Rakor dengan KPK, Bupati Tegaskan Siap Dukung Upaya Pencegahan Korupsi

Reporter: Tri Shandy Ramadani |

Editor: Sumarlin |

Selasa , 07 May 2024 - 23:27

PENCEGAHAN: Bupati Bengkulu Utara, H. Miam menghadiri acara rakor pencegahan korupsi.-foto: shandy/koranrb.id-

rakor dengan kpk, bupati tegaskan siap dukung upaya pencegahan korupsi                            koranrb.id – bupati bengkulu utara, ir. h. mian mengikuti rapat koordinasi dan sinergi dan penguatan pemberantasan korupsi yang juga dihadiri seluruh kepala daerah di provinsi bengkulu.
mian menegaskan pemkab bengkulu utara siap melaksanakan apa yang menjadi saran kpk dalam upaya pencegahan atas tindak pidana korupsi tersebut.
mian menegaskan pemkab bengkulu utara selama ini sudah mengikuti apa yang disarankan oleh kpk dalam rangka pencegahan korupsi.
termasuk melaksanakan sistem pelayanan perizinan sesuai standar dari kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi (kemenpanrb).
“sistem perizinan online yang kita terapkan dengan mal pelayanan publik selama ini salah satu cara untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi,” tegasnya.
baca juga:langkah kemendikbudristek cegah penerbitan ijazah palsu, terbitkan modul ini 
selain itu, setiap awal tahun sebelum pelaksanaan anggaran yang dilaksanakan oleh masing-masing kepala opd, seluruh kepala opd juga diminta membuat pernyataan atau pakta integritas. 
pakta integritas ini merupakan janji dan komitmen seluruh kepala opd untuk berlaku jujur dalam melaksanakan anggaran sesuai dengan aturan yang berlaku.
“membuat pakta integritas ini sudah kita lakukan sejak bertahun-tahun lalu sebagai penegakan dan komitmen dari masing-masing kepala opd untuk melaksanakan pemerintahan yang bersih,” tegas mian.
salah satu yang disarankan kpk dalam rapat koordinasi dan sinergi dan penguatan pemberantasan korupsi selasa 7 mei 2024, kpk juga meminta kepala daerah untuk kembali membuat surat edaran pada seluruh jajarannya.
surat edaran ini untuk mencegah terjadinya pungutan liar (pungli) yang dilakukan oleh jajaran pemerintah.
“hal ini juga akan kita lakukan sebagai bentuk komitmen kita dalam mencegah terjadinya pungutan liar,” jelas mian.
selain dengan adanya surat edaran tersebut, mian juga sudah menegaskan dalam berbagai momen pada seluruh jajaran untuk memberikan pelayanan terbaik pada masyarakat.
baca juga:pemutihan pajak kendaraan bermotor kembali dibuka, dimulai mei hingga juni 2024
pelayanan terbaik tersebut bukan hanya pelayanan yang cepat mudah dan memenuhi kebutuhan masyarakat.
namun juga pelayanan masyarakat yang bersih dan bebas pungutan liar.
“maka hal ini harus menjadi catatan dari seluruh opd, apalagi terkait dengan pelayanan dasar masyarakat,” tandasnya.
saat ini semua pelayanan di bengkulu utara sudah dilakukan secara online maupun dengan sistem aplikasi.
terutama hal yang terkait dengan pelayanan dasar yang rawan terjadi pungutan liar seperti perizinan, pelayanan kependudukan, kesehatan dan pendidikan.
“hal ini sebagai langkah pencegahan yang dilakukan pemerintah daerah,” ujarnya.
pemkab bengkulu utara juga membuka sistem pelaporan dan aspirasi masyarakat secara online.
baca juga:3 figur ini berpeluang menjadi srikandi pertama pimpin provinsi bengkulu 
masyarakat yang merasa menjadi korban pungutan lir bisa melapor langsung melalui aplikasi tersebut.
“jika laporan tersebut kita terima akan langsung kita tindaklanjuti,” ucapnya.
pemkab bengkulu utara juga melakukan upaya meningkatkan kapasitas atau memperkuat aparatur pengawas internal pemerintah (apip) yang berfungsi dalam rangka pencegahan.
inspektorat bukan hanya menjadi pengawas namun juga menindak sesuai dengan sanksi kepegawaian jika memang terjadi pelanggaran, apalagi melakukan pungutan liar.
“kita memiliki apip, kita juga memiliki tim  sapu bersih pungutan liar yang di dalamnya bukan hanya dari pemkab bengkulu utara namun juga dari tni dan polri,” kata mian.
pemkab bengkulu utara juga memberikan sanksi tegas pada pegawainya yang melakukan pelanggaran apalagi yang terkait dengan tindak pidana korupsi.
hal ini terbukti dengan sudah dilakukannya pemberhentian tidak dengan hormat pada dua mantan pejabat bengkulu utara yang terjerat kasus korupsi.
“hal ini harus menjadi catatan dan pelajaran bagi seluruh asn di bengkulu utara untuk tidak main-main dan melakukan pelanggaran, apalagi pelanggaran hukum. karena selain pencegahan, kita juga siap memberikan sanksi tegas bagi asn yang masih terbukti melanggar,” tegas mian.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Rabu 8 Mei 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan