Genjot Progres Pengembalian Temuan BPK 2023 Rp21 Miliar

Reporter: Heru Pramana Putra |

Editor: Ade Haryanto |

Senin , 17 Jun 2024 - 22:49

Sekda Kabupaten Kepahiang DR. Hartono meminta OPD yang memiliki temuan keuangan berdasarkan LHP BPK untuk segera mengembalikan.--Heru Pramana Putra/RB

genjot progres pengembalian temuan bpk 2023 rp21 miliar                            kepahiang, koranrb.id - pemkab kepahiang menggenjot proses pengembalian temuan badan pemeriksa keuangan (bpk) tahun anggaran (ta) 2023. 
sesuai laporan hasil pemeriksaan (lhp) atas laporan keuangan pemerintah daerah (lkpd) ta 2023, dari informasi diperoleh nilai temuan terhadap pengelolaan keuangan kabupaten kepahiang nilainya mencapai rp21 miliar. 
temuan tersebut, sebagian besar berada pada beberapa opd dengan anggaran besar di lingkungan pemkab kepahiang baik di ta 2023.
nilainya juga termasuk akumulasi proses pengembalian, yang tak kunjung selesai dari tahun-tahun sebelumnya.
baca juga: tahun ini, pemkab kaur tidak berkurban, polres kaur potong 17 ekor sapi
adapun nilai pengembalian yang sudah dilakukan, diperkirakan masih di kisaran rp10 miliaran. 
sekda kabupaten kepahiang dr. hartono berkeyakinan temuan bpk terhadap pengelolaan keuangan kabupaten kepahiang, kelar tahun ini. 
pihaknya juga akan menggenjot proses pengembalian temuan bpk. 
disampaikan, saat ini pihaknya tengah fokus dalam hal proses pengembalian.
baca juga:idul adha, tpg triwulan 1 guru kabupaten kaur cair
dari sini pula ia meminta opd dengan catatan temuan dari bpk perwakilan bengkulu, tetap fokus pada pengembalian nilai temuan. 
"masih berjalan. pengembalian sesuai dengan dengan catatan bpk terus berproses," kata sekda. 
dari nilai temuan pengelolaan keuangan sebagaimana menjadi catatan bpk perwakilan bengkulu, sekda hartono meyakinkan hingga saat ini proses pengembalian sudah diangka 60 persen. 
"untuk pengembalian kita perkirakan sudah diangka 60 persen," tambah sekda. 
baca juga:mantan bupati seluma murman effendi lapor ke polda, beberkan masalah ini 
 terkait tindaklanjut dari temuan bpk, sudah diatur dalam peraturan badan pemeriksa keuangan nomor 2 tahun 2010 tentangpemantauan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan badan pemeriksa keuangan.
pada pasal 3 ayat 3 dengan jelas telah disebutkan bahwa "tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan kepada bpk paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima"
secara umum, pengelolaan keuangan pada kabupaten kepahiang di ta 2023 telah mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (wtp). 
gelar wtp dari bpk ri perwakilan provinsi bengkulu tersebut, merupakan  yang ke enam kalinya secara berturut – turut diraih kabupaten kepahiang. total, kabupaten kepahiang telah mendapatkan gelar wtp sebanyak 7 kali. 
baca juga:arif gunadi tokoh potensial pilwakot bengkulu 
secara simbolis,  laporan hasil pemeriksaan (lhp) atas laporan keuangan pemerintah daerah (lkpd) ta 2023 telah diserahkan langsung kepala bpk ri perwakilan provinsi bengkulu mohammad toha arafat, kepada bupati kepahiang, dr. ir. hidayattullah sjahid,mm.,ipu pada 3 mei 2024 lalu. 
dalam keterangan persnya, bupati hidayatullah meminta kepada seluruh opd untuk tetap menjaga tata kelola keuangan daerah sesuai dengan regulasi yang berlaku.
bertempat di ruang auditorium, bpk perwakilan provinsi bengkulu melaksanakan kegiatan penyerahan laporan hasil pemeriksaan (lhp) atas laporan keuangan pemerintah daerah (lkpd) tahun 2023 kepada kabupaten bengkulu utara, kabupaten rejang lebong, kabupaten mukomuko dan kabupaten lebong.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Selasa 18 Juni 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan