Pemkab Mukomuko Dukung Pemberian Sanksi Bagi ASN Terbukti Terlibat Judi Online

Reporter: Firmansyah |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Minggu , 23 Jun 2024 - 20:53

ASN: Tidak lama lagi akan mendapatkan sanksi jika kedapatan terlibat bermain judi online. FIRMANSYAH/RB--

pemkab mukomuko dukung pemberian sanksi bagi asn terbukti terlibat judi online                            koranrb.id – pemerintah kabupaten (pemkab) mukomuko merespon baik wacana pemerintah pusat dalam hal ini kementerian dalam negeri (kemendagri) terkati pemberian sanksi tegas bagi aparatur sipil negara (asn) yang terlibat judi online.
pasalnya, tidak hanya di kota besar, judi online telah menyebab ke berbagai golongan termasuk asn. 
hal ini disampaikan sekretaris daerah (sekda) kabupaten mukomuko dr abdiyanto sh, m.si, cla. 
saat pemkab mukomuko memang tengah fokus dalam penegakan disiplin bekerja asn mulai dari berkaitan jam kerja, progress pekerjaan dan masih item yang tengah dipantau.
baca juga:nib pelaku usaha di mukomuko terancam dicabut jika tak serahkan lkpm, juni: ada ratusan, yang rutin lapor 60 
baca juga:8 sd dan smp mukomuko terima dak fisik rp8,6 miliar, pengerjaan fisik secara swakelola
“kami sangat mendukung adanya sanksi tegas bagi asn yang terlibat judi online, sebab berkaitan dengan judi online ini tidak hanya memakan satu dua orang korban saja namun sudah tak terhitung,” kata sekda.
sekda menambahkan, meskipun saat ini masih dalam tahap persiapan sanksi yang akan diterbitkan seperti apa yang disampaikan menteri dalam negeri (mendagri) tito karnavian. 
sebagai pemerintah daerah tentu dan siap menjalankan sanksi tersebut jika didapati asn yang terlibat judi online
“perumusan sanksi bagi asn yang terbukti terlibat judi online harus diterapkan, sebab kita tidak ingin asn kita menjadi korban, baik perceraian, permasalahan dengan hokum karena menginginkan uang, dan menjadi pelaku criminal lainnya,” terangnya.
baca juga:2 tahun dana btt utuh, selangkah lagi kejari mukomuko tetapkan tersangka tipikor
baca juga:45.000 sppt-pbb diterbitkan, pemdes kabupaten mukomuko diminta bkd tagih pajak ke warga
lanjutnya, wacana mendagri dalam hal memberikan sanksi terhadap asn yang terlibat judi online. 
lebih lagi bagi asn yang kedapatan bermain judi online ketika sedang dalam melaksanakan tugas kerja wajib kedinasan.
tidak menutup kemungkinan nantinya akan di persiapkan tim khusus, untuk melakukan pengawasan dan pemantau berkaitan dengan ketertiban dan produktifitas kerja asn.
“tidak menutup kemungkinan jika sanksi telah terbit, kita juga akan buat tim khusus, mungkin dengan melibatkan satpol pp. serta mempersiapkan sidak mendadak ke opd-opd saat jam kerja agar memastikan tidak ada asn yang menyalahgunakan jam kerja,” jelasnya.
tentu nantinya pemkab mukomuko juga akan akan melakukan kajian, terhadap aturan sanksi tersebut, apakah aturan itu juga akan diterapkan bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk) maupun honorer dilingkungan pemkab mukomuko.
baca juga:idm 2024, 11 desa 6 kecamatan kabupaten mukomuko naik status, kelebihan desa mandiri: dinas pmd bilang begini 
baca juga:bsi targetkan nasabah pinjol membludak, berikut ini cara pengajuan pembiayaan  
atau bagi asn saja, serta seperti apa batasan-batasan dan seperti apa sistematis peanganannya.
“kita lihat dulu nantinya seperti apa aturan sanksi tersebut, apakah juga nanti bisa berlaku untuk pppk ataupun honorer. intinya dengan adanya aturan sanksi itu, diharapkan kinerja di pegawai di pemerintah bisa berjalan dengan baik dan dapat memberikan layanan yang baik juga untuk masyarakat,” harap abdiyanto.
maraknya judi online di tengah-tengah masyarakat, memang perlu diantisipasi dan penindakan tegas. 
lebih lagi di kalangan asn. dikatakan sekda abdiyanto, judi online di kalangan asn dikawatirkan akan mempengaruhi kinerja dan tanggung jawab. 
sebab ketika kecanduan judi online sudah meradang dan keuangan minim tidak menutup kemungkinan seseorang akan nekat dan tidak memikirkan bahaya yang mengintai untuk menghalalkan segala cara mendapatkan uang.
‘’judi online ini menjadi persoalan besar di kalangan masyarakat. terkhusus di kalangan asn, sangat mengkhawatirkan akan mempengaruhi kinerjanya.
dengan demikian, kami sepakat ketika pemerintah pusat menerbitkan sanksi bagi asn yang terlibat judi online, segera kami tindak lanjuti,” tandas sekda mukomuko.
perlu diketahui satgas pemberantasan judi online telah didirikan yang diketuai oleh menkopolhukam hadi tjahjanto melalui keppres nomor 21 tahun 2024 tentang satuan tugas pemberantasan judi daring.
di mana anggota bidang pencegahannya dan sejumlah stakeholder yang terlibat dari kemenag, kejaksaan agung, tni, polri, bin, hingga ojk.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu Senin, 24 Juni 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan