Paripurna HUT Bengkulu, Surat Usulan Pergantian Ketua Dewan Berpeluang Dibacakan

Reporter: RENO DWI PRANOTO |

Editor: Ade Haryanto |

Minggu , 16 Nov 2025 - 22:34

PARIPURNA: Suasana rapat Paripurna DPRD Provinsi Bengkulu beberapa waktu lalu.--RENO/RB

Sumardi beralasan, setiap langkah dalam proses usulan pergantian ketua harus berlandaskan hukum dan tata tertib yang berlaku. Bukan sekadar dorongan politik.

Menurut Sumardi, usulan pergantian terhadap dirinya tidak memenuhi syarat hukum maupun administrasi. Sehingga peluang pelaksanaannya sangat kecil.

Ia membernarkan adanya surat rekomendasi usulan pergantian ketua dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar, namun isi surat itu justru menekankan bahwa pelaksanaan harus mengacu pada peraturan perundang-undangan dan tata tertib DPRD Provinsi Bengkulu.

“Artinya seperti promo diskon, proses boleh jalan, tapi syarat dan ketentuan tetap berlaku,” ujar Sumardi.

Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014, PP Nomor 12 Tahun 2018, dan Tatib DPRD Nomor 33 Tahun 2025, pergantian ketua DPRD hanya dapat dilakukan apabila yang bersangkutan meninggal dunia, mengundurkan diri secara tertulis, tersandung kasus hukum yang telah inkracht, atau berpindah partai dan keanggotaannya dicabut secara sah.

“Ada prosedur yang berlaku, seperti tidak adanya sengketa oleh mahkamah partai atau sebutan lain, kemudian harus adanya pengunduran secara tertulis, baru kemudian Bamus dilaksanakan kalau syarat ini sudah terpenuhi,” paparnya.

Ia menyebutkan surat usulan pergantian yang masuk ke DPRD Provinsi Bengkulu itu cacat administrasi.

Surat itu ditandatangani oleh Plt. Ketua DPD dan sekretaris lama Partai Golkar, padahal kepengurusan DPD Golkar Bengkulu telah demisioner sejak Musda 5 Oktober 2025.

“Secara de facto, surat itu tidak lagi sah,” tegas Sumardi.

Atas dasar itu, surat tersebut dikembalikan oleh DPRD Provinsi Bengkulu kepada pengurus DPD Golkar Bengkulu untuk dilakukan klarifikasi resmi.

Ia juga menegaskan, surat usulan pergantian tersebut belum bisa diproses di DPRD Provinsi Bengkulu karena belum melalui mekanisme rapat Bamus.

“Kalau tidak ada dalam agenda Bamus, ya tidak mungkin dibacakan di paripurna.

paripurna hut bengkulu, surat usulan pergantian ketua dewan berpeluang dibacakan                            bengkulu, koranrb.id – paripurna istimewa dewan perwakilan rakyat daerah (dprd) provinsi bengkulu dengan agenda hari ulang tahun (hut) provinsi bengkulu ke-58, digelar besok, selasa 18 november 2025.
dalam paripurna tersebut berpeluang dibacakan surat usulan pergantian ketua dprd provinsi bengkulu yang telah dimasukkan oleh dpd partai golkar.
 hal itu, disampaikan wakil ketua i dprd provinsi bengkulu, teuku zulkarnain, se. 
ia membenarkan bahwa surat tersebut sudah masuk ke meja sekretariat dprd provinsi bengkulu, dan peluangnya terbuka lebar dibacakan pada saat rapat paripurna istimewa hut provinsi bengkulu.
baca juga:pemprov bengkulu fokus dalami dugaan tppo , bidik calo pemberangkatan pmi asal seluma
 “bisa jadi surat itu dibacakan. biasanya kalau ada surat masuk, ya dibacakan di paripurna.
kalau tidak dibacakan, justru nanti dipertanyakan oleh anggota,” ujarnya.
apabila surat pergantian ketua dprd provinsi bengkulu tersebut benar-benar dibacakan dalam paripurna hut provinsi bengkulu, maka seluruh tamu undangan termasuk forkopimda, tokoh adat, serta delegasi dari berbagai kabupaten/kota akan mendengar bahwa ketua dprd provinsi bengkulu sedang menjalani proses pergantian. 
namun sebaliknya, bila surat itu tidak diumumkan, sejumlah anggota diperkirakan akan melontarkan keberatan. bahkan potensi walk out.
baca juga:mendes pdt perkuat sinergi dengan rbmg, bangun desa untuk indonesia
“semua tergantung dinamika anggota.
biasanya kalau ada surat masuk, anggota bersuara.
kalau tidak sepakat, bisa saja terjadi walk out. begitu pola yang sering terjadi,” kata teuku 
sementara itu ketua dpd partai golkar provinsi bengkulu, syamsurachman mengatakan seluruh proses sudah berjalan sebagaimana mestinya, namun ia memastikan bahwa tidak ada polemik yang terjadi.
baca juga:siap-siap mutasi pejabat eselon iii dan iv pemkab bengkulu selatan 
“tidak ada polemik.
semua biasa saja dan sudah berproses di dprd.
kalau ada yang membuat polemik, itu orang luar golkar.
ada pihak yang ingin melihat golkar digoreng,” ujarnya.
syamsurachman menegaskan bahwa jabatan hanyalah amanah sementara, sementara persaudaraan internal harus tetap dijaga.
baca juga:minta satpol sosialisasikan perda ke pelajar
“di golkar, yang utama adalah persaudaraan.
jabatan itu ada masa waktunya bisa satu tahun bisa dua tahun dan paling lama lima tahun.
tapi persaudaraan itu selamanya,” katanya. 
sebelumnya, polemik usulan pergantian ketua dprd provinsi bengkulu, drs. h. sumardi, mm kian memanas. 
baca juga:diduga dd/add tahap i desa lubuk belimbing i bermasalah
sumardi meyakini pergantian dirinya dari jabatan ketua dprd provinsi bengkulu sulit terjadi.  
“saya katakan 98 persen pergantian itu tidak akan terjadi.
yang 2 persen itu urusan allah swt,” tegas sumardi.
sumardi beralasan, setiap langkah dalam proses usulan pergantian ketua harus berlandaskan hukum dan tata tertib yang berlaku. bukan sekadar dorongan politik.
baca juga:2026 pemkab rejang lebong rawan bangkrut, tkd disunat, defisit bengkak
menurut sumardi, usulan pergantian terhadap dirinya tidak memenuhi syarat hukum maupun administrasi. sehingga peluang pelaksanaannya sangat kecil.
ia membernarkan adanya surat rekomendasi usulan pergantian ketua dari dewan pimpinan pusat (dpp) partai golkar, namun isi surat itu justru menekankan bahwa pelaksanaan harus mengacu pada peraturan perundang-undangan dan tata tertib dprd provinsi bengkulu.
“artinya seperti promo diskon, proses boleh jalan, tapi syarat dan ketentuan tetap berlaku,” ujar sumardi.
berdasarkan uu nomor 23 tahun 2014, pp nomor 12 tahun 2018, dan tatib dprd nomor 33 tahun 2025, pergantian ketua dprd hanya dapat dilakukan apabila yang bersangkutan meninggal dunia, mengundurkan diri secara tertulis, tersandung kasus hukum yang telah inkracht, atau berpindah partai dan keanggotaannya dicabut secara sah.
baca juga:polda bengkulu sita 2 mobil tersangka korupsi perumda tirta hidayah 
“ada prosedur yang berlaku, seperti tidak adanya sengketa oleh mahkamah partai atau sebutan lain, kemudian harus adanya pengunduran secara tertulis, baru kemudian bamus dilaksanakan kalau syarat ini sudah terpenuhi,” paparnya.
ia menyebutkan surat usulan pergantian yang masuk ke dprd provinsi bengkulu itu cacat administrasi.
surat itu ditandatangani oleh plt. ketua dpd dan sekretaris lama partai golkar, padahal kepengurusan dpd golkar bengkulu telah demisioner sejak musda 5 oktober 2025.
“secara de facto, surat itu tidak lagi sah,” tegas sumardi.
baca juga:pdam tte harus gerak cepat atasi keluhan warga terkait aliran air yang macet
atas dasar itu, surat tersebut dikembalikan oleh dprd provinsi bengkulu kepada pengurus dpd golkar bengkulu untuk dilakukan klarifikasi resmi. 
ia juga menegaskan, surat usulan pergantian tersebut belum bisa diproses di dprd provinsi bengkulu karena belum melalui mekanisme rapat bamus.
“kalau tidak ada dalam agenda bamus, ya tidak mungkin dibacakan di paripurna.
masa hari ulang tahun provinsi, kita bacakan surat pergantian ketua? kan tidak nyambung,” ujarnya.
baca juga:antisipasi lonjakan harga beras jelang akhir tahun, polisi lakukan pengawasan
sumardi menegaskan, langkah yang diambil bukan bentuk pembangkangan terhadap partai, melainkan komitmen menjaga tertib hukum dan mekanisme kelembagaan dprd provinsi bengkulu.
“kita jalankan sesuai mekanisme. kalau syarat tidak terpenuhi, ya tidak bisa,” pungkasnya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Senin 17 November 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan