Mulai 2026 Masa Tunggu Haji Disamaratakan 26 Tahun di Seluruh Indonesia

KORANRB.ID – Pemerintah menetapkan kebijakan baru penyelenggaraan haji reguler yang akan mulai berlaku pada kuota tahun 2026. 

Melalui kebijakan ini, masa tunggu keberangkatan jemaah di seluruh provinsi Indonesia disamaratakan menjadi sekitar 26 tahun untuk menciptakan pemerataan kesempatan beribadah ke Tanah Suci.

Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kanwil Kemenag Bengkulu, Allazi, SE, menjelaskan langkah ini merupakan bentuk keadilan agar tidak ada lagi kesenjangan waktu tunggu antarprovinsi.

“Selama ini ada ketimpangan yang cukup besar antarwilayah. Ada yang 20 tahun, tapi di daerah lain bisa mencapai lebih dari 40 tahun.

BACA JUGA:Pemkot Bengkulu Tetap Lanjutkan Penataan Pasar Panorama Meski Ada Kasus Hukum

BACA JUGA:Meski Anggaran Efisien, Dispar Kota Bengkulu Siapkan Kalender Event Wisata 2026

Dengan kebijakan baru ini, pemerintah ingin memastikan kesempatan yang sama bagi semua warga negara untuk berangkat ke Tanah Suci,” ujar Allazi.

Di Bengkulu, kebijakan ini mulai menjadi perhatian masyarakat dan pelaku perjalanan ibadah. Banyak calon jemaah menanyakan dampaknya terhadap jadwal keberangkatan mereka yang sudah terdaftar sebelumnya.

Otoritas daerah akan melakukan sosialisasi agar masyarakat memahami mekanisme baru tersebut.

Pemilik biro perjalanan haji dan umrah di Bengkulu, Darmawan, menilai kebijakan penyetaraan masa tunggu ini cukup berani di tengah lonjakan pendaftar setiap tahun.

BACA JUGA:Medy Pebriansyah Ditunjuk Jadi Plt Direktur PDAM Tirta Hidayah Bengkulu

BACA JUGA:Tunggakan Pajak Air Permukaan Bengkulu Capai Rp90 Miliar, Pemprov Tagih Perusahaan

“Kalau dari sisi pemerataan, ini langkah baik. Tapi kami di lapangan harus siap menjelaskan kepada calon jemaah tentang dampaknya.

Banyak yang berharap segera berangkat, padahal dengan sistem baru ini mungkin ada penyesuaian estimasi waktu,” kata Owner Sianok Travel itu.