Anggaran Turun, Aduan Membludak di DKPP

anggaran turun, aduan membludak di dkpp koranrb.id - dewan kehormatan penyelenggara pemilu (dkpp) ri mengeluhkan kekurangan anggaran pada tahun 2024. padahal, jumlah perkara yang ditangani dkpp tahun ini mengalami kenaikan signifikan. ketua dkpp ri heddy lugito mengatakan, tahun ini pihaknya hanya mendapat alokasi rp 68 miliar. jumlah itu menurun dibanding tahun 2023 yang mencapai rp 91 miliar. baca juga:estimasi anggaran pembebasan lahan pembangunan pelabuhan rp 2 miliar baca juga:strategi bisnis menjadi alasan bata tutup pabrik di purwakarta jumlah saat ini, dipastikan tidak mencukupi operasional lembaga. ’’tentu saja kurang. kita masih butuh anggaran 20 m,’’ ujarnya di jakarta  apalagi, jumlah perkara yang ditangani meningkat drastis. sejak januari 2024 hingga awal mei 2024 saja, sudah 233 perkara yang masuk. baca juga:tingkatkan kesehatan jantung, ini 11 khasiat jambu biji untuk kesehatan baca juga:breakingnews! final, dempo - bang ken resmi berpasangan di pilgub 2024 padahal, sepanjang tahun 2023, aduan hanya 299 perkara. mengingat 2024 masih panjang, jumlah aduan diprediksi meningkat.  pasca sengketa di mk, pihak yang tak puas akan mengadukan ke dkpp. selain itu, ada banyak potensi aduan pelanggaran etik di akhir tahun terkait ajang pilkada 2024. baca juga:sekda lepas 136 orang jemaah calon haji bengkulu selatan baca juga:jelang pilkada, asn diingatkan jaga netralitas, ini pesan bawaslu provinsi bengkulu belajar dari pengalaman, potensi pelanggaran di pilkada jauh lebih besar dari pemilu.  ’’karena hubungan antara penyelenggara pemilu di tingkat kabupaten/kota dan provinsi dengan peserta pemilu lebih dekat,’’ tuturnya. untuk itu, heddy berharap kementerian keuangan mau mempertimbangkan untuk menambah besaran anggaran. dalam kesempatan itu, heddy juga memaparkan perkembangan kasus dugaan asusila yang dilakukan ketua kpu ri hasyim asyari terhadap anggota ppln di belanda. dia menyebut, perkara itu telah diregistrasi dan dinyatakan memenuhi syarat untuk disidangkan. baca juga:jalan lintas manna - pagar alam sudah bisa dilalui, bupati gusnan imbau masyarakat waspada baca juga:mantan ketua pemuda pancasila diminta kooperatif, identitas tersangka disebarkan ke seluruh indonesia karena perkara itu menyita perhatian publik dan demi kepastian hukum, dkpp juga akan memprioritaskan kasus itu. kecepatannya akan berbeda dengan perkara umumnya yang membutuhkan waktu 3-4 bulan. ’agar semua mendapat kepastian, tidak menjadi isu tidak menjadi bola liar untuk saling menyudutkan,’’ jelasnya. heddy memastikan, dkpp akan menangani kasus ini secara objektif. dia menegaskan tidak akan terpengaruh dengan intervensi apapun.  terpisah, kuasa hukum pengadu dari lembaga konsultasi dan bantuan hukum universitas indonesia maria dianita prosperiani mengapresiasi kebijakan memprioritaskan. ’’kalau benar, apresiasi kepada dkpp yang bergerak cepat,’’ ujarnya. baca juga:suhartono kembalikan formulir penjaringan calon walikota bengkulu ke parpol ini baca juga:opini: fenomena inflasi yang terjadi setelah lebaran  pasalnya, lanjut dia, selama ini klien telah menunggu proses di dkpp segera berlangsung. hingga kemarin, dkpp belum memberikan jadwal sidang. ’’mudah-mudahan betul dipriortaskan. kami dan khususnya klien kami juga menunggu,’’ imbuhnya.  sementara itu, ketua kpu hasyim asyari belum menanggapi terkait aduan etik tersebut. dalam berbagai kesempatan, hasyim menolak mengomentari. (**)  

Tag

• # aduan
• # anggaran
• # dkpp

Share

• 
• 
• 
• 
•