Polemik Mutasi Terus Bergulir, ASN Ancam Bawa ke Ranah Hukum

Reporter: Arie Saputra Wijaya |

Editor: Sumarlin |

Selasa , 16 Apr 2024 - 21:43

MUTASI: Pelaksanaan pelantikan pejabat yang dimutasi yang dilakukan Pemkab Rejang Lebong pada 4 Januari 2024 menuai polemik hingga saat ini.-foto: dok/koranrb.id-

polemik mutasi terus bergulir, asn ancam bawa ke ranah hukum                            koranrb.id – mutasi pejabat yang dilakukan pemerintah kabupaten (pemkab) rejang lebong pada 4 januari 2024 masih berpolemik.
evaluasi yang dilakukan badan kepegawaian negara (bkn) tak kunjung dilaksanakan pemkab rejang lebong.
karena itu, 139 orang aparatur sipil negara (asn) yang masuk dalam daftar mutasi tersebut berencana akan membawa persoalan ini ke ranah hukum.
salah satu asn berinisial wl yang mengalami demosi jabatan hingga akhirnya non job, mengungkapkan hingga saat ini pemkab rejang lebong belum terlihat melakukan langkah tindak lanjut terhadap evaluasi bkn tersebut.
sehingga dirinya mengalami kerugian terkait jabatan saat ini yang dipindahkan.
baca juga:gelar halal bihalal, gubernur bengkulu pesan percepat realisasi agenda 2024
“ya kalau non job tentu kita mengalami kerugian, mulai dari penghasilan dan karier sebagai asn. padahal sudah ada evaluasi dari bkn untuk mengembalikan lagi beberapa asn yang masuk dalam daftar mutasi dan demosi pada awal januari lalu,” katanya.
ditegaskannya, jika masalah ini dianggap enteng oleh pemkab rejang lebong, maka persoalan mutasi ini akan dibawa ke jalur hukum.
terpisah, sekretaris badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia (bkpsdm) kabupaten rejang lebong, wahyu destiawan membantah tudingan bahwa pihaknya belum menerima petunjuk resmi dari bupati rejang lebong terkait evaluasi dari bkn untuk mengembalikan sebanyak 106 dari 139 asn yang dimutasi ke jabatan semula atau setara.
“beberapa diantaranya sudah ada yang kita kembalikan ke jabatan semula atau setara. namun untuk selebihnya kita masih menunggu petunjuk dari atasan, dalam hal ini bupati dan sekretaris daerah,” terang wahyu.
diketahui sebelumnya, mutasi yang dilakukan oleh pemkab rejang lebong terhadap 139 pegawai negeri sipil (pns) pada 4 januari 2024 lalu, ternyata memunculkan persoalan.
hal ini terlihat dari surat yang disampaikan badan kepegawaian nasional (bkn) nomor 1110/b-ak.02.02/sd/f.iv/2024 tanggal 16 februari 2024 lalu, dimana bkn meminta kepada pemkab rejang lebong untuk mengembalikan lagi sebanyak 106 pns dari 139 pns yang dimutasi tersebut ke jabatan semula atau setara dengan jabatan sebelumnya.
berdasarkan isi surat tersebut, ada beberapa poin yang disampaikan oleh bkn yang harus ditindaklanjuti oleh pemkab rejang lebong hingga batas waktu 26 maret 2024 lalu.
baca juga:kamu merupakan sosok yang mudah diingat, ini 4 tandanya!
pertama ada 48 pejabat yang terdiri dari eselon iiia, eselon iiib, dan eselon iv yang mengalami demosi jabatan (penurunan jabatan), ditambah dengan 3 pejabat yang dinonjobkan, harus dikembalikan ke jabatan semula atau kedalam jabatan setara.
jika tidak dilakukan, maka pejabat penggantinya akan akan dilakukan pemblokiran data kepegawaiannya pada sistem informasi aparatur sipil negara (siasn).
kemudian ada 55 pns yang memiliki pengalaman dalam jabatan administrator, pengawas, jabatan fungsional, dan pelaksana kurang dari 3 sampai 4 tahun, sehingga tidak sesuai dengan ketentuan pasal 54 ayat (1) dan ayat (3) peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2020 tentang manajemen pns. 
regulasi ini mengatur tentang persyaratan untuk dapat diangkat dalam jabatan administrator memiliki pengalaman pada jabatan pengawas paling singkat 3 tahun atau jabatan fungsional yang setingkat dengan jabatan pengawas sesuai dengan bidang tugas jabatan yang akan diduduki.
selain itu, untuk persyaratan untuk dapat diangkat dalam jabatan pengawas dilakukan paling singkat memiliki pengalaman dalam jabatan pelaksana paling singkat 4 tahun atau jabatan pelaksana sesuai dengan bidang tugas jabatan yang akan diduduki.
55 pejabat ini juga diminta oleh bkn untuk dikembalikan ke jabatan semula atau kedalam jabatan setara.
apabila tidak dikembalikan ke jabatan semula, maka pejabat bersangkutan akan diblokir data kepegawaiannya pada siasn.
baca juga:update terkini! 7 kecamatan di lebong terendam banjir 
meskipun sudah mendapatkan surat teguran dari bkn, namun diketahui hingga saat ini belum ada langkah yang dilakukan pemkab rejang lebong dalam menyikapi surat tersebut. 
di sisi lain, bkn juga meminta kepada pemkab rejang lebong untuk menindaklanjuti surat tersebut terhadap 139 pns yang mengalami mutasi jabatan pada awal januari 2024 lalu, dengan meminta meminta dokumen sebagai klarifikasi berupa dokumen sasaran kerja pegawai (skp) 2  tahun terakhir, dan dokumen peta jabatan yang terbaru.
sementara itu, ratusan akun kepegawaian milik asn di rejang lebong terancam dibloker oleh bkn, imbas dari proses mutasi dan demosi jabatan yang dilakukan pemkab rejang lebong pada awal januari 2024 lalu diduga menyalahi aturan tentang manajamen asn.
salah satu asn yang mengalami demosi jabatan pada mutasi tersebut wn, mengaku dirinya tidak menerima jika nantinya akun kepegawaiannya diblokir oleh asn akibat pemkab rejang lebong tidak menjalani instruksi dari bkn tersebut.
ia bahkan mengklaim bahwa selama menjadi asn di lingkungan pemkab rejang lebong dirinya selalu bertugas sesuai dengan aturan yang berlaku dan sama sekali tidak pernah membuat kesalahan.
“kami berharap banyak agar pemkab rejang lebong bisa segera menyelesaikan persoalan ini, sebelum akun kepegawaian kami dalam siasn (sistem informasi aparatur sipil negara) diblokir oleh bkn. karena ketika siasn sudah diblokir, maka akan sulit untuk dibuka kembali, dan ini tentunya akan merugikan kami sebagai asn,” tutur wn.(**)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Rabu 17 April 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan