Baca Koran Harian Rakyat Bengkulu - Pilihan Utama

Pemkot Bengkulu Perkuat Data Kemiskinan dan Stunting untuk 2026

PIMPIN: Walikota Bengkulu Dedy Wahyudi memimpin rakor terkait validasi angka kemiskinan dan stunting Kota Bengkulu di Balaikota Merah Putih. IST/RB--

KORANRB.ID – Pemeritah Kota (Pemkot) Bengkulu menegaskan bahwa validasi data kemiskinan dan stunting menjadi dasar kebijakan sosial daerah, yang disampaikan dalam Rakor di Balai Kota Merah Putih, Kamis 4 Desember 2025. 

Rakor dipimpin Walikota Dedy Wahyudi dan Wakil Walikota Ronny PL Tobing dengan fokus pada penyelarasan data by name by address agar intervensi tepat sasaran.

Pemkot Bengkulu menilai penguatan data adalah kunci keberhasilan program sosial. 

Rakor kali ini tidak hanya membahas laporan rutin, tetapi menekankan pentingnya validasi data penerima bantuan.

BACA JUGA: Indonesia Raih Peringkat Pertama Eksibitor Internasional Terbaik

BACA JUGA:ASN Pemkot Bengkulu Galang Bantuan untuk Korban Bencana Sumatera

“Data harus benar-benar valid agar intervensi yang diberikan tepat sasaran,” tegas Dedy.

Melalui validasi menyeluruh, Pemkot Bengkulu ingin memastikan pemetaan warga miskin dan balita berisiko stunting lebih presisi. Pendekatan konvensional dinilai tidak lagi cukup, sehingga pemerintah membutuhkan data yang tersinkronisasi untuk menekan angka kemiskinan dan stunting.

Rakor juga membahas strategi mengidentifikasi akar persoalan di setiap wilayah.

Dengan pemetaan akurat, OPD diminta menyusun langkah intervensi spesifik, mulai dari bantuan sosial, peningkatan layanan kesehatan, pendidikan, hingga program pemberdayaan ekonomi.

BACA JUGA: Kemenperin Tingkatkan Mutu Kemasan Produk Industri Nasional, Wujudkan Daya Saing Global

BACA JUGA:PDOEL Kejati Bengkulu Gelar Baksos Natal Lintas Agama 2025

Dedy menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk memperkuat program penanganan sosial.

“Dibutuhkan sinergi dan kerja nyata bersama untuk mengentaskan kemiskinan dan menurunkan angka stunting di Kota Bengkulu,” ujarnya.

Semua OPD, kecamatan, kelurahan, dan mitra terkait diminta aktif mengumpulkan serta memverifikasi data lapangan. Dengan data yang sinkron, kebijakan diharapkan berjalan lebih efisien dan langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.

Tag
Share
Berita Terkini
Berita Terpopuler
Berita Pilihan