Maju Pilgub Bengkulu, Mantan Bupati Rejang Lebong Ahmad Hijazi Daftar ke 5 Parpol Ini

BACA JUGA:Pilgub Bengkulu 2024, Adu Kuat Politikus 'Gajah'! Ini Kandidat yang Diprediksi Bakal Maju

PDIP Patok Target Pilkada di Rakernas

Partai politik (Parpol) mulai mengatur strategi untuk memenuhi target di pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024. PDIP sebagai pemenang pemilu akan menetapkan target pencapaian pilkada pada rapat kerja nasional (Rakernas) yang akan digelar bulan depan.

’’Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, Rakernas PDIP akan membahas langkah-langkah strategis partai pasca-pemilu. Salah satunya, kata Hasto, terkait pemenangan pilkada serentak. Menurutnya, target PDIP di Pilkada 2024 akan diputuskan dalam rakernas yang akan digelar pada 24-26 Mei mendatang di Jakarta.

Politisi asal Jogjakarta itu mengatakan, target diputuskan berdasarkan pemetaan politik.  PDIP juga membuka ruang kerja sama dengan sejumlah parpol. Di tingkat nasional, PDIP telah bekerja sama dengan PPP, Hanura dan Perindo. 

Pada tingkat kabupaten atau kota dan provinsi, PDIP juga membuka kerja sama politik. ’’Tentu sesuai dengan dinamika politik dan kultur politik yang ada,’’ paparnya.

PAN juga mulai memanasi mesin politiknya untuk menyambut pilkada.

Wakil Ketua Umum PAN Yandri Susanto mengatakan, pihaknya sudah menjalin komunikasi dengan para tokoh di daerah. ’’Kami sudah menjajaki putra-putri terbaik di daerah,’’ papar Yandri.

Dia menegaskan, partainya akan mengusung sosok yang bisa menyelesaikan berbagai persoalan di daerah. PAN tidak melihat ras, suku, golongan, atau agama dari tokoh yang akan diusung. Yang terpenting, mereka memahami persoalan masyarakat dan menyelesaikannya dengan baik. ’’Kami siap bekerja sama dengan partai politik mana pun,’’ ungkap Yandri.

Sementara itu, masyarakat sipil mewanti-wanti upaya duplikasi kecurangan Pilpres pada Pilkada 2024. Khususnya terkait politisasi bansos.

Peneliti Transparency International Alvin Nicola mengatakan, dari hasil analisa terhadap APBD provinsi, alokasi dana sosial di 2024 cukup signifikan. 

Dia memprediksi, alokasi itu belum dihabiskan di awal tahun atau pada pemilu lalu. ’’Apakah sudah terlaksana semua di pemilu? saya kira belum,’’ ujarnya dalam diskusi di kawasan Cikini kemarin.

Pola pada Pilpres, lanjut dia, sangat mungkin diulang pada Pilkada. Apalagi, putusan MK memberi kepastian bahwa pola tersebut tidak masuk pada pelanggaran. Oleh karenanya, ini menjadi momen gerakan sipil untuk melakukan pemantauan. ’’Penting belajar merefleksikan dari kemarin (kasus pilpres),’’ imbuhnya.

Peneliti Perludem Heroik Pratama menambahkan, putusan MK terkait bansos di Pilpres tidak bisa melihat lebih jauh menyangkut motif dibaliknya. Padahal, ada persoalan pada penentuan waktu distribusinya yang bersamaan dengan masa kampanye. 

 Cara pandang MK yang demikian, kata dia, sulit untuk kemudian mengidentifikasi politisasi bansos sebagai pelanggaran. ’’Ini kami khawatirkan di duplikasi,’’ tuturnya. (afa)