DPRD dan Pemkab Mukomuko Ultimatum PT SAP Tidak Berikan BPJS Untuk Pekerja

Reporter: Firmansyah |

Editor: Sumarlin |

Sabtu , 12 Jul 2025 - 21:59

ANGKUTAN: Mobil pengangkut CPO tidak beroperasi karena pabrik PT SAP tak produksi CPO.-foto: firmansyah/koranrb.id-

“Tepatnya pada 7 April 2025, kami sudah layangkan surat resmi agar PT SAP segera menyelesaikan administrasi dan membayarkan iuran BPJS, tapi sampai sekarang, masih nihil,” ucapnya.

Destri menyebutkan bahwa dari total 106 pekerja, hanya 38 yang terdaftar dalam program BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan. Sisanya, termasuk tenaga harian tetap dan lepas, sama sekali belum memiliki jaminan sosial yang menjadi hak dasar setiap pekerja.

“Ini jelas melanggar aturan perundang-undangan yang berlaku. Tahapan mediasi sudah kami lakukan, bahkan sidak ke lapangan bersama pihak BPJS juga sudah. Tapi kalau memang tak ada niat baik, kami akan teruskan kasus ini ke DPMPTSP untuk penindakan sanksi perizinan,” tutupnya.

Di sisi lain, Ketua Pimpinan Unit Kerja (PUK) Serikat Pekerja Pulp dan Kertas FSPMI PT SAP, Bramoto, menegaskan bahwa mogok kerja akan terus dilakukan hingga waktu yang tidak ditentukan.

Menurutnya, para pekerja sudah terlalu lama diabaikan oleh manajemen perusahaan.

“Kami menuntut hak yang seharusnya sudah kami terima sejak hari pertama bekerja. BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan bukan hal baru, itu kewajiban perusahaan. Tapi nyatanya sampai sekarang hanya janji,” tegas Bramoto.

dprd dan pemkab mukomuko ultimatum pt sap tidak berikan bpjs untuk pekerja                            mukomuko – pemerintah kabupaten (pemkab) mukomuko akhirnya angkat suara terkait pelanggaran hak pekerja oleh pabrik kelapa sawit (pks) pt surya andalan primatama (sap). sebanyak 106 pekerja perusahaan yang menggelar aksi mogok belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir, karena bpjs kesehatan yang dijanjikan pihak manajemen tak kunjung direalisasikan.
wakil bupati mukomuko, rahmadi ab, menegaskan bahwa pemkab tidak akan tinggal diam menghadapi perusahaan yang dinilai tidak patuh pada aturan perundang-undangan tenaga kerja.
menurutnya, pemkab akan segera mengkaji dan menerapkan sanksi tegas kepada pt sap atas dugaan pelanggaran hak normatif pekerja.
“pemkab sudah pernah memanggil manajemen pt sap. saat itu mereka menyatakan siap mengakomodir tuntutan pekerja untuk didaftarkan bpjs kesehatan. tapi sampai hari ini, itu hanya janji manis. ini jelas bentuk pengingkaran komitmen,” tegas rahmadi.
rahmadi menyebutkan, jika sebuah investasi hadir di mukomuko namun tak mematuhi aturan yang ada, maka pemkab akan berada di garda terdepan untuk menentangnya. 
baca juga:polisi kembangkan kasus oknum lsm tersangka pemerasan
baca juga:bpn gaspol sertifikasi tanah di bengkulu, percepat layanan, cegah konflik lahan
rahmadi menyatakan tak segan memberikan efek jera, agar tak ada perusahaan lain yang berani mempermainkan hak pekerja di mukomuko.
“kita sangat mendukung investor masuk ke mukomuko, tapi bukan berarti mereka boleh seenaknya melanggar aturan. ini soal hak dasar tenaga kerja. kalau seperti ini dibiarkan, ke depan akan ada pt sap lainnya yang melakukan pelanggaran yang sama,” jelasnya.
dukungan terhadap aksi mogok kerja juga datang dari dprd mukomuko. 
wakil ketua komisi iii dprd mukomuko, frenky janas, bahkan menyarankan agar izin operasional pt sap dibekukan jika perusahaan tetap tak menunjukkan itikad baik. karena jelas hadir nya perusahaan diharapkan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. bukan malah seolah menjadikan sapi perah.
“kami mendukung penuh aksi mogok ini. sudah berulang kali peringatan disampaikan. kalau terus begini, lebih baik izinnya dicabut saja,” cetus frenky.
sementara itu, kepala bidang hubungan industrial dinas tenaga kerja dan transmigrasi (disnakertrans) mukomuko, destri gandalia, s.stp, m.ap. untuk pt sap sudah pernah diberikan surat teguran sejak april 2025. namun, hingga kini, belum ada progres signifikan dari pihak pt sap.
baca juga:anggaran kelurahan rp4 miliar di kabupaten seluma dievaluasi 
baca juga:38 kasus kebakaran, damkar kota bengkulu masih andalkan armada lama, kerugian ditaksir capai ratusan juta
“tepatnya pada 7 april 2025, kami sudah layangkan surat resmi agar pt sap segera menyelesaikan administrasi dan membayarkan iuran bpjs, tapi sampai sekarang, masih nihil,” ucapnya.
destri menyebutkan bahwa dari total 106 pekerja, hanya 38 yang terdaftar dalam program bpjs kesehatan dan ketenagakerjaan. sisanya, termasuk tenaga harian tetap dan lepas, sama sekali belum memiliki jaminan sosial yang menjadi hak dasar setiap pekerja.
“ini jelas melanggar aturan perundang-undangan yang berlaku. tahapan mediasi sudah kami lakukan, bahkan sidak ke lapangan bersama pihak bpjs juga sudah. tapi kalau memang tak ada niat baik, kami akan teruskan kasus ini ke dpmptsp untuk penindakan sanksi perizinan,” tutupnya. 
di sisi lain, ketua pimpinan unit kerja (puk) serikat pekerja pulp dan kertas fspmi pt sap, bramoto, menegaskan bahwa mogok kerja akan terus dilakukan hingga waktu yang tidak ditentukan. 
menurutnya, para pekerja sudah terlalu lama diabaikan oleh manajemen perusahaan.
“kami menuntut hak yang seharusnya sudah kami terima sejak hari pertama bekerja. bpjs kesehatan dan bpjs ketenagakerjaan bukan hal baru, itu kewajiban perusahaan. tapi nyatanya sampai sekarang hanya janji,” tegas bramoto.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Minggu 13 Juli 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan