Proyek Jalan Air Selimang Juga Jadi Temuan BPK, Berikut Ini Permintaan DPRD ke Bupati Kepahiang

Reporter: Heru Pramana Putra |

Editor: Patris Muwardi |

Kamis , 04 Jul 2024 - 00:04

INFRASTRUKTUR: Temuan BPK, tercatat ada sejumlah proyek jalan di Kabupaten Kepahiang TA 2023.--Foto: Heru Pramana.Koranrb.Id

proyek jalan air selimang juga jadi temuan bpk, berikut ini permintaan dprd ke bupati kepahiang                             kepahiang, koranrb.id  - sejumlah proyek fisik seperti pengerjaan jalan, tak luput dari catatan temuan laporan hasil pemeriksaan (lhp) atas laporan keuangan pemerintah daerah (lkpd) ta 2023 dari badan pemeriksa keuangan (bpk) ri perwakilan provinsi bengkulu. 
seperti, pengerjaan paket jalan di dinas pupr kabupaten kepahiang. ada kelebihan pembayaran pada pekerjaan rekonstruksi jalan hotmik paket 1 sebesar rp287.218.292,24 yang disebabkan adanya kekurangan volume pekerjaan. 
lalu, pekerjaan jaan hotmix air selimang rp253.903.167,65, yang juga disebabkan kekurangan  volume pekerjaan. 
serta, pekerjaan rekonstruksi jalan desa talang tige dan pekerjaan pembangunan/penyediaan sub sistem limbah pengelolaan setempat di kecamatan seberang musi. 
baca juga:harga kopi terus meroket, petani semakin khawatir, ini pemicunya 
baca juga:ada temuan di kepahiang, pencairan dana desa 2024 tersendat
atas temuan tersebut, komisi iii dprd kepahiang sebagai mitra kerja telah memberi sejumlah catatan. 
diantaranya, meminta bupati menginstruksikan seluruh opd dengan catatan dalam lhp bpk untuk menjalankan seluruh rekomendasi yang dikeluarkan bpk.
meminta bupati menginstruksikan kepada tim anggaran pemerintah daerah (tapd) untuk lebih hati-hati melakukan verifikasi anggaran agar tak terjadi kesalahan dalam menempatkan jenis belanja. 
kemudian, meminta bupati agar menginstruksikan bkd khususnya bagian pendapatan daerah mengidentifikasi dan mendata kembali objek dan subjek pajak reklame yang selama ini belum dijadikan sumber pendapatan daerah seperti reklame melalui videotron. 
komisi iii juga meminta bupati menginstruksikan segera dilakukan penyelesaian tuntutan ganti rugi terhadap beberapa temuan kerugian negara yang harus dikembalikan. 
baca juga:fokus kembalikan miliaran rupiah tgr di sekretariat dewan dan opd 
baca juga:lhkpn 22 dewan terpilih kepahiang ditunggu
serta, meminta bupati meningkatkan kinerja aparatur pengawas internal pemerintah (apip) inspektorat daerah untuk mencegah terjadinya temuan bpk di tahun berikutnya. 
pengawasan internal juga diminta dilakukan secara menyeluruh ke seluruh opd, baik untuk pendapatan maupun untuk belanja sebelum dilakukannya audit eksternal oleh bpk ri. 
terkait temuan bpk terhadap pengelolaan keuangan daerah kabupaten kepahiang ini, sekda kepahiang dr. hartono sebelumnya berkeyakinan temuan bpk terhadap pengelolaan keuangan kabupaten kepahiang, kelar tahun ini. dengan total temuan mencapai rp21 miliar, progres pengembalian diklaim sudah diangka 60 persen. 
adapun nilai pengembalian yang sudah dilakukan, diperkirakan masih di kisaran rp10 miliaran.  "pengembalian sesuai dengan dengan catatan bpk terus berproses," kata sekda.  
lantas, bagaimana jika pejabat terkait tak memiliki uang cukup untuk melunasi tgr? 
mengacu pada peraturan bpk no 3 tahun 2007, pada pasal 33 telah dijelaskan apabila pejabat terkait tidak memiliki harta kekayaan untuk dijual atau hasil penjualan tidak mencukupi untuk penggantian kerugian negara, maka pimpinan instansi yang bersangkutan mengupayakan pengembalian kerugian negara melalui pemotongan serendah-rendahnya sebesar 50 persen dari penghasilan tiap bulan sampai lunas. 
jika pejabat terkait memasuki masa pensiun, maka dalam skpp dicantumkan bahwa yang bersangkutan masih mempunyai utang kepada negara dan taspen
yang menjadi hak bendahara dapat diperhitungkan untuk mengganti kerugian negara. 
baca juga:breaking news: ketua kpu ri hasyim asy'ari diberhentikan secara tetap oleh dkpp, terbukti asusila
baca juga:tgr miliaran rupiah harus lekas dikembalikan
diketahui, temuan bpk ta 2023 terjadi hampir di seluruh opd di lingkungan pemkab kepahiang. 
seperti di dinkes kepahiang, dengan item temuan belanja makan minum rapat dengan status laporan tidak senyatanya sebesar rp122.178.500. hasil temuan bpk menunjukkan bahwa jumlah pembelian makanan dan miuman tidak sesuai dengan jumlah yang tertera pada nota pembelian. 
lalu,  di dinas pariwisata pemuda dan olahraga kabupaten kepahiang. di sini, belanja alat tulis kantor dan belanja bahan cetak rp186.771.482 tercatat dengan kelebihan pembayaran dengan bahan cetak tidak didukung dengan bukti pertanggungjawaban yang sah.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Kamis 4 Juli 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan