Lebih Kurang 881.000 Kendaraan di Bengkulu Menunggak Pajak, Ada Rp1 Triliun Potensi PKB yang Tak Tertagih

Reporter: Arif |

Editor: Ade Haryanto |

Senin , 02 Mar 2026 - 23:01

Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Bapenda Provinsi Bengkulu, Riki Hiriantoni.--Arif Hidayat/RB

BENGKULU, KORANRB.ID – Tingkat kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB) di Provinsi Bengkulu pada 2026 masih menjadi pekerjaan rumah besar.

Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Bapenda Provinsi Bengkulu, Riki Hiriantoni, pada Senin 2 Maret 2026 mengatakan, sebanyak 69 persen kendaraan di Bengkulu tercatat menunggak pajak kendaraan bermotor.

"Jumlah kendaraan yang menunggak di 2026 itu berkisar di posisi 69 persen.

Artinya tingkat kepatuhan kita baru 31 persen," ujar Riki.

Ia menjelaskan, dari total hampir 1,3 juta unit kendaraan yang terdata di Provinsi Bengkulu, hanya sekitar 419.000 kendaraan yang aktif membayar pajak selama tahun 2025.

Sisanya sebanyak 881.000 kendaraan masuk kategori tidak aktif atau tidak melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor.

Jika dirupiahkan, angka penerimaan pajak kendaraan bermotor selama 2025 berada di kisaran Rp310 miliar.

Namun, potensi penerimaan yang belum tergarap akibat ketidakpatuhan tersebut diperkirakan hampir menyentuh Rp1 triliun.

"Kalau kita lihat dari potensinya, hampir Rp1 triliun lebih yang belum patuh.

Ini angka yang sangat besar dan tentu berdampak pada kemampuan fiskal daerah," tegasnya.

Riki memaparkan, rendahnya tingkat kepatuhan pajak kendaraan bermotor dipengaruhi sejumlah faktor.

Di antaranya usia kendaraan yang sudah tua, proses jual beli tanpa balik nama, hingga perubahan kepemilikan yang tidak dilaporkan.

lebih kurang 881.000 kendaraan di bengkulu menunggak pajak, ada rp1 triliun potensi pkb  yang tak tertagih                            bengkulu, koranrb.id – tingkat kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor (pkb) di provinsi bengkulu pada 2026 masih menjadi pekerjaan rumah besar.
kepala bidang pengelolaan pendapatan bapenda provinsi bengkulu, riki hiriantoni, pada senin 2 maret 2026 mengatakan, sebanyak 69 persen kendaraan di bengkulu tercatat menunggak pajak kendaraan bermotor.
"jumlah kendaraan yang menunggak di 2026 itu berkisar di posisi 69 persen.
artinya tingkat kepatuhan kita baru 31 persen," ujar riki.
baca juga:jelang lebaran, pemkot siapkan het di kawasan wisata, jaga kenyamanan wisatawan
ia menjelaskan, dari total hampir 1,3 juta unit kendaraan yang terdata di provinsi bengkulu, hanya sekitar 419.000 kendaraan yang aktif membayar pajak selama tahun 2025.
sisanya sebanyak 881.000 kendaraan masuk kategori tidak aktif atau tidak melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor.
jika dirupiahkan, angka penerimaan pajak kendaraan bermotor selama 2025 berada di kisaran rp310 miliar.
namun, potensi penerimaan yang belum tergarap akibat ketidakpatuhan tersebut diperkirakan hampir menyentuh rp1 triliun.
baca juga:dewan kaur siap kawal proyek strategis di tahun 2026 
"kalau kita lihat dari potensinya, hampir rp1 triliun lebih yang belum patuh.
ini angka yang sangat besar dan tentu berdampak pada kemampuan fiskal daerah," tegasnya.
riki memaparkan, rendahnya tingkat kepatuhan pajak kendaraan bermotor dipengaruhi sejumlah faktor.
di antaranya usia kendaraan yang sudah tua, proses jual beli tanpa balik nama, hingga perubahan kepemilikan yang tidak dilaporkan.
baca juga:pemkab kaur siap bersinergi, dukung penuh operasi ketupat nala 2026
menurutnya, selama puluhan tahun terakhir belum pernah dilakukan pembersihan data kendaraan yang mati pajak di atas 10 tahun. 
padahal, secara asumsi, usia layak pakai kendaraan rata-rata berada pada rentang 5 hingga 10 tahun, sementara kendaraan yang berusia 15 hingga 20 tahun umumnya sudah tidak layak pakai.
"banyak kendaraan yang sudah 15 sampai 20 tahun mati pajak.
secara rata-rata kita anggap itu sudah tidak layak pakai, tetapi tetap tercatat di database sebagai potensi," jelasnya.
baca juga:pastikan ketersediaan gas elpiji selama ramadan, pemkab kaur sidak pangkalan 
selain itu, kemudahan memiliki kendaraan roda dua dengan uang muka rendah juga menjadi faktor penyebab.
berdasarkan kajian bapenda, di beberapa kabupaten penghasil kelapa sawit, kendaraan kerap digunakan hanya 3 hingga 5 tahun sebelum dijual kembali atau dialihfungsikan menjadi kendaraan operasional kebun.
akibatnya, data kendaraan menjadi pasif, potensi tetap tercatat, namun realisasi kepatuhan rendah sehingga progres kerja sulit terukur secara akurat.
"kami mengimbau masyarakat untuk segera melaporkan status kepemilikan kendaraannya, apakah sudah dijual, dibeli, atau dialihfungsikan. ini penting agar data kita valid," tambah riki.
baca juga:optimalisasi pad, fikri gandeng pelaku kuliner pasang tapping box
sebagai upaya menekan angka tunggakan, pemprov bengkulu menghadirkan inovasi pelayanan dengan meresmikan empat samsat desa selama periode ramadan.
empat samsat desa tersebut yakni samsat desa sukaraja, pondok kelapa, ketahun, dan ipuh.
peresmian dilakukan langsung oleh gubernur bengkulu, helmi hasan.
riki menjelaskan, pembentukan samsat desa bertujuan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya yang berada jauh dari ibu kota kabupaten atau provinsi.
baca juga:sanksi dinilai tebang pilih, dprd kaji lhp 7 pns disdikbud, 4 dicopot, 1 dipromosi
"ada kajian yang kami lakukan sebelum membentuk samsat desa.
salah satu kendalanya adalah jarak yang terlalu jauh untuk membayar pajak ke pusat.
karena itu pak gubernur berinisiatif membangun samsat desa hampir di setiap bank pembangunan daerah bengkulu," ungkapnya.
selain mendekatkan layanan, bapenda juga menggencarkan penertiban kepatuhan pajak kendaraan melalui kerja sama dengan direktorat lalu lintas polda bengkulu, jasa raharja, serta sejumlah perangkat daerah lainnya.
baca juga:bengkulu selatan dukung pembangunan satrad
ke depan, bapenda berharap kesadaran masyarakat semakin meningkat.
riki menegaskan, pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu sumber utama pembiayaan pembangunan daerah.
ia mencontohkan berbagai program pembangunan infrastruktur dan layanan publik yang telah dirasakan masyarakat, mulai dari perbaikan jalan hingga fasilitas kesehatan.
"kami imbau masyarakat, bagaimana ingin jalan mulus dan tidak berlubang kalau pajaknya tidak dibayarkan? uang pajak itu kembali lagi ke rakyat, untuk pendidikan, infrastruktur, kesehatan. dari rakyat untuk rakyat," tutupnya.
baca juga:kurir sabu sukamerindu diringkus, 3 paket disita
sementara itu, sorotan terhadap persoalan ini juga datang dari komisi ii dprd provinsi bengkulu.
anggota komisi ii, sri astuti, menilai persoalan tunggakan pajak perlu dikaji lebih transparan, terutama terkait laporan capaian realisasi yang disampaikan dalam rapat paripurna.
menurut sri astuti, dalam paripurna terakhir, laporan yang disampaikan belum dilengkapi dokumen pendukung yang memadai.
"kalau tidak salah, tadi disebutkan capaian pajak (keseluruhan sektor pajak, red) itu sekitar 84 persen atau 87 persen di tahun 2025.
baca juga:pemkab bengkulu selatan target 104 hektare lahan kelapa
tapi yang menjadi keanehan, dokumennya tidak diperlihatkan kepada kami.
biasanya kan ada narasi dan data yang dibagikan ke dewan, ini tidak ada," ujarnya.
ia menegaskan, meskipun pemerintah provinsi telah memberikan rangsangan berupa hadiah bagi wajib pajak yang taat, belum terlihat perubahan signifikan dalam peningkatan kepatuhan.
"walaupun sudah dirangsang oleh gubernur untuk memberikan hadiah kepada pembayar pajak, animo masyarakat tetap belum menunjukkan perubahan signifikan. mereka masih mikir-mikir untuk bayar pajak," katanya.
baca juga:tuntutan rp194 miliar dinilai cacat prosedur, ph pt tigadi minta bebas
sri astuti menyebut, program pemberian hadiah tersebut masih sangat baru sehingga dampaknya belum bisa langsung dievaluasi.
"stimulan itu baru diberikan pekan ini. jadi kita belum bisa mengevaluasi sekarang.
nanti mungkin kita lihat di bulan oktober, baru bisa terlihat bagaimana efeknya terhadap kepatuhan masyarakat," tambahnya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Selasa 3 Maret 2026

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan