Sidang Korupsi Labkesda, Kadinkes Bantah Terima Fee, Kontraktor Ngaku Setiap Pencairan Ada Setoran

Reporter: Wesjer Tourindo |

Editor: Ade Haryanto |

Selasa , 10 Mar 2026 - 22:49

BERIKAN: Terdakwa sedang memberikan keterangan sebagai saksi di muka persidangan tipikor Labkesda Dinkes Kota Bengkulu 10 Maret 2026.--WEST JER TOURINDO/RB

BENGKULU, KORANRB.ID – Persidangan kasus dugaan korupsi pembangunan Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) Dinas Kesehatan Kota Bengkulu kembali bergulir di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Bengkulu, Selasa 10 Maret 2026.

Sidang dengan agenda pemeriksaan terdakwa menghadirkan lima terdakwa yang saling memberikan keterangan di hadapan majelis hakim Achmadsyah Ade Murry, SH, MH.

Lima terdakwa yang menjalani persidangan yakni mantan Kepala Dinas Kesehatan Kota Bengkulu Joni Haryadi Thabrani, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Doni Iswanto, kontraktor pelaksana Akhmad Basir dan Joli Okta Riansyah, serta pengawas proyek Rizal Mahlefi.

Dalam persidangan, para terdakwa dimintai keterangan secara bergantian terkait pelaksanaan proyek pembangunan Labkesda dengan nilai anggaran sekitar Rp2,7 miliar tersebut.

Mantan Kadinkes Kota Bengkulu, Joni Haryadi Thabrani, dalam keterangannya membantah adanya permintaan fee sebesar 10 persen dalam proyek tersebut.

Ia menegaskan sejak awal tidak pernah meminta ataupun menerima fee dari pihak kontraktor.

"Dari awal tidak ada pembicaraan atau permintaan fee, saya tidak terima apapun," jelasnya.

Sementara itu, terdakwa Doni Iswanto selaku PPTK, menjelaskan bahwa dalam proyek pembangunan Labkesda terdapat temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebesar Rp916 juta.

Temuan tersebut kemudian menjadi tuntutan ganti rugi (TGR) yang harus diselesaikan.

Menurut Doni, saat itu ia memerintahkan PPTK sebelumnya dalam proyek itu, untuk melakukan pembayaran TGR tersebut.

Namun hingga batas waktu yang diberikan, pembayaran belum juga dilakukan.

"Ada temuan TGR Rp 916 juta, kemudian saya perintahkan PPTK (PPTK sebelum Doni, red) untuk membayar, tidak ada tindak lanjut, kemudian saya pakai uang pribadi untuk bayar TGR," terang Doni.

sidang korupsi labkesda, kadinkes bantah terima fee, kontraktor ngaku setiap pencairan ada setoran                            bengkulu, koranrb.id – persidangan kasus dugaan korupsi pembangunan laboratorium kesehatan daerah (labkesda) dinas kesehatan kota bengkulu kembali bergulir di pengadilan tindak pidana korupsi (tipikor) pada pengadilan negeri bengkulu, selasa 10 maret 2026.
sidang dengan agenda pemeriksaan terdakwa menghadirkan lima terdakwa yang saling memberikan keterangan di hadapan majelis hakim achmadsyah ade murry, sh, mh.
lima terdakwa yang menjalani persidangan yakni mantan kepala dinas kesehatan kota bengkulu joni haryadi thabrani, pejabat pelaksana teknis kegiatan (pptk) doni iswanto, kontraktor pelaksana akhmad basir dan joli okta riansyah, serta pengawas proyek rizal mahlefi.
dalam persidangan, para terdakwa dimintai keterangan secara bergantian terkait pelaksanaan proyek pembangunan labkesda dengan nilai anggaran sekitar rp2,7 miliar tersebut.
baca juga:efisiensi anggaran 2026, dispora bengkulu tengah hentikan bantuan sarpras olahraga
mantan kadinkes kota bengkulu, joni haryadi thabrani, dalam keterangannya membantah adanya permintaan fee sebesar 10 persen dalam proyek tersebut.
ia menegaskan sejak awal tidak pernah meminta ataupun menerima fee dari pihak kontraktor.
"dari awal tidak ada pembicaraan atau permintaan fee, saya tidak terima apapun," jelasnya.
sementara itu, terdakwa doni iswanto selaku pptk, menjelaskan bahwa dalam proyek pembangunan labkesda terdapat temuan dari badan pemeriksa keuangan (bpk) sebesar rp916 juta.
baca juga:bantah narasi kriminalisasi babysitter, perkara dugaan penganiayaan anak anggota dprd kota bengkulu
temuan tersebut kemudian menjadi tuntutan ganti rugi (tgr) yang harus diselesaikan.
menurut doni, saat itu ia memerintahkan pptk sebelumnya dalam proyek itu, untuk melakukan pembayaran tgr tersebut. 
namun hingga batas waktu yang diberikan, pembayaran belum juga dilakukan.
"ada temuan tgr rp 916 juta, kemudian saya perintahkan pptk (pptk sebelum doni, red) untuk membayar, tidak ada tindak lanjut, kemudian saya pakai uang pribadi untuk bayar tgr," terang doni.
baca juga:pemkab mukomuko pastikan stok bbm aman selama ramadan hingga idulfitri
dalam persidangan juga terungkap bahwa sempat terjadi pertemuan antara kontraktor dengan kepala dinas kesehatan kota bengkulu. 
namun doni menyebut, setahu dirinya tidak ada pembahasan terkait permintaan fee dalam pertemuan tersebut.
selain itu, doni juga menjelaskan bahwa sebelum proyek pembangunan labkesda dimulai, pihak dinas kesehatan kota bengkulu melakukan kegiatan studi banding ke jakarta.
kegiatan tersebut dilakukan bersama beberapa pegawai dinkes untuk mencari referensi laboratorium kesehatan daerah yang dapat dijadikan pembanding bagi pembangunan labkesda di bengkulu.
baca juga:camat siap maksimalkan potensi wisata di pasar manna
"saat itu sudah saya perintahkan foto rabnya agar dibuat sama, proses itu sudah titik nol, uang muka sudah dicairkan," jelasnya.
sementara itu, dalam keterangannya terdakwa akhmad basir selaku kontraktor pelaksana proyek labkesda mengaku pernah menyerahkan sejumlah uang kepada kepala dinas kesehatan. 
saat penyerahan uang tersebut, menurutnya kadinkes menyampaikan bahwa urusan selanjutnya akan diatur oleh pptk.
dalam persidangan juga terungkap adanya fee yang harus disetorkan setiap kali dilakukan pencairan anggaran proyek.
baca juga:asn mukomuko libur delapan hari
“saya serahkan fee pada kadis waktu itu katanya selanjutnya urusan pada pptk,” ungkap basir.
sedangkan terdakwa joli okta riansyah menyampaikan bahwa pada saat laporan pekerjaan dibuat, kondisi pekerjaan di lapangan sebenarnya belum sepenuhnya selesai.
ia mengaku sempat menghubungi doni iswanto karena masa kontrak hampir habis sementara pekerjaan belum rampung. 
namun karena adanya arahan dari kepala dinas kesehatan agar pekerjaan tetap dilanjutkan, laporan progres pekerjaan tetap dibuat.
baca juga:persiapan lebaran, dinas kesehatan bengkulu selatan siapkan 27 ambulans
"ada perintah pekerjaan dibuat 100 persen, meski beberapa item pekerjaan belum selesai," ujarnya.
beberapa item pekerjaan yang saat itu belum selesai antara lain pemasangan instalasi listrik dan air, pemasangan keramik, pemasangan plafon serta beberapa pekerjaan lainnya. 
untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan tersebut diperkirakan masih membutuhkan waktu lebih dari satu minggu.
dalam perkara ini, jaksa penuntut umum menyebut kerugian negara pada proyek pembangunan labkesda kota bengkulu mencapai sekitar rp1,3 miliar. 
baca juga:distan mukomuko perketat pengawasan distribusi 6.342 ton pupuk subsidi 2026
kerugian tersebut timbul akibat ketidaksesuaian dalam pelaksanaan pekerjaan proyek serta adanya pelanggaran dalam proses pelaksanaan kegiatan.
dari total kerugian negara tersebut, sebagian telah dikembalikan oleh para terdakwa.
terdakwa akhmad basir telah mengembalikan uang sebesar rp100 juta, sedangkan terdakwa doni iswanto mengembalikan rp45 juta.
majelis hakim menunda persidangan dan akan melanjutkan sidang pada pekan depan dengan agenda pembacaan tuntutan dari jaksa penuntut umum.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Rabu 11 Maret 2026

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan