Awasi Pungutan PPDB di Bengkulu Utara, Mulai dari Uang Seragam Hingga Uang Pembangunan

Reporter: Tri Shandy Ramadani |

Editor: Sumarlin |

Selasa , 18 Jun 2024 - 23:03

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bengkulu Utara, Drs. Fahrudin.-foto: shandy/koranrb.id-

awasi pungutan ppdb di bengkulu utara, mulai dari uang seragam hingga uang pembangunan                            koranrb.id – sekolah di bengkulu utara mulai melakukan penerimaan peserta didik baru (ppdb).
dinas pendidikan dan kebudayaan (dispendikbud) bengkulu utara baru menerapkan sistem ppdb online di dua kecamatan yaitu kecamatan ketahun dan pinang raya.
sedangkan untuk 17 kecamatan lainnya masih melakukan ppdb secara manual dengan cara mendaftar langsung ke sekolah-sekolah dan menyerahkan persyaratan fisik ke panitia ppdb sekolah.
kepala dinas pendidikan dan kebudayaan bengkulu utara, drs. fahrudin menerangkan saat ini dinas pendidikan dan kebudayaan bukan hanya mengawasi terkait dengan kuota penerimaan siswa baru, namun juga mengingatkan sekolah-sekolah untuk menerima siswa sesuai dengan kuota. 
baca juga:hadapi pilkada seluma, teddy rahman akui sudah bentuk 1000 anggota timses
baca juga:30 ribu unit kendaraan di kabupaten kaur nunggak pajak
sekolah juga harus mengikuti aturan mengenai zonasi dalam penerimaan siswa baru.
“jangan sampai ada sekolah yang menerima siswa baru melebihi kapasitas jumlah siswa di sekolah dan menambah ruang kelas baru,” terangnya. 
tak hanya itu, dinas pendidikan dan kebudayaan juga mengingatkan sekolah-sekolah untuk tidak melakukan pungutan-pungutan yang tidak sesuai dengan aturan.
apalagi jika pungutan tersebut memberatkan orangtua atau wali siswa dalam menyekolahkan anaknya. 
“kita akan terus pantau dan kita sudah mengingatkan sekolah-sekolah untuk tidak melakukan pungutan apalagi pungutan liar,” kata fahrudin.
baca juga:neta perusahaan otomotif asal china jadikan ri basis produksi kendaraan listrik
baca juga:mulai jenuh? coba lakukan 3 tips ini agar mudah menjalani kuliah
diantaranya pungutan yang dilarang yakni pungutan uang pembangunan bagi calon siswa baru yang diberlakukan pada sekolah negeri.
ia menegaskan tugas pembangunan ada pada pemerintah dan tidak boleh dibebankan oleh wali murid. 
apalagi jika sampai ini masuk dalam item persyaratan dalam penerimaan peserta didik baru.
“karena saat mendaftar, maka orangtua mau tidak mau memenuhi persyaratan dan ini akan sangat memberatkan bagi orangtua siswa,” jelasnya. 
ia menegaskan akan ada sanksi bagi sekolah yang melakukan pungutan dalam pelaksanaan ppdb.
apalagi jika hal tersebut mempengaruhi lulus atau tidaknya diterima di sekolah tersebut. 
baca juga:konflik petani versus pt ddp di mukomuko tak kunjung berakhir, begini perkembangannya 
baca juga:8 spesies kalajengking terbaik yang cocok sebagai hewan peliharaan
“kita meminta sekolah mengikuti regulasi yang sudah ditentukan sehingga pemerataan siswa bisa bisa kembali terwujud dan tidak ada sekolah yang tidak mendapatkan siswa tahun ini,” tegas fahrudin.
fahrudin juga meminta sekolah tidak ragu memberikan bantuan atau fasilitas kemudahan pendidikan bagi siswa kurang mampu dan memenuhi syarat terutama zonasi diterima di sekolah yang diinginkan.
bagi siswa yang kurang mampu, maka sekolah akan membantu proses pendidikannya termasuk dengan mengajukannya sebagai penerima program indonesia pintar (pip). 
termasuk memberikan bantuan pendidikan dari sekolah untuk menunjang proses belajar siswa selama menempuh pendidikan.
“sehingga tidak ada lagi siswa yang putus sekolah karena kekurangan biaya. selain memberikan program pip dari pemerintah pusat, sekolah juga bisa memberikan bantuan langsung untuk membantu proses belajar siswa selama menempuh pendidikan,” pungkas fahrudin.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Rabu 19 Juni 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan