Pemkab Kaur Gandeng Kejari untuk Pendampingan Hukum

BINTUHAN, KORANRB.ID - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kaur menggandeng Kejaksaan Negeri (Kejari) Kaur untuk mendapatkan pendampingan hukum. 

Hal ini ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) langsung oleh Bupati Gusril Pausi, S.Sos, M.A.P dan Kajari Kaur Dr. Jainah, SH, MH, Selasa, 10 Maret 2026 di ruang kerja Bupati Kaur. 

Bupati Kaur mengucapkan terimakasih yang sebanyak-banyaknya kepada Kajari Kaur berserta jajarannya karena telah bersedia menandatangani MoU kerja sama di bidang Perata dan Tata Usaha. 

Program ini, pada dasarnya sudah lama dijalin oleh Pemkab Kaur dan Kejari Kaur dan setiap tahun terus diperpanjang. 

BACA JUGA:Festival Gurita Pasti Dilaksanakan, Berpusat di Lapangan Merdeka

"Kami ucapkan terima kasih kepada ibu Kajari dan jajaran, karena telah bersedia menandatangani kerja sama pendampingan hukum," kata Bupati. 

Diharapkan dengan adanya pendampingan hukum dari Kejari Kaur ini, Kabupaten Kaur bisa melaksanakan tata kelola keuangan dan pembangunan dengan lancar. 

Serta bisa terhindar dari jerat hukum, karena keterbatasan pengetahuan dalam pelaksanaan kegiatan.

"Kerja sama ini diharapkan bisa memperlancar kegiatan di Kabupaten Kaur, karena ada pendampingan hukum.

BACA JUGA:Pahala Membaca Al-Qur’an di 10 Hari Terakhir Ramadan Menurut UAS! Bisa Berlipat hingga Malam Lailatul Qadar

Semua kegiatan bisa berjalan sesuai dengan hukum yang ada," sampai Bupati. 

Dengan ini, Bupati mengimbau kepada seluruh jajaran pejabat di Pemkab Kaur agar tidak enggan meminta sarang kepada pihak Kejari Kaur agar melaksanakan kegiatan sesuai dengan hukum yang berlaku. 

Karena MoU yang telah dilaksanakan, sebagai bukti bahwa Pemkab Kaur dan Kejari Kaur telah menjalin kerja sama. 

"Saya minta setelah MoU ini, tidak ada yang sungkan untuk berkoordinasi dengan pihak Kejari," tegas Bupati.