Soroti Kasus Kekerasan Anak, DPRD Bengkulu Utara Siapkan Anggaran Tambahan

Reporter: Tri Shandy Ramadani |

Editor: Riky Dwiputra |

Kamis , 16 May 2024 - 21:49

Soroti kasus kekerasan anak, DPRD Bengkulu Utara siapkan anggaran tambahan --shandy/rb

KORANRB.ID – Pansus DPRD Bengkulu Utara masih membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) APBD 2023.

Pansus sudah mencatat beberapa program yang dilakukan oleh masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD).

Termasuk diantaranya yang dinilai belum maksimal sesuai dengan kondisi yang terjadi di Bengkulu Utara belakangan ini.

Pansus juga melakukan telaah terkait penyebab belum maksimalnya kinerja masing-masing OPD sehingga harus menjadi catatan bagi daerah.

Diharapkan adanya catatan tersebut bisa membawa peningkatan kinerja masing-masing OPD yang memang dinilai belum maksimal sepanjang 2023 lalu.

Diantara yang menjadi sorotan terkait meningkatnya permasalahan kasus yang melibatkan anak sebagai korban.

Angka kasus kekerasan terhadap anak terutama terkait dengan asusila di Bengkulu Utara memang tinggi.

Bahkan terjadi peningkatan setiap tahunnya, hal ini juga menjadi sorotan Pansus DPRD lantaran permasalahan anak juga masuk dalam salah satu bidang penanganan pemerintah melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau DPPPA.

Ketua Pansus DPRD Edi Putra menerangkan jika fungsi DPPA bukan hanya terkait dengan penanganan jika memang terjadi kasus kekerasan dengan korban anak, termasuk yang terkait perbuatan asusila.

Namun, ia berharap pencegahan harus dikedepankan sehingga tidak ada lagi anak di Bengkulu Utara menjadi korban.

soroti kasus kekerasan anak, dprd bengkulu utara siapkan anggaran tambahan                             koranrb.id – pansus dprd bengkulu utara masih membahas laporan keterangan pertanggungjawaban (lkpj) apbd 2023.
pansus sudah mencatat beberapa program yang dilakukan oleh masing-masing organisasi perangkat daerah (opd). 
termasuk diantaranya yang dinilai belum maksimal sesuai dengan kondisi yang terjadi di bengkulu utara belakangan ini.
pansus juga melakukan telaah terkait penyebab belum maksimalnya kinerja masing-masing opd sehingga harus menjadi catatan bagi daerah. 
baca juga:dprd bengkulu utara minta perluasan program bibit sayuran gratis untuk masyarakat
baca juga:dprd bengkulu utara bahas perda tentang disabilitas dan pengembangan pesantrean 
diharapkan adanya catatan tersebut bisa membawa peningkatan kinerja masing-masing opd yang memang dinilai belum maksimal sepanjang 2023 lalu.
diantara yang menjadi sorotan terkait meningkatnya permasalahan kasus yang melibatkan anak sebagai korban. 
angka kasus kekerasan terhadap anak terutama terkait dengan asusila di bengkulu utara memang tinggi.
bahkan terjadi peningkatan setiap tahunnya, hal ini juga menjadi sorotan pansus dprd lantaran permasalahan anak juga masuk dalam salah satu bidang penanganan pemerintah melalui dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak atau dpppa.
baca juga:apbd terlambat, dprd bengkulu utara minta percepatan pembangunan infrastruktur 
baca juga:pansus dprd bengkulu utara berikan target ipm 2024 dalam raperda lkpj 
ketua pansus dprd edi putra menerangkan jika fungsi dppa bukan hanya terkait dengan penanganan jika memang terjadi kasus kekerasan dengan korban anak, termasuk yang terkait perbuatan asusila. 
namun, ia berharap pencegahan harus dikedepankan sehingga tidak ada lagi anak di bengkulu utara menjadi korban. 
“maka memang peran pemerintah terutama dinas pppa harus dikedepankan dalam hal pencegahan agar tidak terjadinya kasus tersebut, atau tidak terulang lagi,” terangnya. 
dari hasil pembahasan panitia khusus dprd terkait raperda lkpj tersebut, maka ia menegaskan dprd siap menambah anggaran dinas pppa. 
baca juga:masa bakti segera berakhir, dprd bengkulu utara komitmen lakukan ini 
baca juga:tingkatkan kesejahteraan, ini dilakukan dprd bengkulu utara perjuangkan guru non asn menjadi pppk 
namun program yang dirancang akan dilakukan tersebut memang benar-benar diyakini bisa berdampak pada pencegahan dan perlindungan anak di bengkulu utara. 
“sehingga kasus yang menyebabkan anak menjadi korban tidak terulang lagi,” terangnya. 
ia juga meminta dinas pppa aktif berkoordinasi dengan opd-opd terkait dalam rangka pencegahan kasus kekerasan terhadap anak tersebut.
terutama dinas pendidikan dan dinas sosial yang terkait dengan permasalahan anak. 
baca juga:bahan lkpj, dprd bengkulu utara bentuk pansus bedah keberhasilan program 2023 
baca juga:dprd bengkulu utara siap dukung pemerintahan bersih pertahankan wtp 
dinas pendidikan sangat penting karena sebagian besar waktu anak juga dihabiskan untuk sekolah. 
dengan koordinasi yang baik, maka dinas pppa juga bisa memastikan sekolah-sekolah di bengkulu utara juga aman bagi anak dalam beraktifitas. 
“termasuk dinas pendidikan juga wajib mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan pada anak selama berjalannya proses belajar mengajar di itu berjalan,” terangnya.
permasalahan anak tersebut dinilainya adalah permasalahan yang sangat penting dan harus disikapi pemerintah. 
baca juga:kpu tetapkan pdi-p raih kursi ketua, ini 30 calon terpilih dprd bengkulu utara 
baca juga:ini prediksi formasi pimpinan dprd bengkulu utara 
permasalahan anak dinilainya tidak boleh hanya dipandang permasalahan yang terjadi hari ini. namun permasalahan anak dinilainya adalah permasalahan yang akan berlanjut masa depan karena terkait dengan penerus pembangunan di bengkulu utara.
“maka hal ini harus dipandang serius dan harus disikapi secara serius juga,” terangnya. 
bahkan ia meminta dinas pppa berkoordinasi dengan desa dan organisasi wanita dalam rangka pencegahan.
ini karena desa-desa juga memiliki kegiatan non fisik yang bisa dikedepankan untuk program-program ramah anak dan pendidikan bagi orangtua. 
sehingga anak bisa mendapatkan tempat yang aman bukan hanya dilingkungan keluarga namun juga dilingkungan sekolah dan dilingkungan masyarakat saat beraktivitas. (qia/adv)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Jumat 17 Mei 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan