Batas Pelunasan Desa Nunggak Pajak 2023 di Bengkulu Utara Awal Juli

Reporter: Tri Shandy Ramadani |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Senin , 17 Jun 2024 - 23:15

BATAS PELUNASAN: Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Bengkulu Utara menyebut batas pelunasan desa-desa belum melaporkan bukti setor pajak pelaksanaan dana desa (DD) tahun 2023 pada awal Juli 2024. DOK/RB--

batas pelunasan desa nunggak pajak 2023 di bengkulu utara awal juli                            koranrb.id – batas pelunasan pajak di sejumlah desa-desa di bengkulu utara hingga awal juni 2024 mendatang. 
badan pendapatan daerah (bapenda) bengkulu utara masih terus melakukan pemanggilan pada desa-desa belum melaporkan bukti setor pajak pelaksanaan dana desa (dd) tahun 2023. 
diperkirakan masih ada belasan desa yang belum membayar pajak pelaksanaan dana desa, meskipun saat ini sudah memasuki pertengahan tahun 2024.
kepala bapenda bengkulu utara markisman, s.pi menerangkan jika saat ini bapenda juga masih melakukan pemanggilan perangkat untk melakukan penghitungan. 
baca juga:usai idul adha, 9 calon kepala dinas peserta lelang jabatan eselon ii siapkan makalah skb
baca juga:jpu siapkan 124 saksi, 3 ahli ke pn tipikor buktikan dugaan korupsi pnpm air napal
sehingga dipastikan jika pajak yang disetorkan memang sesuai dengan belanja dana desa yang dilakukan. 
“masih ada desa yang terjadi kekurangan pembayaran saat dilakukan penghitungan, maka mereka kita minta melakukan pelunasan,” terangnya. 
ia juga menegaskan jika saat ini bapenda masih koperatif meminta desa-desa melakukan pelunasan sendiri ke kantor bapenda. 
ia meminta desa-desa yang kurang atau sama sekali belum membayar pajak untuk segera melakukan pelunasan. 
baca juga: senapan angin sudah dimodifikasi, kakak meninggal, adik kandung terancam 7 tahun
baca juga:banjir rob di bengkulu, antara gejala alam dan tangan manusia, ini sebabnya 
“kita minta paling lambat awal juli semua desa sudah melakukan pelunasan pajak sesuai dengan besarannya masing-masing,” terangnya. 
saat ini bapenda juga masih memiliki kerjasama dengan  kejaksaan negeri bengkulu utara dalam hal penagihan pajak. 
selama ini bapenda banyak dibantu oleh kejari sebagai jaksa pengacara negara untuk melakukan penagihan pajak, termasuk pajak dana desa. 
maka jika memang sampai awal juli mendatang masih ada desa-desa yang belum membayar pajak dana desa, maka bapenda akan menyerahkan daftarnya ke jaksa pengacara negara. 
baca juga:ngaku sedih! ini pengakuan adik tembak kakak di bengkulu utara hingga tewas
baca juga:bengkulu utara ajukan lagi 809 penerima baru program pip usai sinkronisasi data 
“karena kita memiliki kerjasama dengan kejaksaan negeri, jaksa pengacara negara. namun kita harapkan desa-desa bisa membayar sendiri ke bapenda tanpa harus dilakukan penagihan oleh jpn,” terangnya.
ditambahkannya, dari hasil pemanggilan perangkat desa tersebut desa-desa mengaku lambat membayar pajak atau kurang lantaran tidak mengetahui dengan sistem penghitungan pajak. 
termasuk membedakan mana belanja barang yang masuk dalam daftar kena pajak daerah dan belanja barang yang masuk dalam daftar wajib pajak pemerintah pusat yang ahrus disetorkan melalui kantor pajak pratama (kpp). 
“sebenbarnya ketidaktahuan ini tidak boleh terjadi, karena selain bendahara desa sebgaian besar sudah lama bertugas, bapenda, inspektorat dan dinas pmd juga terus melakukan sosialisasi,” terangnya

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Selasa 18 Juni 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan