TGR Miliaran Rupiah Harus Lekas Dikembalikan

Reporter: Heru Pramana Putra |

Editor: Ade Haryanto |

Selasa , 02 Jul 2024 - 00:02

TGR: Gedung DPRD Kepahiang. Temuan BPK RI di sekretariat DPRD Kepahiang jadi yang terbesar --Heru Pramana Putra/RB

Kalau tetap juga tak selesai TGR BPK ini sampai akhir masa jabatan, tentunya ini akan jadi pertanyaan banyak pihak," tambah Eja.

Terkait temuan BPK terhadap pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Kepahiang ini, Sekda Kepahiang Dr. Hartono sebelumnya berkeyakinan temuan BPK terhadap pengelolaan keuangan Kabupaten Kepahiang, kelar tahun ini.

Dengan total temuan mencapai Rp21 miliar, progres pengembalian diklaim sudah diangka 60 persen.

Adapun nilai pengembalian yang sudah dilakukan, diperkirakan masih di kisaran Rp10 miliaran.

Pengembalian sesuai dengan dengan catatan BPK terus berproses," kata Sekda.

Lantas, bagaimana jika pejabat terkait tak memiliki uang cukup untuk melunasi TGR? Mengacu pada peraturan BPK No 3 tahun 2007, pada pasal 33 telah dijelaskan apabila pejabat terkait tidak memiliki harta kekayaan untuk dijual atau hasil penjualan tidak mencukupi untuk penggantian kerugian negara, maka pimpinan instansi yang bersangkutan mengupayakan pengembalian kerugian negara melalui pemotongan serendah-rendahnya sebesar 50 persen dari penghasilan tiap bulan sampai lunas.

Jika pejabat terkait memasuki masa pensiun, maka dalam SKPP dicantumkan bahwa yang bersangkutan masih mempunyai utang kepada negara dan taspen yang menjadi hak bendahara dapat diperhitungkan untuk mengganti kerugian negara.

Diketahui, temuan BPK TA 2023 terjadi hampir di seluruh OPD di lingkungan Pemkab Kepahiang.

Seperti di Dinkes kepahiang, dengan item temuan belanja makan minum rapat dengan status laporan tidak senyatanya sebesar Rp122.178.500.

Hasil temuan BPK menunjukkan bahwa jumlah pembelian makanan dan miuman tidak sesuai dengan jumlah yang tertera pada nota pembelian.

Lalu, di Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepahiang.

tgr miliaran rupiah harus lekas dikembalikan                            kepahiang, koranrb.id - catatan tuntutan ganti rugi (tgr) temuan laporan hasil pemeriksaan (lhp) atas laporan keuangan pemerintah daerah (lkpd) kabupaten kepahiang ta 2023 dari badan pemeriksa keuangan (bpk) ri perwakilan provinsi bengkulu, jadi perhatian luas. 
bukan hanya tgr yang hampir terjadi menyeluruh di semua organisasi perangkat daerah (opd) saja, namun juga terjadinya pengembalian potensi kerugian negara berlarut. 
seperti yang ada di lingkungan sekretariat dprd kepahiang dengan jumlah tgr menembus rp11 miliar.
temuan bpk di sekretariatan dan anggota dprd kepahiang itu, sudah tercatat sejak ta 2021 namun belum sepenuhnya kelar hingga kembali menjadi temuan di ta 2023. 
baca juga:5 mitos kesehatan yang tidak perlu dipercaya, sudah berkembang di masyarakat
mulai dari item kegiatan pembayaran pajak, hingga sppd dan biaya makan minum jadi catatan temuan bpk ri perwakilan bengkulu. 
nilai temuan tersebut, terus terakumulasi karena tak kunjung diselesaikan sejak ta 2021 hingga 2023. 
temuan tersebut terdapat di kesekretariatan dan jajaran anggota dprd kepahiang.
di ta 2023 ini saja jumlahnya sudah diangka rp6,5 miliar, dengan rp1,5 miliar diantaranya ada kesekretariatan dprd kepahiang.  
baca juga:10 tanaman liar yang bisa dimakan, ada yang dapat meningkatkan daya ingat
tokoh pemuda dan mahasiswa kabupaten kepahiang kurnia eja putra menilai, inspektorat daerah dapat menjalankan peran dan fungsinya lebih maksimal dalam mengawasi prosesi pengembalian keuangan daerah.
"kalau tak juga ada upaya nyata dari pemkab kepahiang, aparat penegak hukum (aph) juga bisa mengusut temuan tgr yang berlarut ini," sorot eja.  
pria yang juga menjabat ketua umum hmi komisariat umb ii ini juga berharap, ada keseriusan dari para pihak terkait dalam mengelola keuangan daerah menjadi dapat lebih baik ke depannya. 
"apalagi saat ini kan jadi pertaruhan juga bagi bupati-wakil bupati yang akan mengakhiri masa jabatannya.
baca juga:10 makanan sehat seimbang dan bergizi untuk anak selalu ada di sekitar kita, apa saja?
kalau tetap juga tak selesai tgr bpk ini sampai akhir masa jabatan, tentunya ini akan jadi pertanyaan banyak pihak," tambah eja. 
terkait temuan bpk terhadap pengelolaan keuangan daerah kabupaten kepahiang ini, sekda kepahiang dr. hartono sebelumnya berkeyakinan temuan bpk terhadap pengelolaan keuangan kabupaten kepahiang, kelar tahun ini.
dengan total temuan mencapai rp21 miliar, progres pengembalian diklaim sudah diangka 60 persen. 
adapun nilai pengembalian yang sudah dilakukan, diperkirakan masih di kisaran rp10 miliaran. 
baca juga:nyeri saat haid, lakukan hal ini supaya mengurangi nyeri
pengembalian sesuai dengan dengan catatan bpk terus berproses," kata sekda.  
lantas, bagaimana jika pejabat terkait tak memiliki uang cukup untuk melunasi tgr? mengacu pada peraturan bpk no 3 tahun 2007, pada pasal 33 telah dijelaskan apabila pejabat terkait tidak memiliki harta kekayaan untuk dijual atau hasil penjualan tidak mencukupi untuk penggantian kerugian negara, maka pimpinan instansi yang bersangkutan mengupayakan pengembalian kerugian negara melalui pemotongan serendah-rendahnya sebesar 50 persen dari penghasilan tiap bulan sampai lunas. 
jika pejabat terkait memasuki masa pensiun, maka dalam skpp dicantumkan bahwa yang bersangkutan masih mempunyai utang kepada negara dan taspen yang menjadi hak bendahara dapat diperhitungkan untuk mengganti kerugian negara. 
baca juga:perjalanan tren tato sebagai bentuk seni tubuh dari masa ke masa
diketahui, temuan bpk ta 2023 terjadi hampir di seluruh opd di lingkungan pemkab kepahiang. 
seperti di dinkes kepahiang, dengan item temuan belanja makan minum rapat dengan status laporan tidak senyatanya sebesar rp122.178.500. 
hasil temuan bpk menunjukkan bahwa jumlah pembelian makanan dan miuman tidak sesuai dengan jumlah yang tertera pada nota pembelian. 
lalu, di dinas pariwisata pemuda dan olahraga kabupaten kepahiang.
baca juga:pasca operasi sesar, ini yang harus dilakukan ibu agar cepat sehat
di sini, belanja alat tulis kantor dan belanja bahan cetak rp186.771.482 tercatat dengan kelebihan pembayaran dengan bahan cetak tidak didukung dengan bukti pertanggungjawaban yang sah.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Selasa 2 Juli 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan