Banyak Kendaraan Tunggak PKB, Lampu Kuning Kemandirian Fiskal Daerah, Masyarakat Minta Solusi Meringankan

Reporter: Arif |

Editor: Ade Haryanto |

Selasa , 03 Mar 2026 - 22:45

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Bengkulu sekaligus Kepala UMB Global Engagement, Andi Azhar, Ph.D--IST/RB

BENGKULU, KORANRB.ID – Tingginya angka ketidakpatuhan pajak kendaraan bermotor (PKB) di Provinsi Bengkulu menjadi sorotan serius.

Data yang disampaikan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) mencatat, saat ini ada sebanyak 69 persen atau sekitar 881 ribu kendaraan di Bengkulu tercatat menunggak pajak.

Kondisi ini dinilai sebagai sinyal anomali fiskal yang berdampak langsung pada pembangunan daerah.

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Bengkulu sekaligus Kepala UMB Global Engagement, Andi Azhar, Ph.D, menyebut angka tersebut sebagai persoalan struktural yang harus segera dibenahi secara menyeluruh.

"Ini adalah sinyal ‘anomali fiskal’ yang sangat serius bagi pembangunan Bengkulu.

Potensi pajak yang tercatat mencapai Rp1 triliun, tapi realisasinya hanya sekitar Rp310 miliar.

Selisih yang sangat besar ini perlu kita bedah secara akademik dan kebijakan," ujar Andi melalui sambungan telepon, Selasa 3 maret 2026.

Ia memaparkan, ada tiga poin krusial yang perlu menjadi perhatian pemerintah daerah.

Pertama, persoalan data yang tidak mutakhir atau “data sampah” (obsolete data).

Menurutnya, database kendaraan saat ini masih mencatat kendaraan yang sudah tidak layak pakai, menjadi rongsokan, bahkan beralih fungsi di sektor perkebunan sebagai objek pajak aktif.

"Tanpa pemutakhiran data atau data cleansing secara radikal, terutama untuk kendaraan berusia di atas 10–15 tahun, target Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan selalu terlihat buruk.

Realisasi 31 persen itu dibandingkan dengan potensi semu, sehingga kesannya kinerja rendah, padahal datanya belum bersih," tegasnya.

banyak kendaraan tunggak pkb, lampu kuning kemandirian fiskal daerah, masyarakat minta solusi meringankan                            bengkulu, koranrb.id – tingginya angka ketidakpatuhan pajak kendaraan bermotor (pkb) di provinsi bengkulu menjadi sorotan serius. 
data yang disampaikan badan pendapatan daerah (bapenda) mencatat, saat ini ada sebanyak 69 persen atau sekitar 881 ribu kendaraan di bengkulu tercatat menunggak pajak. 
kondisi ini dinilai sebagai sinyal anomali fiskal yang berdampak langsung pada pembangunan daerah.
dosen fakultas ekonomi dan bisnis universitas muhammadiyah bengkulu sekaligus kepala umb global engagement, andi azhar, ph.d, menyebut angka tersebut sebagai persoalan struktural yang harus segera dibenahi secara menyeluruh.
baca juga:tes hiv tembus 49 ribu orang, 258 orang positif 
"ini adalah sinyal ‘anomali fiskal’ yang sangat serius bagi pembangunan bengkulu.
potensi pajak yang tercatat mencapai rp1 triliun, tapi realisasinya hanya sekitar rp310 miliar.
selisih yang sangat besar ini perlu kita bedah secara akademik dan kebijakan," ujar andi melalui sambungan telepon, selasa 3 maret 2026.
ia memaparkan, ada tiga poin krusial yang perlu menjadi perhatian pemerintah daerah.
baca juga:ekspor unggas ke arab saudi terganjal flu burung
pertama, persoalan data yang tidak mutakhir atau “data sampah” (obsolete data).
menurutnya, database kendaraan saat ini masih mencatat kendaraan yang sudah tidak layak pakai, menjadi rongsokan, bahkan beralih fungsi di sektor perkebunan sebagai objek pajak aktif.
"tanpa pemutakhiran data atau data cleansing secara radikal, terutama untuk kendaraan berusia di atas 10–15 tahun, target pendapatan asli daerah (pad) akan selalu terlihat buruk.
realisasi 31 persen itu dibandingkan dengan potensi semu, sehingga kesannya kinerja rendah, padahal datanya belum bersih," tegasnya.
baca juga:25 pejabat bengkulu selatan belum laporkan kekayaan ke kpk 
kedua, andi menyoroti efektivitas program stimulan yang diluncurkan pemerintah, seperti program hadiah dan layanan samsat desa yang diresmikan gubernur. 
ia menilai langkah tersebut memang positif untuk menjangkau masyarakat di wilayah terpencil, namun belum tentu efektif meningkatkan kepatuhan secara signifikan.
"di sektor ekonomi, masyarakat cenderung pragmatis.
selama biaya transportasi ke kantor samsat lebih mahal dari denda yang harus dibayar, atau selama tidak ada sanksi tegas seperti penghapusan registrasi dan identifikasi kendaraan sesuai amanat undang-undang nomor 22 tahun 2009, maka tingkat kepatuhan akan tetap rendah.
baca juga:9 maret, dprd kota mulai audit fisik kendaraan dinas
pajak itu sifatnya memaksa, bukan sekadar imbauan atau undian berhadiah," jelasnya.
ketiga, ia sepakat dengan catatan dprd terkait pentingnya transparansi data.
rasio kepatuhan 31 persen disebutnya sebagai “lampu kuning” bagi kemandirian fiskal daerah.
"uang pajak ini modal utama membangun jalan, fasilitas kesehatan, dan layanan publik lainnya.
baca juga:tanpa rambu dan sempit, berbahaya! proyek median jalan padang kemiling-betungan diduga tidak sesuai aturan 
kalau kebocorannya sampai rp1 triliun, wajar jika akselerasi pembangunan melambat.
pemerintah perlu lebih terbuka, termasuk menyajikan data by name by address kepada legislatif agar kebijakan yang diambil tepat sasaran dan tidak sekadar populis," tambahnya.
sementara itu, sejumlah masyarakat juga menyampaikan pandangannya.
rudi (38), warga kecamatan selebar, mengaku belum membayar pajak motornya selama dua tahun terakhir karena kondisi ekonomi.
baca juga:rp144,05 miliar tpg mengalir ke 17.788 guru bengkulu
"kalau denda dan tunggakan langsung dibayar semua, berat juga.
apalagi harus bolak-balik ke samsat, ongkosnya lumayan.
kalau ada keringanan atau cicilan, mungkin lebih banyak yang mau bayar," ujarnya.
ia berharap pemerintah lebih tegas namun tetap memberi solusi.
baca juga:pemprov bengkulu usulkan ulang 202 unit bsps tak lolos verifikasi
"kami paham pajak itu untuk pembangunan.
tapi kadang masyarakat juga butuh kemudahan.
kalau memang mau tegas, ya sekalian saja.
jangan cuma imbauan, tapi aturan jelas dan datanya juga diperbaiki," katanya.
baca juga:transaksi ilegal! kepala sucofindo terima rp144 juta dari pt ibp
dengan angka ketidakpatuhan yang mencapai 69 persen, persoalan pajak kendaraan di bengkulu kini bukan lagi sekadar isu administratif, melainkan tantangan besar bagi ketahanan fiskal daerah. 
tanpa pembenahan data, kebijakan yang tepat, dan penegakan aturan yang konsisten, potensi pendapatan daerah akan terus menguap, sementara kebutuhan pembangunan semakin mendesak.