Dorong Kinerja Ekspor Perdagangan Indonesia

Haryono mengatakan, pembangunan gudang dan implementasi SRG dapat memberikan banyak manfaat  bagi  petani  dan  pelaku  usaha  antara  lain  pembiayaan  komoditas,  kepastian  stok dan   mutu,   kemudahan   akses   pasar,   perlindungan   asuransi,   integrasi   sistem   informasi,   dan keamanan legalitas.

BACA JUGA:BMKG Prediksi Mulai Masuk Musim Hujan

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2023,terdapat 22 jenis komoditas yang dapat disimpan di gudang SRG. Komoditasnya adalah gabah, beras, jagung, kopi, kakao, lada, karet, rumput laut, rotan, garam, gambir, teh, kopra, timah, bawang merah, ikan, pala, ayam karkas beku, gula kristal putih, kedelai, tembakau, dan kayu manis.

Di   sisi   lain,   pemerintah   berupaya   mengoptimalkan   penyelenggaraan   PLK.   Kehadiran   PLK memberikan  dampak  positif  bagi  petani/  pemilik  barang  dan  pelaku  usaha  seperti,  membuat kemudahan akses, efiesiensi dan transportasi, kepastiankuantitas dan kualitas, jaminan transaksi, dan sistem keanggotaan.

“Perkembangan  ekosistem  perdagangan  komoditas  dan  kemajuan  teknologi  mendorong  untuk dilakukan transformasi dalam mekanisme perdagangan berbasis digital. Mekanisme tersebut dapat mendukung peningkatan kinerja SRG dan PLK melalui pengembangan resi gudang elektronik yang integrasi dengan PLK,” papar Heryono.

BACA JUGA:Benteng Terima Sertifikat Eliminasi Bebas Malaria

Heryono  menyatakan,  integarasi  resi  gudang  elektronik  dengan  PLK  memberikan  banyak keuntungan. Di antaranya, membuat proses transaksi lebih mudah, efektif dan efisien. Kemudian, keamanan menggunakan teknologi berbasis blockchain, menghubungkan semua value secara real time,  dan  memudahkan  proses  pemasaran  melalui  platform  digital. 

Tidak  hanya  itu,  ke  depan integrasi   tersebut   juga   dapat   meningkatkan   minat   generasi   milenial   untuk   memanfaatkan instrumen SRG melalui Resi Gudang Digital.

Seminar  digelar  secara  hibrida  dengan  moderator  Sekretaris  Bappebti  Kementerian  Perdagangan Olvy  Andrianita.  Seminar  tersebut  dihadiri  31 peserta  dari  Kementerian  Koordinator  Bidang Perekonomian, Dinas  yang  membidangi  perdagangan, pelaku usaha  SRG dan  PLK,  perbankan  dan perwakilan perdagangan.

BACA JUGA:Proyek Rp 39 Miliar RS Pratama, Terancam Tak Selesa

Olvy menyampaikan, dalam pelaksanaan SRG maupun PLK pemerintah tidak dapat menentukan   harga   komoditas   karena   harga   komoditas   harus   ditentukan   oleh   pasar.   Peran pemerintah  lebih  kepada  menyiapkan  dan  membuat  kebijakan  serta  melalukan  pembinaan  dan pengawasan dengan baik.

“Saat ini kami juga sedang berupaya semaksimal mungkin melakukan penguatan  regulasi  SRG melalui   penyusunan   Peraturan   Menteri   Perdagangan   (Permendag)   yang   dituangkan   dalam Kebijakan  Umum  di  bidang  SRG.  Terkait  PLK,  kami  sedang  menyiapkan  RancanganPermendag sebagai turunan dari Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun2022 tentang Penataan, Pembinaan dan Pengembangan PLK,” papar Olvy.(rls)