Isu Money Politic Sangat Kentara, Kok Tak Ada yang Diproses?

Reporter: Heru Pramana Putra |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Jumat , 05 Jul 2024 - 00:02

MONEY POLITIC: Isu money politic jadi bahan perbincangan hangat dalam kegiatan pengawasan partisipatif Pilkada 2024 yang diselenggarakan Bawaslu Kepahiang, Kamis, 4 Juli 2024. HERU/RB--

isu money politic sangat kentara, kok tak ada yang diproses?                            koranrb.id - kritikan tajam dilontarkan ketua majelis ulam indonesia (mui) kabupaten kepahiang, terkait isu money politik yang sangat kentara dalam setiap penyelenggaraan pemilu. 
seperti saat pemilu legislatif dan pilpres februari 2024 lalu. 
berbicara dalam sosialisasi pengawasan partisipatif yang diselenggarakan bawaslu kabupaten kepahiang, kamis 4 juli 2024, ketua mui kabupaten kepahiang h. rabiul jayan mempertanyakan tak ada penindakan yang dilakukan penyelenggara atau pun aparat penegak hukum terkait money politic. 
ia khawatir, jika kondisi ini terus dibiarkan berlarut-larut hal yang sama akan berulang. imbasnya, daerah tak akan pernah menghasilkan sosok pimpinan daerah yang kompeten dan memang benar-benar dipilih sesuai kemampuan. 
baca juga:serapan anggaran 14 opd di kepahiang masih rendah, bupati perintahkan ini 
baca juga:masih ada rumah tak layak huni di pusat kota, ini penjelasan kadis sosial kepahiang
"saya ingin bertanya hal ini saja. kok, penegakan hukum soal money politic ini sama sekali tak ada. kenapa bisa seperti ini, padahal isu di lapangan sudah sangat kentara," kritik rabiul jayan. 
sebagai pemateri kanit tipidter ipda fredo ramous menyampaikan, selaku aparat penegak hukum pihaknya bukannya menutup mata terhadap semua isu yang berkembang di masyarakat.
termasuk soal money politic, yang terus merebak jelang pilkada. 
ia memastikan, aparat bersama bawaslu dan penyelenggara pemilu di lapangan selalu berkoordinasi dalam hal melakukan upaya penindakan. 
baca juga:sempat tersendat, 56.475 ton bibit padi unggul disalurkan distan kepahiang
baca juga:proyek jalan air selimang juga jadi temuan bpk, berikut ini permintaan dprd ke bupati kepahiang 
"bukannya tidak kita tindak, ada beberapa yang coba diproses namun kami di lapangan menemukan kendala. ini terkait dengan alat bukti pendukung," ujar fredo. 
dari sini pula, pihaknya berharap melalui pertemuan yang digagas bawaslu kepahiang ini, langkah partisipatif dari semua elemen masyarakat lah yang sangat diperlukan. 
semua elemen masyarakat dapat aktif mencegah terjadinya money politic, dengan cara aktif ikut serta dalam pengawasan. 
"kalau hanya mengandalkan kami di bawaslu dan anggota kepolisian yang memiliki kendala personel terbatas, tentu sulit memberantas money politic.
baca juga:ini alasan pelaku garap bocah sd yatim piatu yang diberi uang
baca juga:ini alasan pelaku garap bocah sd yatim piatu yang diberi uang
dengan adanya pengawasan partisipatif ini lah, kita harapkan semua elemen masyarakat ikut serta melakukan pengawasan," tambah ketua bawaslu kepahiang mirzan p hidayat.  
ikut menjadi narasumber dalam pertemuan ini, dandim 0409 r/l letkol arh erfan yuli saputro.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Jumat 5 Juli 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan