat di atasnya,” ungkap sopian.
daftar penerima yang disebut arsal tidak main-main. ia mengaku menyetor rp40 juta per bulan selama 10 bulan kepada almarhum bupati kaur saat itu, lismidianto. nama mantan wakil bupati kaur, herlian muchrim, juga disebut menerima rp6 juta hingga rp7 juta per bulan, serta tambahan rp20 juta per bulan saat menjabat pelaksana tugas (plt) bupati.
tak berhenti di eksekutif, aliran dana juga diduga mengalir ke pimpinan legislatif sebesar rp15 juta dan para pimpinan komisi dprd senilai rp4 juta per bulan. atas rentetan pengakuan ini, ketua majelis hakim paisol, sh, mh, pada sidang rabu, 15 januari 2026, telah menginstruksikan jaksa secara lisan untuk melakukan pendalaman.
“tolong jaksa yang nama-nama disebut terdakwa ini ditindaklanjuti, ini uang negara bukan uang pribadi maka harus didalami,” perintah paisol dalam amar putusannya.
sejauh ini, dari total kerugian negara rp13 miliar, dana yang berhasil dipulihkan baru mencapai rp7,7 miliar. dengan sisa kerugian yang masih menggantung, publik kini menunggu langkah berani kejaksaan negeri kaur untuk menyentuh nama-nama besar yang telah disebut di muka persidangan.
sebelumnya, pada sidang tuntutan selasa, 23 desember 2025, jaksa sempat menuntut para terdakwa dengan hukuman lebih tinggi, yakni 7 hingga 8 tahun penjara. namun, majelis hakim memutus lebih rendah dengan mempertimbangkan status hukum dan pengembalian sebagian kerugian negara.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Kamis 5 Februari 2026

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan