SPT Lama Dicabut, Bapenda Tegaskan Legalitas Jukir Baru di Tiara Sella

BENGKULU, KORANRB.ID – Persoalan parkir di depan RS Tiara Sella Kota Bengkulu kembali mencuat.

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bengkulu turun langsung ke lapangan menyusul adanya laporan gangguan terhadap juru parkir (jukir) pemegang Surat Perintah Tugas (SPT) yang baru, Selasa malam, 7 April 2026.

Peninjauan dilakukan oleh Bidang Pendataan dan Penilaian Bapenda. 

Dalam pantauan tersebut, sempat terjadi perdebatan antara Kasubid Pendataan dan Penilaian, Indra Gunawan dengan Tatang pemegang SPT lama yang mengaku keberatan atas pencabutan izin yang sebelumnya dimilikinya.

BACA JUGA:Pengangkatan PPPK Tutupi Kekurangan Guru di Kota Bengkulu

Bapenda menegaskan bahwa penerbitan SPT baru telah melalui prosedur yang sah. Langkah ini diambil sebagai tindak lanjut atas insiden viral penarikan tarif parkir sebesar Rp15 ribu terhadap salah satu pengendara mobil di lokasi tersebut. 

pada saat kejadian viral itu Tatang mengalihtugaskan kewenangan kepada orang lain. Sebagai bentuk penertiban, SPT atas nama pemegang lama resmi dicabut dan digantikan dengan yang baru.

Namun dalam pelaksanaannya, jukir pemegang SPT baru dilaporkan mendapat gangguan saat menjalankan aktivitas di lapangan. Kondisi ini memicu intervensi langsung dari pihak Bapenda untuk memastikan situasi tetap terkendali.

Indra Gunawan menegaskan bahwa kewenangan Bapenda sebatas pada aspek administrasi, termasuk penerbitan dan pencabutan SPT.

BACA JUGA: Transparan, Pengukuran Ulang Lahan di KZ Abidin II Disaksikan Aparat dan Pemkot

Sementara untuk dinamika di lapangan, pihaknya meminta agar para jukir dapat menyelesaikan persoalan secara baik.

“Kami pastikan SPT yang diterbitkan sudah sesuai aturan dan administrasi. Untuk pelaksanaan di lapangan, kami harap bisa diselesaikan secara kondusif oleh para pihak,” tegas Indra.

Ia juga menekankan pentingnya menjaga ketertiban dan menghindari konflik berkepanjangan agar pelayanan parkir kepada masyarakat tidak terganggu. 

Bapenda berharap seluruh pihak dapat menghormati keputusan administratif yang telah ditetapkan dan mengedepankan komunikasi dalam menyikapi perbedaan.(**)