Perlindungan Konsumen Bengkulu Lemah, Korban Debt Collector Bertambah

Reporter: Reno Dwi Pranoto/Oki Ibriansya |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Jumat , 07 Nov 2025 - 00:01

RICUH: Salah satu aksi penarikan oleh Debt Collector di Kota Bengkulu berujung ricuh. DOK/RB--

KORANRB.ID – Lemahnya sistem perlindungan konsumen di Bengkulu membuat masyarakat kerap menjadi korban aksi debt collector nakal. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bengkulu mendesak aparat penegak hukum menindak tegas praktik penarikan kendaraan secara paksa yang marak terjadi di jalanan.

Ketua DPRD Provinsi Bengkulu, Sumardi, menegaskan bahwa tindakan penarikan kendaraan tanpa prosedur resmi tergolong tindak pidana.

“Ini perbuatan yang salah dan masuk ranah pidana. Tidak boleh dilakukan sembarangan,” ujar Sumardi.

Menurutnya, penarikan kendaraan oleh perusahaan pembiayaan harus dilakukan sesuai mekanisme hukum, mulai dari surat teguran, mediasi, hingga penyerahan sukarela di kediaman konsumen dengan surat resmi.

“Nggak ada ceritanya tarik di jalan. Itu pidana menurut KUHAP yang baru,” tegasnya.

Sumardi juga mengingatkan masyarakat untuk tidak takut melapor kepada aparat jika menjadi korban.

“Kami minta APH, khususnya Polresta dan Polda Bengkulu, menangkap dan menindak tegas debt collector yang bertindak di luar aturan,” paparnya.

Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Bengkulu, Ayu Laksmi Syntia Dewi, menegaskan bahwa penarikan kendaraan bermotor hanya dapat dilakukan sesuai ketentuan hukum dan tidak boleh secara paksa. Ia mengakui, dalam beberapa waktu terakhir, OJK menerima banyak laporan masyarakat terkait praktik penarikan kendaraan oleh pihak yang mengaku debt collector.

“OJK memiliki mandat melindungi konsumen di sektor jasa keuangan. Berdasarkan Peraturan OJK Nomor 22 Tahun 2023, penarikan kendaraan hanya bisa dilakukan jika debitur terbukti wanprestasi dan agunan memiliki sertifikat jaminan fidusia,” jelasnya.

Ia menambahkan, petugas penagihan wajib membawa kartu identitas resmi, sertifikat profesi bidang penagihan dari lembaga sertifikasi pembiayaan terdaftar di OJK, surat tugas resmi dari perusahaan pembiayaan, serta bukti debitur wanprestasi.

perlindungan konsumen bengkulu lemah, korban debt collector bertambah                            koranrb.id – lemahnya sistem perlindungan konsumen di bengkulu membuat masyarakat kerap menjadi korban aksi debt collector nakal. dewan perwakilan rakyat daerah (dprd) provinsi bengkulu mendesak aparat penegak hukum menindak tegas praktik penarikan kendaraan secara paksa yang marak terjadi di jalanan.
ketua dprd provinsi bengkulu, sumardi, menegaskan bahwa tindakan penarikan kendaraan tanpa prosedur resmi tergolong tindak pidana. 
“ini perbuatan yang salah dan masuk ranah pidana. tidak boleh dilakukan sembarangan,” ujar sumardi.
menurutnya, penarikan kendaraan oleh perusahaan pembiayaan harus dilakukan sesuai mekanisme hukum, mulai dari surat teguran, mediasi, hingga penyerahan sukarela di kediaman konsumen dengan surat resmi. 
baca juga:bengkulu krisis guru agama kristen, banyak segera pensiun
baca juga:bupati rachmat pastikan kelanjutan pembayaran tpp tergantung keuangan daerah
“nggak ada ceritanya tarik di jalan. itu pidana menurut kuhap yang baru,” tegasnya.
sumardi juga mengingatkan masyarakat untuk tidak takut melapor kepada aparat jika menjadi korban. 
“kami minta aph, khususnya polresta dan polda bengkulu, menangkap dan menindak tegas debt collector yang bertindak di luar aturan,” paparnya.
kepala otoritas jasa keuangan (ojk) bengkulu, ayu laksmi syntia dewi, menegaskan bahwa penarikan kendaraan bermotor hanya dapat dilakukan sesuai ketentuan hukum dan tidak boleh secara paksa. ia mengakui, dalam beberapa waktu terakhir, ojk menerima banyak laporan masyarakat terkait praktik penarikan kendaraan oleh pihak yang mengaku debt collector.
baca juga:realisasi dana desa harus sesuai perbup, menyimpang, akan ada tindakan tegas
baca juga:breaking news: jaksa tahan ketua kpu bengkulu selatan, tersangka korupsi dana hibah 
“ojk memiliki mandat melindungi konsumen di sektor jasa keuangan. berdasarkan peraturan ojk nomor 22 tahun 2023, penarikan kendaraan hanya bisa dilakukan jika debitur terbukti wanprestasi dan agunan memiliki sertifikat jaminan fidusia,” jelasnya.
ia menambahkan, petugas penagihan wajib membawa kartu identitas resmi, sertifikat profesi bidang penagihan dari lembaga sertifikasi pembiayaan terdaftar di ojk, surat tugas resmi dari perusahaan pembiayaan, serta bukti debitur wanprestasi.
“penarikan kendaraan secara paksa tanpa prosedur hukum yang sah tidak dibenarkan. ojk akan menindak tegas pihak pembiayaan atau petugas penagih yang melanggar,” tegas ayu. 
menurutnya, perusahaan pembiayaan yang melanggar aturan bisa dikenai sanksi administratif, denda hingga rp15 miliar, bahkan pencabutan izin usaha.
dari sisi hukum daerah, kepala biro hukum sekretariat daerah provinsi bengkulu, reseffendi, menilai lemahnya perlindungan konsumen disebabkan belum adanya lembaga penyelesaian sengketa konsumen di bengkulu.
baca juga:progres pembangunan puskesmas sambirejo dapat rapor merah kpk
baca juga:sengketa tapal batas seluma dengan bengkulu selatan belum usai, pemkab desak tinjau ulang permendagri
“kita butuh wadah seperti badan penyelesaian sengketa konsumen (bpsk) agar masyarakat punya tempat mengadu,” ujar reseffendi.
ia menjelaskan, pembentukan bpsk diamanatkan oleh undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. namun hingga kini, lembaga tersebut belum ada di bengkulu. 
“penting segera dibentuk agar mencegah pertikaian antara konsumen dan perusahaan. ini juga sejalan dengan visi gubernur helmi hasan untuk melindungi rakyat,” tambahnya.
kepala dinas ketenagakerjaan dan transmigrasi provinsi bengkulu, syarifudin, menyoroti aspek lain dari persoalan ini, yakni status ketenagakerjaan debt collector yang belum jelas. 
“pengawasan ketenagakerjaan bisa dilakukan jika status kerja mereka jelas, apakah mitra atau perjanjian kerja waktu tertentu (pkwt),” ujarnya.
menurutnya, tanpa kejelasan status, pemerintah sulit menindak pelanggaran yang dilakukan oleh para penagih lapangan karena tidak termasuk dalam hubungan kerja formal.
mantan debt collector nsc finance bengkulu, fadli, turut mengungkap praktik di lapangan yang kerap menyalahi prosedur. ia menegaskan, tugas resmi debt collector seharusnya hanya sebatas mengumpulkan data dan membuat laporan terkait kondisi debitur.
“kami wajib bersikap persuasif, mencari solusi, bukan menarik kendaraan di jalan. karena ini masalah perdata, bukan pidana,” kata fadli.
ia menyebut praktik penarikan paksa biasanya muncul ketika laporan internal perusahaan diserahkan kepada pihak eksternal yang tidak memiliki izin resmi. “masalah muncul ketika laporan kami diserahkan ke pihak luar. dari situlah sering terjadi perampasan kendaraan di jalan. itu sudah di luar tanggung jawab kami,” ujarnya.
ojk bengkulu mengingatkan masyarakat agar tidak menyerahkan kendaraan kepada pihak yang tidak dapat menunjukkan surat tugas resmi dan bukti legalitas penarikan. jika menemukan praktik penarikan ilegal, warga diminta segera melapor ke kantor ojk provinsi bengkulu atau ke lembaga alternatif penyelesaian sengketa sektor jasa keuangan (laps-sjk).
kelemahan sistem perlindungan konsumen, belum adanya lembaga penyelesaian sengketa, dan kaburnya status ketenagakerjaan debt collector menjadi penyebab utama maraknya praktik penagihan paksa di bengkulu. situasi ini membuat masyarakat kehilangan rasa aman dan menunggu ketegasan pemerintah dalam menindak para pelaku.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Jumat 7 November 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan