KPK Keluarkan SE PPDB, Ingatkan Panitia Tidak Menerima Sesuatu dari Wali Murid

Reporter: Abdilatul Fatwa |

Editor: Riky Dwiputra |

Minggu , 02 Jun 2024 - 21:20

KPK keluarkan SE PPDB, ingatkan panitia tidak menerima sesuatu dari wali murid --ABDI/RB

kpk keluarkan se ppdb, ingatkan panitia tidak menerima sesuatu dari wali murid                             koranrb.id - kpk keluarkan surat edaran (se) terkait pencegahan perilaku koruptif dalam penerimaan peserta didik baru (ppdb) 2024.
panitia seleksi ppdb baik asn maupun non asn dilarang menerima apapun dari wali murid selama proses pendaftaran.
imbauan itu tak terlepas dari temuan hasil survei penilaian integritas (spi) pendidikan 2023 oleh kpk.
di mana sekitar 2,24 persen sekolah menunjukkan praktik pungutan tidak resmi.
baca juga:soroti ppdb 2024, dewan akan panggil dikbud, zainal: sebelum ada kecurangan 
baca juga:ppdb sd dan smp di kabupaten lebong dimulai 27 juni 
"yang umumnya terjadi ketika ada calon peserta didik yang tidak memenuhi syarat atau ketentuan penerimaan," terang jurubicara bidang pencegahan kpk ipi maryati. 
kpk menilai praktik ini bertentangan dengan prinsip pendidikan yang seharusnya mengutamakan nilai demokratis, berkeadilan, dan kesetaraan.
sehingga melalui se tersebut kpk mendorong penyelenggaraan ppdb yang obyektif, transparan dan akuntabel.
"surat ini berlaku untuk asn dan non asn yang berprofesi sebagai pendidik dan tenaga pendidik," katanya.
baca juga:peluang kecurangan ppdb tetap ada, sekolah diingatkan patuhi aturan
baca juga:dewan provinsi minta ppdb sma/smk lebih transparan
kpk melarang mereka menerima pemberian dan permintaan gratifikasi karena hal tersebut berimplikasi korupsi.
peringatan kpk dalam se ini berlaku saat pra pelaksaan, pelaksaan, dan pasca pelaksaan ppdb.
pelaksana ppdb harus mengikuti prosedur yang berlaku.
agar setiap calon peserta didik mendapatkan kesempatan yang sama dan tidak ada pihak yang dirugikan, termasuk menghindari benturan kepentingan. 
baca juga:ppdb sd dan smp dimulai juli, berikut persyaratannya!
baca juga:ppdb sma/smk harus lebih transparan!
kpk juga mengajak masyarakat luas, utamanya wali murid agar tidak melakukan praktif koruptif dalam upaya memasukkan anak-anaknya ke sekolah.
sebab, pemberian dilakukan dalam tahap pra pelaksanaan dan pelaksanaan bisa dikatakan suap.
sementara, hadiah paska pelaksanaan ppdb, misalnya saat registrasi ulang meskipun dimaksudkan sebagai ungkapan terima kasih merupakan bentuk gratifikasi. 
"kami mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pengawasan proses penyelenggaraan ppdb," tuturnya.
baca juga:juklak dan juknis ppdb segera diteken
baca juga:pastikan penerapan sistem zonasi ppdb 2024, disdikbud gandeng 2 dinas ini
kpk menyediakan laman jaga.id, masyarakat dapat berdiskusi segala hal terkait proses penyelenggaraan ppdb ataupun isu lain terkait pendidikan di dalam fitur jaga pendidikan. (**)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu Senin, 3 Juni 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan