OJK Bengkulu Catat Aduan KTP Disalahgunakan untuk Pinjaman Online

Reporter: Oki Ibriansyah AE |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Sabtu , 28 Feb 2026 - 16:01

Kepala OJK Provinsi Bengkulu, Ayu Laksmi Syintia Dewi. OKI IBRIANSYAH/RB--

KORANRB.ID - Nama warga Bengkulu mendadak tercatat menunggak pinjaman online, padahal tak pernah merasa meminjam. Setiap hari, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Bengkulu menerima pengaduan terkait penyalahgunaan Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk pengajuan kredit digital.

Fenomena itu terungkap saat warga melakukan pengecekan melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK). Dari sana muncul catatan kredit bermasalah yang tidak pernah mereka ajukan.

Kepala OJK Provinsi Bengkulu, Ayu Laksmi Syintia Dewi, membenarkan kondisi tersebut pada Kamis, 26 Februari 2026. Ia menyebut laporan soal KTP yang dipakai oknum menjadi salah satu aduan paling sering diterima.

“Iya, kami hampir setiap hari menerima laporan seperti itu. Banyak KTP dipakai oleh oknum, sementara pemilik identitasnya sama sekali tidak pernah meminjam di pinjaman online,” ujar Ayu.

Menurutnya, mayoritas korban baru sadar setelah memeriksa riwayat kredit. Mereka datang ke kantor OJK dengan kondisi terkejut karena namanya sudah tercatat macet.

“Sekarang pengecekan informasi keuangan dilakukan melalui SLIK. Banyak masyarakat datang mengadu setelah melihat namanya tercatat macet, padahal merasa tidak pernah meminjam,” jelasnya.

Dalam beberapa kasus, masalah berawal dari kebiasaan meminjamkan KTP kepada orang terdekat. Identitas dipakai untuk mengajukan pinjaman online, namun cicilan tak dibayar.

“Setelah diingat-ingat, ada yang pernah meminjamkan KTP ke adik atau teman dekat. Ketika pinjaman itu macet, barulah muncul masalah saat OJK checking,” ungkapnya.

OJK menilai praktik ini kian rawan di tengah maraknya transaksi digital. Data pribadi, termasuk KTP, memiliki nilai ekonomi dan bisa disalahgunakan tanpa sepengetahuan pemiliknya.

Ayu mengingatkan, penyalahgunaan identitas bukan hanya merugikan secara administratif. Catatan kredit macet dapat mempersulit akses pembiayaan resmi di perbankan maupun lembaga keuangan lainnya.

ojk bengkulu catat aduan ktp disalahgunakan untuk pinjaman online                            koranrb.id - nama warga bengkulu mendadak tercatat menunggak pinjaman online, padahal tak pernah merasa meminjam. setiap hari, otoritas jasa keuangan (ojk) provinsi bengkulu menerima pengaduan terkait penyalahgunaan kartu tanda penduduk (ktp) untuk pengajuan kredit digital.
fenomena itu terungkap saat warga melakukan pengecekan melalui sistem layanan informasi keuangan (slik). dari sana muncul catatan kredit bermasalah yang tidak pernah mereka ajukan.
kepala ojk provinsi bengkulu, ayu laksmi syintia dewi, membenarkan kondisi tersebut pada kamis, 26 februari 2026. ia menyebut laporan soal ktp yang dipakai oknum menjadi salah satu aduan paling sering diterima.
“iya, kami hampir setiap hari menerima laporan seperti itu. banyak ktp dipakai oleh oknum, sementara pemilik identitasnya sama sekali tidak pernah meminjam di pinjaman online,” ujar ayu.
baca juga:audit anggaran dlh mukomuko tahun 2024–2025 bergulir, kepala dinas dibebastugaskan
baca juga: permintaan industri nasional meningkat selama ramadan
menurutnya, mayoritas korban baru sadar setelah memeriksa riwayat kredit. mereka datang ke kantor ojk dengan kondisi terkejut karena namanya sudah tercatat macet.
“sekarang pengecekan informasi keuangan dilakukan melalui slik. banyak masyarakat datang mengadu setelah melihat namanya tercatat macet, padahal merasa tidak pernah meminjam,” jelasnya.
dalam beberapa kasus, masalah berawal dari kebiasaan meminjamkan ktp kepada orang terdekat. identitas dipakai untuk mengajukan pinjaman online, namun cicilan tak dibayar.
“setelah diingat-ingat, ada yang pernah meminjamkan ktp ke adik atau teman dekat. ketika pinjaman itu macet, barulah muncul masalah saat ojk checking,” ungkapnya.
baca juga:kementerian umkm dukung bkpm percepat legalitas usaha mikro
baca juga:eks bupati bengkulu tengah ferry ramli akui terbitkan izin lingkungan pt rsm, jaksa dalami dugaan pelanggaran
ojk menilai praktik ini kian rawan di tengah maraknya transaksi digital. data pribadi, termasuk ktp, memiliki nilai ekonomi dan bisa disalahgunakan tanpa sepengetahuan pemiliknya.
ayu mengingatkan, penyalahgunaan identitas bukan hanya merugikan secara administratif. catatan kredit macet dapat mempersulit akses pembiayaan resmi di perbankan maupun lembaga keuangan lainnya.
“kami mengimbau masyarakat agar tidak sembarangan meminjamkan atau membagikan data identitas pribadi, termasuk ktp. di era digital sekarang, ktp yang di-share bisa disalahgunakan dan diperjualbelikan,” tegasnya.
meski jumlahnya belum mencapai ribuan kasus, intensitas laporan dinilai mengkhawatirkan. hampir setiap hari ada warga yang datang melapor, baik terkait pinjaman online maupun penyalahgunaan identitas.
baca juga: mau sahur, motor satpam bni kepahiang nyaris dibawa kabur
baca juga:amankan wilayah saat ramadan, kapolres kaur pimpin patroli pengamanan
“memang belum sampai ribuan, tapi jumlahnya cukup banyak. dalam sehari pasti ada pengaduan, termasuk soal penyalahgunaan ktp,” pungkas ayu.
ojk provinsi bengkulu masih memantau perkembangan laporan tersebut. lembaga itu juga mendorong masyarakat segera melakukan pengecekan slik bila merasa tidak pernah mengajukan pinjaman, agar potensi kerugian tidak semakin melebar.
sebagai informasi tambahan, otoritas jasa keuangan memperketat pengawasan inovasi teknologi sektor keuangan dan aset digital. kebijakan ini menegaskan arah industri keuangan digital yang lebih aman, transparan, dan berkelanjutan, seiring meningkatnya risiko dan kompleksitas layanan berbasis teknologi.
otoritas jasa keuangan memperkuat fondasi industri inovasi teknologi sektor keuangan dan aset keuangan digital. langkah ini ditempuh agar industri tumbuh sehat, berdaya saing, dan berkelanjutan.
penguatan dilakukan melalui peraturan otoritas jasa keuangan nomor 30 tahun 2025 tentang penerapan tata kelola dan manajemen risiko bagi penyelenggara inovasi teknologi sektor keuangan. 
otoritas jasa keuangan juga menerbitkan surat edaran otoritas jasa keuangan nomor 34/seojk.07/2025 tentang rencana bisnis penyelenggara perdagangan aset keuangan digital.
penerbitan peraturan otoritas jasa keuangan nomor 30 tahun 2025 merupakan amanat undang-undang nomor 4 tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan. regulasi ini menekankan pentingnya tata kelola dan manajemen risiko pada layanan keuangan berbasis teknologi.
otoritas jasa keuangan menilai kompleksitas model bisnis inovasi teknologi sektor keuangan terus meningkat. kondisi ini memunculkan risiko strategis, operasional, siber, hukum, kepatuhan, hingga reputasi.
peraturan tersebut berlaku bagi penyelenggara inovasi teknologi sektor keuangan berizin otoritas jasa keuangan. cakupannya antara lain pemeringkat kredit alternatif dan penyelenggara agregasi jasa keuangan.
dalam penguatan akuntabilitas, penyelenggara wajib memiliki sedikitnya dua anggota direksi. pengaturan jumlah dan peran dewan komisaris disesuaikan dengan skala dan kompleksitas usaha.
dari sisi manajemen risiko, regulasi ini mewajibkan pengelolaan risiko secara menyeluruh. pengawasan aktif direksi dan dewan komisaris menjadi elemen utama.
penyelenggara juga wajib memiliki kebijakan, prosedur, serta sistem informasi manajemen risiko. risiko yang dikelola mencakup strategis, operasional, siber, hukum, kepatuhan, dan reputasi.
sebagai instrumen pengawasan, otoritas jasa keuangan mewajibkan laporan tata kelola tahunan. laporan profil risiko juga harus disampaikan secara semesteran.
peraturan ini mulai berlaku efektif 1 juli 2026. otoritas jasa keuangan memberikan masa transisi agar industri dapat menyesuaikan ketentuan.
selain sektor inovasi teknologi sektor keuangan, otoritas jasa keuangan juga mengatur perdagangan aset keuangan digital. penguatan dilakukan melalui surat edaran otoritas jasa keuangan nomor 34/seojk.07/2025.
surat edaran tersebut merupakan tindak lanjut peraturan otoritas jasa keuangan nomor 27 tahun 2024 sebagaimana diubah dengan peraturan otoritas jasa keuangan nomor 23 tahun 2025. fokus utamanya memperkuat prinsip kehati-hatian dan perencanaan usaha terukur.
ketentuan ini berlaku bagi seluruh penyelenggara perdagangan aset keuangan digital. cakupannya meliputi bursa, lembaga kliring, pengelola penyimpanan, pedagang, dan pihak lain yang ditetapkan.
rencana bisnis wajib memuat sasaran usaha tahunan, strategi pencapaian, dan proyeksi keuangan. khusus pedagang, rencana juga mencakup produk, target konsumen, serta nilai dan volume perdagangan.
selain rencana bisnis, penyelenggara wajib menyampaikan laporan realisasi. laporan ini berisi capaian, tindak lanjut, dan informasi keuangan tertentu.
penyampaian rencana bisnis pertama dilakukan paling lambat 30 november 2026. laporan realisasi pertama disampaikan setelah triwulan pertama 2027.
otoritas jasa keuangan menegaskan kebijakan ini bertujuan menjaga stabilitas sistem keuangan. penguatan tata kelola juga diharapkan mendorong inklusi keuangan nasional.