Dinsos Kepahiang Berburu 30 Janda, Diminta Setor Nomor Handphone

Reporter: Heru Pramana Putra |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Minggu , 16 Jun 2024 - 00:27

JANDA: Dinsos Kepahiang tengah melakukan pendataan terhadap para Janda yang termasuk dalam kategori penerima bantuan. HERU/RB--

Pihak provinsi pula lanjutnya, yang akan menentukan apa jenis dan berapa nominal bantuan yang akan diberikan kepada para janda di Kabupaten Kepahiang.

Nantinya, para janda penerima bantuan ditentukan hanya 1 nama dalam KK.

"Pemprov Bengkulu yang melakukan verifikasi dan validasi. Kita tunggu saja bagaimana nantinya," kata Helmi.

Terkait bantuan sosial, pemerintah pusat diantaranya telah menyalurkan Program Keluarga Harapan (PKH). Bansos PKH ini, merupakan program perlindungan sosial melalui pemberian uang non tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM).

Mereka yang berhak mendapatkan PKH adalah yang memiliki ibu hamil/nifas/menyusui, dan/atau memiliki anak balita atau anak usia 5-7 tahun yang belum masuk pendidikan SD, dan/atau memiliki anak usia SD dan/atau SMP dan/atau anak usia 15-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar.

Peserta PKH akan menerima bantuan apabila menyekolahkan anaknya dengan tingkat kehadiran tertentu, memeriksakan kesehatan dan/atau memperhatikan kecukupan gizi dan pola hidup sehat anak dan ibu hamil. Warga penerima Bansos, dapat mengetahui langsung pada link resmi Kemensos, https://cekbansos.kemensos.go.id/.

Buat penerima Bansos yang telah terdaftar sebagai penerima, maka akan muncul Nama Penerima, Wilayah, Umur, Jenis Bantuan (BST, PBI-JK, PKH, BPNT, dan BLT BBM).

Pada kolom BST, PBI-JK, PKH, BPNT, dan BLT BBM, akan ada informasi Status (YA), Keterangan (Proses Bank Himbara/PT Pos Indonesia) dan periodenya.

dinsos kepahiang berburu 30 janda, diminta setor nomor handphone                            koranrb.id - dinas sosial (dinsos) kabupaten kepahiang diketahui tengah berburu para janda.
jumlah janda yang masuk dalam kategori pendataan hanya 30 orang saja.
mereka dimintai foto copy ktp, kk, nomor handphone aktif serta dan id keluarga pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem (p3ke). 
p3ke ini sendiri merupakan program dari kementerian koordinator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan, sebagai referensi penetapan sasaran bagi program penghapusan kemiskinan ekstrem yang diselenggarakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
baca juga:tanpa bupati, salat idul adha pemkab kepahiang tetap di masjid agung 
baca juga: pemkab kepahiang kurban 4 ekor sapi tahun ini
apa pula tujuannya? kadis sosial kabupaten kepahiang helmi johan menerangkan, pihaknya baru saja menuntaskan pendataan terhadap 30 janda yang masuk ke dalam kategori fakir miskin.
tak semua para janda masuk kriteria pendataan. para janda yang masuk dalam pendataan diantaranya merupakan, kepala keluarga yang masih mempunyai tanggungan, janda mengalami kekerasan dalam rumah tangga (kdrt), tidak berstatus pns dan tni/polri atau pensiunan, tidak menerima bantuan reguler dari pemerintah.
lalu, janda yang tidak memiliki sumber penghasilan tetap atau miskin sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya. 
lebih diutamakan adalah para janda yang telah terdaftar pada p3ke.
baca juga:dtks diperbarui, rumah penerima bansos di kepahiang ditempel tanda khusus
baca juga:siswa gagal ujian akhir jangan berkecil hati, bisa ikuti ujian paket a, b atau c
"mereka (para janda,red) mesti siapkan syarat-syarat yang telah ditetapkan," kata helmi. 
dijelaskan, hasil pendataan yang telah dilakukan dinsos kepahiang nantinya akan diverifikasi dan validasi terlebih dahulu  pemerintah provinsi (pemprov) bengkulu.
pihak provinsi pula lanjutnya, yang akan menentukan apa jenis dan berapa nominal bantuan yang akan diberikan kepada para janda di kabupaten kepahiang. 
nantinya, para janda penerima bantuan ditentukan hanya 1 nama dalam kk.
baca juga:sempat tersendat, tpg triwulan i untuk guru di kepahiang akhir dicairkan
baca juga:cegah kecurangan ppdb, dinas dikbud kepahiang terapkan aturan kk domisili minimal 1 tahun
"pemprov bengkulu yang melakukan verifikasi dan validasi. kita tunggu saja bagaimana nantinya," kata helmi. 
terkait bantuan sosial, pemerintah pusat diantaranya telah menyalurkan program keluarga harapan (pkh). bansos pkh ini, merupakan  program perlindungan sosial melalui pemberian uang non tunai kepada rumah tangga sangat miskin (rtsm).
mereka yang berhak mendapatkan pkh adalah yang memiliki ibu hamil/nifas/menyusui, dan/atau memiliki anak balita atau anak usia 5-7 tahun yang belum masuk pendidikan sd, dan/atau memiliki anak usia sd dan/atau smp dan/atau anak usia 15-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar.
peserta pkh akan menerima bantuan apabila menyekolahkan anaknya dengan tingkat kehadiran tertentu, memeriksakan kesehatan dan/atau memperhatikan kecukupan gizi dan pola hidup sehat anak dan ibu hamil. warga penerima bansos, dapat mengetahui langsung pada link resmi kemensos, https://cekbansos.kemensos.go.id/.
buat penerima bansos yang telah terdaftar sebagai penerima, maka akan muncul nama penerima, wilayah, umur, jenis bantuan (bst, pbi-jk, pkh, bpnt, dan blt bbm). 
pada kolom bst, pbi-jk, pkh, bpnt, dan blt bbm, akan ada informasi status (ya), keterangan (proses bank himbara/pt pos indonesia) dan periodenya.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Rakyat Bengkulu Minggu, 30 Juni 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan