Kebijakan Baru Pembayaran Pajak Angkot di Bengkulu Yakin Terealisasi

Reporter: Abdilatul Fatwa |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Sabtu , 18 May 2024 - 22:30

PAJAK ANGKOT: Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu tengah mempersiapkan kebijakan baru yang bertujuan untuk membantu pemilik kendaraan Angkutan Kota (angkot). DOK/RB--

kebijakan baru pembayaran pajak angkot di bengkulu yakin terealisasi                              koranrb.id – pemerintah provinsi (pemprov) bengkulu tengah mempersiapkan kebijakan baru yang bertujuan untuk membantu pemilik kendaraan angkutan kota (angkot) dalam membayar pajak kendaraan mereka.
kebijakan ini diharapkan dapat mengatasi kendala yang selama ini dihadapi oleh para sopir angkot dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak.
kepala badan pengelolaan keuangan dan aset daerah (bpkad) provinsi bengkulu, dr. haryadi, spd, mm, msi mengungkapkan bahwa dalam waktu dekat pihaknya akan mengumpulkan koperasi maupun badan hukum yang dapat membantu masyarakat pemilik angkot untuk membayar pajak. 
“organisasi itu nantinya akan efektif dan aktif. sehingga menjadi wadah bagi angkot untuk membayar pajak,” jelas haryadi.
baca juga:pastikan penerapan sistem zonasi ppdb 2024, disdikbud gandeng 2 dinas ini
baca juga:final! pemutihan pajak kendaraan bermotor dimulai 4 juli
haryadi menjelaskan bahwa gubernur bengkulu akan memberikan kebijakan yang dapat membantu para sopir angkot membayar pajak. 
meskipun sampai saat ini belum ada data pasti mengenai jumlah angkot yang masih aktif di provinsi bengkulu, haryadi optimis kebijakan tersebut akan segera terealisasi.
“minggu depan, insyaallah ada kebijakan dari pak gubernur,” ungkap haryadi.
selama ini, angkot di provinsi bengkulu tidak dapat membayar pajak karena harus tergabung dalam wadah organisasi atau koperasi untuk memenuhi persyaratan yang diatur oleh pemerintah pusat. 
baca juga:pajak hiburan naik 40 persen, bapenda kota bengkulu ajak pelaku usaha hiburan edukasi masyarakat
baca juga:pemutihan pajak kendaraan diundur, gubernur: pastinya tahun 2024
“ada keluhan tidak bisa bayar pajak karena tidak ada wadah organisasi,” tambah haryadi.
sebagai informasi, pemprov bengkulu melalui dinas perhubungan pernah mengeluarkan surat nomor 550/11/dishub/2017 tertanggal 10 januari 2017 tentang perpanjangan stnk dan plat kendaraan angkutan umum, yang ditujukan kepada kepala bpkd provinsi bengkulu. 
dalam surat tersebut, pemprov bengkulu tidak mengeluarkan perpanjangan stnk dan plat kendaraan bermotor angkutan umum dan angkutan barang yang belum berbadan hukum serta belum memiliki surat keterangan lulus uji laik jalan. 
dasar hukum yang digunakan oleh dishub provinsi bengkulu dalam surat tahun 2017 tersebut adalah permendagri 101 tahun 2014, meskipun regulasi tersebut telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak dikeluarkannya permendagri 12 tahun 2016.
baca juga:optimalkan pajak daerah, pemprov jalin pks dengan dirjen pajak
baca juga:pemutihan pajak kendaraan bermotor kembali dibuka, dimulai mei hingga juni 2024
terkait hal tersebut, haryadi memastikan bahwa masyarakat yang memiliki angkot nantinya akan tetap bisa membayar pajak melalui kebijakan baru yang sedang dipersiapkan. 
“semua itu untuk membantu meringankan masyarakat,” ujarnya.
gubernur bengkulu, rohidin mersyah, dalam berbagai kesempatan juga menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah daerah dan para pemilik angkot untuk memastikan bahwa semua kendaraan angkot yang beroperasi memenuhi persyaratan hukum dan layak jalan.
hal ini tidak hanya untuk kepentingan perpajakan, tetapi juga untuk menjamin keselamatan dan kenyamanan penumpang.
para sopir angkot menyambut baik rencana kebijakan ini. 
mereka berharap dengan adanya wadah yang jelas untuk membayar pajak, mereka tidak akan lagi menghadapi kesulitan dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka. 
seorang sopir angkot, heri, mengungkapkan rasa syukurnya atas kebijakan yang akan dikeluarkan oleh pemprov bengkulu.
“kami sangat terbantu jika ada organisasi yang memudahkan kami membayar pajak. semoga segera terealisasi,” ujarnya.
kebijakan ini diharapkan tidak hanya mempermudah proses pembayaran pajak bagi para pemilik angkot, tetapi juga meningkatkan kepatuhan perpajakan di provinsi bengkulu.
dengan demikian, diharapkan akan ada peningkatan penerimaan daerah dari sektor pajak kendaraan bermotor yang dapat digunakan untuk pembangunan dan pelayanan publik yang lebih baik.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Minggu 19 Mei 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan