Permintaan Revisi UU Pemilu Direspon Positif, Sikap DPR Seperti Ini

Reporter: Abdi Latul Fatwa |

Editor: Riky Dwi Putra |

Selasa , 23 Apr 2024 - 23:30

Permintaan Revisi UU Pemilu Direspon Positif, Sikap DPR Seperti Ini --

KORANRB.ID - Perintah yang disampaikan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk merevisi Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan UU No 10 Tahun 2016 tentang Pilkada direspons positif

DPR RI.

Dewan memberikan lampu hijau terkait revisi UU Pemilu.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Yanuar Prihatin mencermati sorotan MK soal perjalanan dinas pejabat negara yang berimpitan dengan jadwal kampanye.

Yanuar sepakat bahwa sangat penting mengatur ulang kampanye para pejabat negara.

’’Selama ini mereka, sadar atau tidak sadar, sering kali menyalahgunakan kewenangannya sebagai pejabat untuk kepentingan elektoral,’’ ujarnya.

Karena kerap berimpitan, fasilitas negara berpotensi disalahgunakan untuk tujuan politik praktis.

Pemilu 2024, lanjut dia, memberikan pelajaran sangat berharga bahwa pemilu yang tidak diatur dengan baik melahirkan penyalahgunaan wewenang.

’’Durasi waktu atau jumlah harinya harus jelas dan semua jadwal cuti ini wajib dilaporkan kepada KPU dan Bawaslu,’’ imbuhnya.

permintaan revisi uu pemilu direspon positif, sikap dpr seperti ini                               
koranrb.id - perintah yang disampaikan mahkamah konstitusi (mk) untuk merevisi undang-undang no 7 tahun 2017 tentang pemilu dan uu no 10 tahun 2016 tentang pilkada direspons positif
dpr ri. 
 dewan memberikan lampu hijau terkait revisi uu pemilu.
wakil ketua komisi ii dpr ri yanuar prihatin mencermati sorotan mk soal perjalanan dinas pejabat negara yang berimpitan dengan jadwal kampanye.
yanuar sepakat bahwa sangat penting mengatur ulang kampanye para pejabat negara.
baca juga:wabup bengkulu utara ucapkan perpisahan, yakin lkpj bisa segera disahkan dprd
baca juga:bupati lebong kopli optimis diusung pan di pilwakot bengkulu 
’’selama ini mereka, sadar atau tidak sadar, sering kali menyalahgunakan kewenangannya sebagai pejabat untuk kepentingan elektoral,’’ ujarnya.
karena kerap berimpitan, fasilitas negara berpotensi disalahgunakan untuk tujuan politik praktis.
pemilu 2024, lanjut dia, memberikan pelajaran sangat berharga bahwa pemilu yang tidak diatur dengan baik melahirkan penyalahgunaan wewenang.
’’durasi waktu atau jumlah harinya harus jelas dan semua jadwal cuti ini wajib dilaporkan kepada kpu dan bawaslu,’’ imbuhnya.
baca juga:penerima bansos di lebong pasti berkurang, segini jumlahnya
baca juga:5 bakal cabup dan cawabup di kabupaten ini daftar di 4 parpol 
selama cuti, seluruh fasilitas negara yang melekat pada dirinya juga harus dilepaskan
kemudian, pembagian bansos, beasiswa, sertifikat tanah, uang, dan peresmian-peresmian sarana/prasarana yang berdampak kepada masyarakat harus diatur ulang waktunya sehingga tidak tumpang-tindih di masa-masa kampanye. 
peneliti perkumpulan untuk pemilu dan demokrasi (perludem) muhammad ihsan maulana mengatakan, berbagai kekurangan yang disampaikan mk sudah terasa pasca-pemilu 2019. karena itu, pascapemilu, komisi ii dpr ri menyusun revisi undang-undang.
’’sayangnya, revisi uu pemilu tidak dilanjutkan pemerintah pada 2020,’’ ujar ihsan selasa 23 april 2024.
baca juga:curah hujan tinggi, mukomuko siaga bencana hidrometeorologi, ingatkan nelayan
baca juga:seleksi jptp pemprov, besok uji makalah
kala itu, dpr berencana menggabungkan uu pemilu dan uu pilkada dalam satu uu. draf dan naskah akademik telah selesai disusun.
namun, revisi dibatalkan atas instruksi presiden jokowi.
ihsan mengatakan, catatan mk soal kekosongan hukum terhadap pelaksanaan kampanye di luar jadwal oleh pejabat negara perlu menjadi atensi.
sebab, akibat kekosongan itu, bawaslu tidak punya kekuatan untuk melakukan penindakan karena tidak memenuhi syarat formil.
baca juga:kemendag evaluasi kenaikan het minyakita, belum mengalami perubahan selama 2 tahun
baca juga:perubahan seragam sekolah belum ada petunjuk mendikbud, mukomuko lanjut pembagian seragam gratis
’’hari ini bawaslu menahan diri untuk tidak melakukan penindakan terhadap kampanye di luar jadwal,’’ tuturnya.
akibatnya, dugaan pelanggaran kampanye terselubung tidak pernah bisa ditindak.
kemudian dari sisi hukum, definisi kampanye di luar jadwal harus lebih detail.
lebih lanjut, dari sisi penindakan, harus ada norma sanksi yang tegas sehingga dapat memunculkan efek jera. (**)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Rabu 24 April 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan