Walhi Sebut Bencana di Provinsi Bengkulu Karena Kerusakan Hutan Secara Masif

Reporter: Firmansyah |

Editor: Fazlul Rahman |

Jumat , 19 Apr 2024 - 14:11

ALIHFUNGSI: Salah satu kawasan Hutan Di Provinsi Bengkulu yang telah berubah fungsi menjadi lahan perkebunan masyarakat. (Foto: Walhi)--

Sebab kerusakan kawasan hutan akan lebih mengkhawatirkan lagi jika fungsi tidak berjalan.

"Kami juga sudah mendengar saat ini Provinsi Bengkulu tengah mengusulkan penurunan fungsi kawasan Hutan Lindung (HL) menjadi Hutan Produksi (HP) agar bisa dilakukan penambang emas. Harapan kami usulan ini tidak menjadi salah satu bom waktu nantinya, karena apabila terjadi kerusakan ekologis akan membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang cukup besar untuk memperbaikinya,"ujarnya.

Untuk itu Walhi Bengkulu mendesak Pemerintah daerah melakukan sesegera mungkin penataan ruang yang memperhatikan kaidah-kaidah pengelolaan DAS, bagaimana Perda yang sudah disahkan no 3 tahun 2023 oleh Pemprov harus di detailkan dalam RDTR (Rencana Detail Tata Ruang).

Setelah itu Pempov juga harus menijau kembali khususnya Hulu Das, dan catchment area dikembalikan sesuai fungsinya.

Kemudian Pemprov juga harus memaksimalkan peran dan posisi Forum DAS yang telah dibentuk sebelumnya sebagai wahana koordinasi dan konsilidasi.

"Pemulihan ekosistem memang dibutuhkan sesegera mungkin pemerintah kami minta juga harus melibatkan masyarakat dalam pengelolaannya. Sebab kearifan lokal akan lebih maksimal dalam menjaga fungsi kawasan hutan ,"tandasnya.

Sebelumnya Hefri Oktoyoki S.Hut, M.Si dosen Jurusan Kehutanan Unib mengatakan, untuk memastikan penyebab terjadinya bencana, baik banjir ataupun longsor memang terlebih dahulu dibutuhkan analisis agar dapat memastikan secara pasti.

Namun jika berkaitan dengan banjir tentu yang akan dilihat terlebih dahulu seperti apa hulu sungai tersebut, untuk mengetahui apakah kawasan hutan telah mengalami degradasi lingkungan karena rusaknya hutan atau seperti apa, begitu juga dengan tanah longsor yang terjadi.

Adapun solusi yang bisa aplikasikan untuk mengatasi semakin besarnya dampak bencana, dengan mengatur dan mengelola daerah hulu yaitu kawasan hutan.

Apabila jika ditelusuri ditemukan kerusakan, alih fungsi lahan menjadi lahan perkebunan akibat pertumbuhan penduduk yang pesat untuk mencari kehidupan maka ini menjadi tugas penting pihak terkait dalam mengatasinya.

Sebab pengaturan spasial lahan-lahan yang boleh diperuntukkan sebagai lahan pertanian dengan tetap mempertahankan fungsi hutan sangatlah penting.

"Tidak ada salahnya dengan dampingan baik dari akademisi dan pemerintah masyarakat di percayakan mengelola lahan dengan mekanisme Hutan Desa (HD), sebab cara ini sudah terbukti berhasil dilakukan di Kabupaten Bantaeng dalam mengatasi kerusakan hutan di hulu. Ketimbang masyarakat secara masif membuka hutan secara kuncing-kucingan,"tutupnya. (**)

walhi sebut bencana di provinsi bengkulu karena kerusakan hutan secara masif                            koranrb.id - walhi bengkulu menilai bencana yang terjadi karena terdapat kesalahan dalam pemanfataan tata ruang baik oleh pemerintah.
bencana banjir ini akan tetap menjadi bom waktu, jika tidak segera ditindak lanjuti dan tidak menutup kemungkinan bisa juga terjadi dibeberapa daerah lainnya diprovinsi bengkulu yang kawasan hutannya sudah mengalami degradasi. 
"bencana banjir yang terjadi sebenarnya sudah bisa diprediksi. karena pemanfaatan ruang yang tidak sesuai fungsinya seperti kawasan lindung menjadi lahan pertanian, dan catchment area, atau yang dikenal dengan daerah aliran sungai (das), sudah diketahui dari dulu terjadi kerusakan namun belum ada langkah konkrit yang bisa dilakukan,"kata direktur eksekutif walhi bengkulu abdullah ibrahim ritonga.
untuk diketahui provinsi bengkulu memiliki taman nasional kerinci seblat (tnks) dengan luasan 345.841,51 ha tersebar di empat kabupaten yakni mukomuko (43%), bengkulu utara (21%), lebong (28%), dan rejang lebong (7%). mirisnya, kerusakan kawasan hutan tnks provinsi bengkulu terus terjadi setiap tahunnya. 
baca juga:600 ribu formasi casn, menpanrb: tak ada lagi istilah orang dalam atau titip menitip
berdasarkan hasil pantauan citra satelit yang dilakukan olah tim forest guardian bengkulu, dalam kurun waktu 23 tahun, dari tahun 2001 sampai akhir 2023 lalu, pada kawasan ini telah terjadi deforestasi seluas 9.658,99 hektar.
artinya setiap tahun tnks di bengkulu kehilangan tutupan hutan alam seluas 419,96 ha atau setara dengan 588 kali luas lapangan sepak bola. 
"padahal kita sama-sam tahu bawasanya kawasan taman nasional kerinci seblat (tnks) bengkulu menyandang status sebagai daerah konservasi tertinggi dan salah satu warisan dunia, tapi nyatanya perambahan untuk alih fungsi kawasan masih marak terjadi pada kawasan ini,"jelasnya.
selain itu tim forest guardian bengkulu juga menemukan deforestasi yang telah terjadi pada tnks kabupaten mukomuko seluas 979,47 hektar (11 persen), bengkulu utara seluas 574,47 hektar (6 persen), lebong seluas 5.329,07 hektar (55 persen), dan rejang lebong seluas 2.775,98 hektar (28 persen).
tnks di kabupaten lebong menjadi wilayah yang paling mengkhawatirkan, karena 55 persen kawasannya telah dialih fungsikan.
baca juga:cek syarat dan jadwalnya! beasiswa lpdp khusus ke korea dibuka
"jika kita merunut pada analisis spasial diatas memang lebong ini salah satu wilayah yang tnks nya sangat mengkhawatirkan,"tegasnya.
bencana yang terjadi saat ini di provinsi bengkulu seharusnya bisa menjadi dasar agar bisa lebih hati-hati lagi dalam memberikan izin yang berkaitan dengan ekonomi bidang ekstraktif.
seperti pertambangan, dan perkebunan skala besar sekaligus melakukan pengawasaan atas bidang usaha yang telah berjalan.
sebab kerusakan kawasan hutan akan lebih mengkhawatirkan lagi jika fungsi tidak berjalan.
"kami juga sudah mendengar saat ini provinsi bengkulu tengah mengusulkan penurunan fungsi kawasan hutan lindung (hl) menjadi hutan produksi (hp) agar bisa dilakukan penambang emas. harapan kami usulan ini tidak menjadi salah satu bom waktu nantinya, karena apabila terjadi kerusakan ekologis akan membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang cukup besar untuk memperbaikinya,"ujarnya.
baca juga:sheila on 7 siap melanjutkan tur ke 5 kota ini, bawa lagu baru? 
untuk itu walhi bengkulu mendesak pemerintah daerah melakukan sesegera mungkin penataan ruang yang memperhatikan kaidah-kaidah pengelolaan das, bagaimana perda yang sudah disahkan no 3 tahun 2023 oleh pemprov harus di detailkan dalam rdtr (rencana detail tata ruang).
setelah itu pempov juga harus menijau kembali khususnya hulu das, dan catchment area dikembalikan sesuai fungsinya.
kemudian pemprov juga harus memaksimalkan peran dan posisi forum das yang telah dibentuk sebelumnya sebagai wahana koordinasi dan konsilidasi.
"pemulihan ekosistem memang dibutuhkan sesegera mungkin pemerintah kami minta juga harus melibatkan masyarakat dalam pengelolaannya. sebab kearifan lokal akan lebih maksimal dalam menjaga fungsi kawasan hutan ,"tandasnya.
baca juga:peluang terbuka, begini skema timnas u23 lolos sebagai runner up grup a
sebelumnya hefri oktoyoki s.hut, m.si dosen jurusan kehutanan unib mengatakan, untuk memastikan penyebab terjadinya bencana, baik banjir ataupun longsor memang terlebih dahulu dibutuhkan analisis agar dapat memastikan secara pasti.
namun jika berkaitan dengan banjir tentu yang akan dilihat terlebih dahulu seperti apa hulu sungai tersebut, untuk mengetahui apakah kawasan hutan telah mengalami degradasi lingkungan karena rusaknya hutan atau seperti apa, begitu juga dengan tanah longsor yang terjadi.
adapun solusi yang bisa aplikasikan untuk mengatasi semakin besarnya dampak bencana, dengan mengatur dan mengelola daerah hulu yaitu kawasan hutan.
apabila jika ditelusuri ditemukan kerusakan, alih fungsi lahan menjadi lahan perkebunan akibat pertumbuhan penduduk yang pesat untuk mencari kehidupan maka ini menjadi tugas penting pihak terkait dalam mengatasinya.
baca juga:catat jadwal perjalanan haji tahun ini, penerbangan pertama jemaah haji dimulai 12 mei
sebab pengaturan spasial lahan-lahan yang boleh diperuntukkan sebagai lahan pertanian dengan tetap mempertahankan fungsi hutan sangatlah penting.
"tidak ada salahnya dengan dampingan baik dari akademisi dan pemerintah masyarakat di percayakan mengelola lahan dengan mekanisme hutan desa (hd), sebab cara ini sudah terbukti berhasil dilakukan di kabupaten bantaeng dalam mengatasi kerusakan hutan di hulu. ketimbang masyarakat secara masif membuka hutan secara kuncing-kucingan,"tutupnya. (**)

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Rakyat Bengkulu Senin, 1 Juli 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan