Kepala OPD Harus Bangun Jaringan ke Pusat, Untuk Menjemput Anggaran Daerah

KORANRB.ID – Kondisi keterbatasan anggaran yang dimiliki Kabupaten Rejang Lebong saat ini dikhawatirkan akan berdampak pada percepatan pembangunan daerah yang berjalan lamban.

Untuk itu, Bupati Rejang Lebong Drs. H. Syamsul Effendi, MM meminta kepada seluruh OPD agar bisa menjemput anggaran ke pemerintah pusat untuk membantu anggaran pembangunan daerah ke depan.

Menurut Bupati, jika hanya mengandalkan porsi anggaran dari APBD saja, maka kecil harapan pembangunan bisa berjalan cepat sesuai rencana.

Pasalnya APBD saat ini sudah dibagi sesuai porsi dan besaran masing-masing, mulai dari belanja pegawai, alokasi kesehatan, pendidikan, dan lainnya.

BACA JUGA:Dalam Sehari, Wabup Rejang Lebong Hendra Sambangi 3 Parpol

“Ini butuh kerja keras bersama, baik Bupati dan seluruh jajaran kepala OPD. Agar merancang program yang bisa memancing anggaran dari pemerintah pusat turun ke Kabupaten Rejang Lebong ini. Selain itu program kerja yang baik, juga bisa memancing pemerintah pusat agar mau menyalurkan bantuan kepada daerah kita ini,” jelas Bupati.

Bupati mengatakan, tidak ada yang salah dari upaya mendapatkan anggaran pusat, asalkan muaranya jelas untuk kesejahteraan masyarakat Rejang Lebong.

Karena saat ini hampir seluruh daerah di Indonesia berlomba-lomba membuat program terbaik, agar pemerintah pusat mau mengucurkan dana dan bantuan ke daerah.

BACA JUGA: Bengkulu Punya Potensi Minyak Bumi, Gubernur Rohidin Teken MoU dengan UIR

“Pejabat harus pandai-pandai cari bantuan dana ke pusat dan dimasukan ke Kabupaten Rejang Lebong. Selain bantuan dana bisa juga dalam bentuk barang, dengan tak lain tujuannya adalah untuk mensejahterakan masyarakat,” kata Bupati.

Bupati menambahkan, kendati APBD Kabupaten Rejang Lebong porsi anggarannya sudah jelas peruntukannya.

Namun bukan berarti itu menghambat kreativitas pejabat OPD untuk menyusun program yang baik.

BACA JUGA:Pilkada Kepahiang: Nata-Hafizh vs Windra-Ramli, Riri Jalur Perseorangan?

Saat ini pemerintah pusat terus melakukan seleksi dan verifikasi program yang bisa dibantu melalui dana hibah atau bantuan lainnya.