Pungli THL PDAM Kota Bengkulu Berjalan Sejak 2022, Ini Peran 3 Pejabat yang jadi Tersangka

Reporter: Wesjer/Hendri |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Sabtu , 01 Nov 2025 - 16:02

TINGGALKAN : Para tersangka yang terlibat dalam kasus Tipikor Gratifikasi dan Suap Perumda Tirta Hidayah meninggalkan ruang adem setelah rilis beberapa waktu yang lalu. WEST JER TOURINDO/RB--

KORANRB.ID – Praktik dugaan gratifikasi dan suap tenaga harian lepas (THL) di Perumda Tirta Hidayah Bengkulu ternyata telah berlangsung sejak 2022.

Selama lebih dari dua tahun, tiga pejabat perusahaan daerah ini diduga terlibat dalam skema pungutan terhadap masyarakat yang ingin bekerja sebagai THL.

Ketiganya, yakni Direktur Perumda SB, Kasubbag Penggantian Water Meter EH, dan mantan Kasubbag Umum YH, kini resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Subdit Tipikor Ditreskrimsus Polda Bengkulu. Mereka diduga berperan aktif mengatur alur penerimaan pegawai dengan imbalan uang.

Dari hasil penyidikan, EH dan YH mencari serta menagih uang dari masyarakat yang ingin menjadi pegawai harian di Perumda. Uang hasil pungutan itu kemudian disetorkan kepada SB. Setelah menerima setoran, SB mengeluarkan Surat Perintah Tugas (SPT) bagi para THL baru.

Perbuatan melawan hukum tersebut dilakukan secara sistematis sejak 2022 hingga 2024. Total 117 orang diduga menjadi korban pungutan dengan nilai uang mencapai Rp9,5 miliar, sementara potensi kerugian negara ditaksir Rp5,5 miliar.

Kabid Humas Polda Bengkulu Kombes Pol Andy Pramudya Wardana membenarkan kasus ini telah lama berjalan sebelum terungkap dalam penyidikan.

“Kasus ini berlangsung sejak 2022 hingga 2024. Berdasarkan laporan dan hasil penyidikan, penyidik Tipikor telah menetapkan tiga tersangka,” ujar Andy.

Kasubdit Tipikor Ditreskrimsus Polda Bengkulu Kompol Syahir Fuad Rangkuti menjelaskan, masing-masing tersangka memiliki peran jelas dalam pelaksanaan gratifikasi tersebut.

“Direktur mengeluarkan SPT bagi 117 THL setelah menerima uang dari dua bawahannya. Kedua kasubbag bertugas mencari dan menarik uang dari calon pegawai,” jelas Fuad.

Modus tersebut menjadikan penerimaan THL seolah proses resmi, padahal di baliknya berlangsung transaksi jual beli jabatan. Penyidik memastikan praktik ini dijalankan dengan pola terencana dan melibatkan pejabat kunci di internal perusahaan.

pungli thl pdam kota bengkulu berjalan sejak 2022, ini peran 3 pejabat yang jadi tersangka                            koranrb.id – praktik dugaan gratifikasi dan suap tenaga harian lepas (thl) di perumda tirta hidayah bengkulu ternyata telah berlangsung sejak 2022. 
selama lebih dari dua tahun, tiga pejabat perusahaan daerah ini diduga terlibat dalam skema pungutan terhadap masyarakat yang ingin bekerja sebagai thl.
ketiganya, yakni direktur perumda sb, kasubbag penggantian water meter eh, dan mantan kasubbag umum yh, kini resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh subdit tipikor ditreskrimsus polda bengkulu. mereka diduga berperan aktif mengatur alur penerimaan pegawai dengan imbalan uang.
dari hasil penyidikan, eh dan yh mencari serta menagih uang dari masyarakat yang ingin menjadi pegawai harian di perumda. uang hasil pungutan itu kemudian disetorkan kepada sb. setelah menerima setoran, sb mengeluarkan surat perintah tugas (spt) bagi para thl baru.
baca juga:fakta baru terungkap di sidang korupsi perjalanan dinas dprd kaur
baca juga:dugaan kecurangan seleksi pppk, ombudsman hingga bkn diminta turun
perbuatan melawan hukum tersebut dilakukan secara sistematis sejak 2022 hingga 2024. total 117 orang diduga menjadi korban pungutan dengan nilai uang mencapai rp9,5 miliar, sementara potensi kerugian negara ditaksir rp5,5 miliar.
kabid humas polda bengkulu kombes pol andy pramudya wardana membenarkan kasus ini telah lama berjalan sebelum terungkap dalam penyidikan.
“kasus ini berlangsung sejak 2022 hingga 2024. berdasarkan laporan dan hasil penyidikan, penyidik tipikor telah menetapkan tiga tersangka,” ujar andy.
kasubdit tipikor ditreskrimsus polda bengkulu kompol syahir fuad rangkuti menjelaskan, masing-masing tersangka memiliki peran jelas dalam pelaksanaan gratifikasi tersebut.
baca juga:pemkot bengkulu perkuat pad di tengah efisiensi anggaran nasional
baca juga:meski anggaran efisien, dispar kota bengkulu siapkan kalender event wisata 2026
“direktur mengeluarkan spt bagi 117 thl setelah menerima uang dari dua bawahannya. kedua kasubbag bertugas mencari dan menarik uang dari calon pegawai,” jelas fuad.
modus tersebut menjadikan penerimaan thl seolah proses resmi, padahal di baliknya berlangsung transaksi jual beli jabatan. penyidik memastikan praktik ini dijalankan dengan pola terencana dan melibatkan pejabat kunci di internal perusahaan.
kasus ini kini memasuki tahap lanjutan dengan pengembangan terhadap kemungkinan tersangka lain, termasuk penelusuran aliran dana hasil gratifikasi.
sekadar mengulas, walikota bengkulu dedy wahyudi menunjuk dewan pengawas perumda tirta hidayah, medy pebriansyah, sebagai pelaksana tugas (plt) direktur perusahaan air minum daerah tersebut.
baca juga:10 asn pemprov bengkulu ajukan cerai, mayoritas dari guru
baca juga:pemkot bengkulu tetap lanjutkan penataan pasar panorama meski ada kasus hukum
penunjukan ini dilakukan untuk memastikan pelayanan air bersih tetap berjalan optimal setelah direktur utama sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan karena kasus hukum.
dedy menegaskan, keputusan ini diambil agar tidak terjadi kekosongan jabatan dan pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu. 
ia juga memastikan bahwa seluruh layanan air bersih dan kegiatan operasional perumda tirta hidayah bengkulu tetap berjalan normal.
“penunjukan plt ini penting agar tidak terjadi kekosongan jabatan dan pelayanan air bersih kepada masyarakat tidak terganggu. pemerintah kota juga terus melakukan monitoring terhadap pelayanan pdam,” ujar dedy.
sementara itu, plt direktur perumda tirta hidayah, medy pebriansyah, menyatakan dirinya akan menjalankan amanah sesuai ketentuan yang berlaku. 
berdasarkan permendagri, pelaksana tugas dapat ditunjuk dari unsur dewan pengawas jika direktur berhalangan tetap.
“saya hanya menjalankan amanah sesuai aturan. tugas utama sekarang adalah menjaga agar pelayanan tetap berjalan dan melakukan konsolidasi internal untuk memperkuat kinerja perusahaan,” kata medy.
ia menambahkan, evaluasi menyeluruh akan segera dilakukan untuk memperbaiki sistem kerja dan meningkatkan pelayanan kepada pelanggan, sesuai arahan wali kota bengkulu sebagai kuasa pemilik modal (kpm).
“kita berharap seleksi direktur definitif dapat segera dilakukan agar kepemimpinan di pdam kembali stabil, dan tirta hidayah bisa menjadi perusahaan daerah yang unggul dalam layanan dan kinerja,” tutupnya.
sebagai informasi tambahan, kinerja penegakan hukum antikorupsi di bengkulu terus menunjukkan peningkatan signifikan. 
subdit iii tindak pidana korupsi (tipidkor) ditreskrimsus polda bengkulu mencatat prestasi nasional atas keberhasilan penyelesaian berbagai perkara korupsi di daerah ini.
polda bengkulu berhasil meraih peringkat kedua nasional untuk kategori persentase penyelesaian perkara tindak pidana korupsi tahun 2024. penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh kepala badan reserse kriminal (kabareskrim) polri komjen pol drs. syahardiantono, m.si., didampingi kepala korps pemberantasan tindak pidana korupsi (kakortas tipidkor) polri irjen pol cahyono wibowo, s.h., m.h., di jakarta, selasa 29 oktober 2025.
dalam sambutannya, kabareskrim komjen pol syahardiantono menegaskan bahwa tugas pemberantasan korupsi merupakan amanah besar dari negara dan polri. 
menurutnya, keberhasilan penegakan hukum tidak hanya bergantung pada penindakan, tetapi juga pada upaya pencegahan dan integritas personel.
“kewenangan dalam bidang tipikor adalah andalan sekaligus risiko. pelaksanaan dengan integritas sangat ditekankan, disertai pengalaman pribadi dan motivasi. penting juga koordinasi dengan kejaksaan dan penegak hukum lain dalam pelaksanaan tugas,” kata syahardiantono.
kabid humas polda bengkulu kombes pol andy pramudya wardana, s.i.k., m.m., m.si., cphr., cba mengatakan, penghargaan yang diraih tersebut menjadi bukti nyata komitmen dan kinerja optimal jajaran polda bengkulu dalam menangani kasus tindak pidana korupsi.
“pencapaian ini mewujudkan dedikasi aparat kepolisian di bengkulu untuk menciptakan penegakan hukum yang transparan, profesional, serta berintegritas,” ujar andy.
sementara itu, dirreskrimsus polda bengkulu kombes pol aris tri yunarko, s.h., menyebut penghargaan tersebut menjadi pemacu semangat seluruh personel untuk terus meningkatkan kinerja dalam pemberantasan korupsi di bengkulu.
“prestasi ini menjadi motivasi bagi kami untuk tetap profesional, berintegritas, dan berkomitmen mewujudkan indonesia bersih dari korupsi,” jelas aris.
selama tahun 2025, ditreskrimsus polda bengkulu tengah menangani beberapa perkara besar tindak pidana korupsi, antara lain dugaan kredit fiktif bank bengkulu dengan tiga tersangka, kasus pengelolaan pegawai harian lepas (phl) di perumda tirta hidayah dengan tiga tersangka, serta dugaan korupsi di dinas pertanian kaur yang melibatkan 12 tersangka.
peningkatan penanganan kasus tersebut menunjukkan komitmen polda bengkulu dalam memperkuat penegakan hukum antikorupsi dan menjaga kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian di daerah.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Minggu 2 November 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan