Awasi Kinerja 67 Panwaslu Kecamatan, Terutama Soal Netralitas di Pilkada 2024

Reporter: Tri Shandy Ramadani |

Editor: Patris Muwardi |

Jumat , 24 May 2024 - 22:42

PELANTIKAN: Ketua Bawaslu Bengkulu Utara saat melantik 57 Panwaslu Kecamatan. FOTO: SHANDY.KORANRB.ID--

Tak menutup kemungkinan dalam pelaksanaan pemilu nantinya ada hal-hal yang bersifat godaaan bagi panwaslu untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang merupakan tugasnya.

“Godaan akan sabar besar dan mungkin saja terjadi, kedepankan integritas. Jika terjadi pelanggaran yang terkait dengan integritas, maka sanksinya tidak akan bisa menjadi penyelenggara pemilu di setiap tingkatan,” sebut Tri.

Dalam pelantikan, Jumat 24 Mei 2024, Panwaslu Kecamatan bukan hanya membacakan sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing. Mereka juga membacakan dan menandatangani pakta integritas sebagai penyelenggara pemilu.

Bahkan salah satunya menyatakan dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana korupsi.

Hal ini sangat penting mengingat Panwaslu Kecamatan juga akan mengelola anggaran.

Dalam belanja anggaran juga artinya harus memenuhi dan mematuhi aturan-aturan terkait belanja anggaran.

“Maka sangat penting dalam pakta integritas tersebut kita cantumkan terkait dengan pernyataan tidak akan melakukan tindak pidana korupsi,” pungkasnya.

awasi kinerja 67 panwaslu kecamatan, terutama soal netralitas di pilkada 2024                              arga makmur, koranrb.id – ketua bawaslu bengkulu utara tri suyanto, se  menegaskan akan mengawasi kinerja seluruh panitia pengawas pemilu (panwaslu) kecamatan. 
ini disampaikannya dalam pelantikan 57 panwaslu kecamatan se kabupaten bengkulu utara yang berlangsung di aula smkn 2 bengkulu utara kemarin. 
tri menerangkan jika 57 panwaslu kecamatan usai pelantikan ini langsung bertugas menjalankan agenda pengawasan pemilu dalam pilkada yang tahapannya sudah mulai berjalan. 
baca juga:bentuk pendidikan bengkulu utara berkarakter mulai tingkat terendah baca juga:meriani, sapuan dan mian sosok kuat dampingi petahana
dia mengingatkan bahwa panwaslu kecamatan tidak bekerja tanpa pengawasan. bukan hanya masyarakat dan peserta pemilu, namun bawaslu pasti mengawasi tindak tanduk panwascam. 
bukan hanya dalam bertugas, namun dalam keseharian panwaslu agar tetap mencerminkan netralitas sebagai penyelenggara pemilu. 
“karena menjadi penyelengara pemilu bukan hanya saat bertugas atau menjalakan tugas, namun juga kegiatan keseharian tetap dipantau karena terkait dengan netralitas sebagai penyelenggara pemilu,” tegasnya.
apalagi panwaslu yang dibentuk ini akan bertugas dalam pemilu kepala dan wakil kepala daerah. sehingga tidak menutup kemungkinan adanya kerabat atau saudara dari panwaslu yang ikut maju dalam kontestasi pilkada. 
“jika ada kerabat yang maju dalam pilkada, ataupun menjadi tim pemenangan, jangan coba-coba menujukan atau berbuat yang tidak netral sebagai penyelenggara pemilu,” sampai tri.  
baca juga:bawaslu telusuri kemungkinan kedekatan calon panwascam dengan parpol 
sikap tidak netral bukan hanya menunjukan perlakuan yang tidak sama antara seluruh peserta pemilu.
namun netralitas diartikan dalam arti luas termasuk berfoto dengan menunjukan jargon yang mengarah pada salah satu pasangan calon. 
“apalagi saat ini zaman media sosial, maka hati-hati dengan kegiatan di media sosial. jika sampai ada indikasi ketidaknetralan, kami bawaslu akan mengambil sanksi tegas,” ujar tri. 
dia mengingatkan seluruh panwaslu kecamatan yang dilantik untuk tetap mengedepankan integritas sebagai penyelenggara pemilu. 
tak menutup kemungkinan dalam pelaksanaan pemilu nantinya ada hal-hal yang bersifat godaaan bagi panwaslu untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang merupakan tugasnya. 
baca juga:maju pilkada bengkulu utara, haryadi daftar di 4 parpol 
“godaan akan sabar besar dan mungkin saja terjadi, kedepankan integritas. jika terjadi pelanggaran yang terkait dengan integritas, maka sanksinya tidak akan bisa menjadi penyelenggara pemilu di setiap tingkatan,” sebut tri. 
dalam pelantikan, jumat 24 mei 2024, panwaslu kecamatan bukan hanya membacakan sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing. mereka juga membacakan dan menandatangani pakta integritas sebagai penyelenggara pemilu. 
bahkan salah satunya menyatakan dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana korupsi.
hal ini sangat penting mengingat panwaslu kecamatan juga akan mengelola anggaran. 
baca juga:sidang pelanggaran administratif, 3 ppk bengkulu utara terbukti bersalah
dalam belanja anggaran juga artinya harus memenuhi dan mematuhi aturan-aturan terkait belanja anggaran. 
“maka sangat penting dalam pakta integritas tersebut kita cantumkan terkait dengan pernyataan tidak akan melakukan tindak pidana korupsi,” pungkasnya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Sabtu 25 Mei 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan