DBH Bengkulu Awal 2026 Capai Rp17,99 Miliar, Minerba Dominan

Reporter: Oki Ibriansyah AE |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Sabtu , 28 Feb 2026 - 16:01

Kepala Kanwil DJPb Provinsi Bengkulu, Mohamad Irfan Surya Wardana. OKI IBRIANSYAH/RB--

KORANRB.ID - Kas daerah Bengkulu mulai terisi lebih cepat. Baru dua bulan berjalan pada 2026, Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat sudah masuk Rp17,99 miliar, setara 8,83 persen dari total pagu tahun ini sebesar Rp203,86 miliar.

Angka tersebut menjadi penanda awal pergerakan fiskal daerah sebelum kuartal pertama berakhir. Dengan realisasi hampir sembilan persen, ruang belanja pemerintah daerah mulai terbuka sejak awal tahun anggaran.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Bengkulu, Mohamad Irfan Surya Wardana, menegaskan sektor pertambangan masih menjadi penyumbang terbesar.

“Dari total DBH yang tersalurkan, royalti minerba masih mendominasi dengan nilai Rp12,08 miliar,” ujarnya.

Kontribusi mineral dan batubara (minerba) itu mencapai lebih dari separuh total DBH yang telah dikucurkan. Ketergantungan terhadap sektor ekstraktif kembali terlihat pada awal tahun ini.

Selain minerba, aliran DBH juga bersumber dari perpajakan. DBH Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 tercatat Rp2,98 miliar. Sementara DBH Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor minyak dan gas serta perkebunan terealisasi Rp2,83 miliar.

Sektor lain seperti kehutanan, perikanan, dan panas bumi turut menyumbang, meski dengan nilai lebih kecil. Komposisi ini menunjukkan struktur penerimaan Bengkulu masih ditopang sektor primer.

Distribusi dana ke 10 pemerintah daerah kabupaten/kota mulai membentuk peta serapan awal. Dari sisi persentase, Kabupaten Lebong mencatat realisasi tertinggi 9,45 persen, disusul Kabupaten Kaur 9,44 persen.

Secara nominal, Kabupaten Bengkulu Utara menerima Rp3,01 miliar, tertinggi di antara daerah lain. Pemerintah Provinsi Bengkulu sendiri memperoleh Rp2,64 miliar pada tahap awal ini.

Irfan menilai percepatan penyaluran tak lepas dari implementasi regulasi baru yang menyederhanakan proses rekonsiliasi pajak pusat dan daerah.

dbh bengkulu awal 2026 capai rp17,99 miliar, minerba dominan                            koranrb.id - kas daerah bengkulu mulai terisi lebih cepat. baru dua bulan berjalan pada 2026, dana bagi hasil (dbh) dari pemerintah pusat sudah masuk rp17,99 miliar, setara 8,83 persen dari total pagu tahun ini sebesar rp203,86 miliar.
angka tersebut menjadi penanda awal pergerakan fiskal daerah sebelum kuartal pertama berakhir. dengan realisasi hampir sembilan persen, ruang belanja pemerintah daerah mulai terbuka sejak awal tahun anggaran.
kepala kantor wilayah direktorat jenderal perbendaharaan (djpb) provinsi bengkulu, mohamad irfan surya wardana, menegaskan sektor pertambangan masih menjadi penyumbang terbesar.
“dari total dbh yang tersalurkan, royalti minerba masih mendominasi dengan nilai rp12,08 miliar,” ujarnya.
baca juga:audit anggaran dlh mukomuko tahun 2024–2025 bergulir, kepala dinas dibebastugaskan
baca juga:eks bupati bengkulu tengah ferry ramli akui terbitkan izin lingkungan pt rsm, jaksa dalami dugaan pelanggaran
kontribusi mineral dan batubara (minerba) itu mencapai lebih dari separuh total dbh yang telah dikucurkan. ketergantungan terhadap sektor ekstraktif kembali terlihat pada awal tahun ini.
selain minerba, aliran dbh juga bersumber dari perpajakan. dbh pajak penghasilan (pph) pasal 21 tercatat rp2,98 miliar. sementara dbh pajak bumi dan bangunan (pbb) sektor minyak dan gas serta perkebunan terealisasi rp2,83 miliar.
sektor lain seperti kehutanan, perikanan, dan panas bumi turut menyumbang, meski dengan nilai lebih kecil. komposisi ini menunjukkan struktur penerimaan bengkulu masih ditopang sektor primer.
distribusi dana ke 10 pemerintah daerah kabupaten/kota mulai membentuk peta serapan awal. dari sisi persentase, kabupaten lebong mencatat realisasi tertinggi 9,45 persen, disusul kabupaten kaur 9,44 persen.
baca juga: mau sahur, motor satpam bni kepahiang nyaris dibawa kabur
baca juga:menu ramadan dipersoalkan, warga bengkulu minta transparansi anggaran mbg
secara nominal, kabupaten bengkulu utara menerima rp3,01 miliar, tertinggi di antara daerah lain. pemerintah provinsi bengkulu sendiri memperoleh rp2,64 miliar pada tahap awal ini.
irfan menilai percepatan penyaluran tak lepas dari implementasi regulasi baru yang menyederhanakan proses rekonsiliasi pajak pusat dan daerah.
proses administrasi yang lebih ringkas membuat dana tidak lagi tertahan lama.
masuknya dbh lebih cepat memberi ruang likuiditas bagi anggaran pendapatan dan belanja daerah (apbd). namun, tantangan berikutnya ada pada kecepatan dan kualitas belanja.
baca juga: mau sahur, motor satpam bni kepahiang nyaris dibawa kabur
baca juga:menu ramadan dipersoalkan, warga bengkulu minta transparansi anggaran mbg
jika tren penyaluran tetap terjaga hingga semester pertama, pemerintah daerah dituntut mampu menerjemahkan dana tersebut menjadi proyek konkret. infrastruktur jalan, layanan kesehatan, hingga penguatan pelaku usaha mikro kecil dan menengah (umkm) menjadi sektor yang paling menunggu realisasi anggaran.
awal 2026 memperlihatkan sinyal positif. tetapi konsistensi penerimaan dan disiplin belanja akan menentukan apakah angka rp17,99 miliar ini sekadar catatan kas, atau benar-benar terasa di lapangan.