Dikbud Tunggu Laporan Penggunaan Dana BOS Tahap I , Tahap II Akan Dicairkan Juli

Reporter: Ari Saputra Wijaya |

Editor: Ade HR |

Kamis , 02 May 2024 - 18:53

Sekretaris Dinas Dikbud Rejang Lebong, Hanapi, M.Pd mengungkapkan anggaran BOS yang disalurkan tersebut merupakan anggaran tahap pertama--Arie/rb

CURUP, KORANRB.ID – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Rejang Lebong mengingatkan kepada seluruh sekolah agar bisa membuat laporan penggunaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) tahap 1 sebelum menyampaikan usulan untuk pencairan dana BOS Tahap II.

Pasalnya sebelumnya pemerintah telah menyalurkan sebanyak Rp19 miliar dana BOS yang menyasar 39.615 siswa.

Sekretaris Dinas Dikbud Rejang Lebong, Hanapi, M.Pd mengungkapkan anggaran BOS yang disalurkan tersebut merupakan anggaran tahap pertama, yakni sebesar 50 persen dari total pagu anggaran Rp 38 miliar.

Sementara untuk anggaran tahap kedua akan disalurkan pada bulan Juli mendatang.

"Penyaluran dana BOS ini langsung melalui rekening sekolah yang bersangkutan. Alokasi Dana BOS Reguler Tahap I ini adalah sebesar 50 persen untuk masing-masing sekolah yang telah mendapatkan rekomendasi dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan," terang Hanapi.

Hanapi menjelaskan bahwa jumlah pelajar yang menerima dana BOS terdiri dari 27.549 siswa SD, baik negeri maupun swasta, dan 12.066 siswa SMP.

Bagi pelajar tingkat SMP, dana BOS yang diterima sebesar Rp1.100.000 per tahun, sementara untuk pelajar tingkat SD sebesar Rp900.000 per tahun.

Pencairan dana BOS dilakukan dalam dua tahap setiap tahunnya. Para penerima bantuan ini telah diverifikasi sebelumnya dalam data pokok pendidikan (Dapodik.

"Kita berharap sekolah-sekolah yang sudah menerima dana BOS ini, agar bisa segera membelanjakan dana tersebut untuk pembangunan sekolah dan pendukung operasional pembangunan," terang Hanapi.

Lebih lanjut, Hanapi mengingatkan supaya pihak sekolah cermat menggunakan dana BOS ini.

Termasuk penggunaan dana BOS harus dilaporkan.

Jika sekolah gagal melaporkan dana BOS ke Kemdikbud dua tahun berturut-turut, maka konsekuensinya sekolah tersebut tidak akan mendapatkan dan BOS untuk tahun berikutnya.

dikbud tunggu laporan  penggunaan dana bos tahap i , tahap ii akan dicairkan juli                            curup, koranrb.id – dinas pendidikan dan kebudayaan (disdikbud) kabupaten rejang lebong mengingatkan kepada seluruh sekolah agar bisa membuat laporan penggunaan dana bantuan operasional sekolah (bos) tahap 1 sebelum menyampaikan usulan untuk pencairan dana bos tahap ii.
pasalnya sebelumnya pemerintah telah menyalurkan sebanyak rp19 miliar dana bos yang menyasar 39.615 siswa.
sekretaris dinas dikbud rejang lebong, hanapi, m.pd mengungkapkan anggaran bos yang disalurkan tersebut merupakan anggaran tahap pertama, yakni sebesar 50 persen dari total pagu anggaran rp 38 miliar.
sementara untuk anggaran tahap kedua akan disalurkan pada bulan juli mendatang. 
baca juga:ini hukum hantaran dalam pernikahan menurut islam
"penyaluran dana bos ini langsung melalui rekening sekolah yang bersangkutan. alokasi dana bos reguler tahap i ini adalah sebesar 50 persen untuk masing-masing sekolah yang telah mendapatkan rekomendasi dari menteri pendidikan dan kebudayaan," terang hanapi.
hanapi menjelaskan bahwa jumlah pelajar yang menerima dana bos terdiri dari 27.549 siswa sd, baik negeri maupun swasta, dan 12.066 siswa smp.
bagi pelajar tingkat smp, dana bos yang diterima sebesar rp1.100.000 per tahun, sementara untuk pelajar tingkat sd sebesar rp900.000 per tahun.
pencairan dana bos dilakukan dalam dua tahap setiap tahunnya. para penerima bantuan ini telah diverifikasi sebelumnya dalam data pokok pendidikan (dapodik.
baca juga:inilah daftar nama 35 dprd kota bengkulu periode 2024 - 2029, sudah ditetapkan kpu
 "kita berharap sekolah-sekolah yang sudah menerima dana bos ini, agar bisa segera membelanjakan dana tersebut untuk pembangunan sekolah dan pendukung operasional pembangunan," terang hanapi.
lebih lanjut, hanapi mengingatkan supaya pihak sekolah cermat menggunakan dana bos ini.
termasuk penggunaan dana bos harus dilaporkan.
jika sekolah gagal melaporkan dana bos ke kemdikbud dua tahun berturut-turut, maka konsekuensinya sekolah tersebut tidak akan mendapatkan dan bos untuk tahun berikutnya. 
baca juga:ini daftar nama 25 anggota dprd bengkulu selatan periode 2024-2029
“ya, sekolah harus rutin menyampaikan penggunaan dana bos-nya.
bahkan di setiap tahapan pencairan, kita selalu ingatkan harus ada laporan penggunaan anggaran secara rinci, agar bisa terus mendapat kucuran dana bos," beber hanapi.
hanapi menyatakan bahwa penggunaan dana bos untuk tahun 2024 mengalami perubahan dibandingkan tahun sebelumnya.
salah satu perubahan terjadi pada kegiatan pembelian buku, di mana persentase alokasi yang sebelumnya 10 persen kini telah meningkat menjadi minimal 15 persen.
baca juga:sukseskan hari pendidikan nasional, pln icon plus goes to school mengajar 798 siswa, tanam 1000 bibit pohon   
“selain itu, sekolah yang menerima dana bos diminta untuk menghemat anggaran dengan tidak melakukan pengangkatan kembali tenaga honorer yang gajiannya dibiayai menggunakan dana bos tahun 2024,” tambah hanapi.    
diketahui bahwa dana bos untuk tingkat sd dan smp telah dialokasikan sebesar rp38 miliar, sementara untuk tingkat tk dan paud sebesar rp4 miliar. 
terkait alokasi dana bos untuk pembelian buku pelajaran, hanpi mengakui bahwa dengan alokasi sebelumnya yang hanya 10 persen untuk pembelian buku cetak belum berjalan maksimal karena belum bisa memenuhi kebutuhan siswa akan buku pelajaran.
bahkan pada tahun-tahun sebelumnya masih banyak siswa yang tidak mendapatkan buku pelajaran yang dialokasikan dari dana bos tersebut.
baca juga:gagal menang pileg, caleg ini terancam masuk penjara usai dilaporkan perawat rsud, ini kasusnya 
  "dengan perubahan kebijakan penggunaan bos terkait 15 persen untuk pembelian buku cetak ini, kita berharap seluruh pelajar bisa mendapatkan buku cetak.
sehingga target untuk menetapkan program satu buku satu siswa dalam setiap mata pelajaran bisa terpenuhi," terangnya. 
dengan regulasi tersebut, hanapi menegaskan tidak ada istilahnya peserta didik membeli buku sendiri, baik yang bersekolah di sekolah negeri maupun swasta.
jika dulunya peserta didik dari sekolah swasta membeli buku sendiri, tahun ini karena sekolah swasta juga mendapatkan dana bos, maka para peserta didik pun tidak boleh lagi membeli buku sendiri. 
baca juga:melahirkan! ini 5 fakta menarik ular harimau     
“karena sudah disiapkan anggarannya melalui dana bos, berarti dalam pembelajarannya para peserta didik pun tidak perlu lagi membeli lks (lembar kerja siswa).
dan kepada sekolah pun sudah kita tekankan agar tidak menjual lks kepada para peserta didik,” tegas hanapi.
 selain untuk membeli buku pelajaran bagi peserta didik, dana bos juga bisa digunakan untuk membayar gaji guru honorer atau guru tenaga harian lepas (thl).
hanapi mengatakan, adapun syarat guru honorer yang bisa dibayarkan gajinya melalui dana bos adalah guru honorer yang telah memiliki nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan (nuptk). 
baca juga:gagal menang pileg, caleg ini terancam masuk penjara usai dilaporkan perawat rsud, ini kasusnya   
"namun untuk tahun 2024 ini, kita meminta kepada sekolah agar tidak melakukan perekrutan terhadap guru honorer terlebih dahulu, agar penggunaan dana bos bisa lebih difokuskan untuk peningkatan kualitas pendidikan," jelasnya.
sementara untuk guru yang berstatus aparatur sipil negara (asn) maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk), apapun bentuknya tidak boleh menerima pembayaran honor dari dana bos. 
  “kalau guru asn kan sudah ada tunjangan dari pemerintah, begitu pun guru dari pppk juga sudah mendapatkan gaji dari pemerintah yang dianggarkan setiap tahunnya,” singkat hanapi.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Rakyat Bengkulu, Rabu 26 Juni 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan